Borong, Vox NTT-Pegiat antikorupsi, Niko Martin mendesak DPRD untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki kisruh seleksi Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Kesehatan Matim.
Menurutnya, pansus lebih efektif memberi solusi ketimbang upaya politik lainnya. Kata Niko, dalam Pansus DPRD cukup leluasa mendalami semua aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penetapan hasil seleksi.
“Dari pada (DPRD) berkoar di media, mending buat pansus. Itu lebih efektif dan bisa menyelesaikan soal. Apalagi (pansus) itu menjadi hak yang diatur dalam undang-undang MD3,” katanya kepada wartawan, Sabtu (31/3/2017).
Atas dasar itu nanti, lanjut Niko, DPRD akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi tersebut merupakan sikap politik sekaligus arah yang dikehendaki DPRD dalam menyelesaikan kemelut ini.
“Tinggal nanti ditindaklanjuti pemerintah. Kalau tidak, tentu ada konsekuensi hukum dan politik yang harus ditanggung (pemerintah),” katanya kepada wartawan, Sabtu (31/3/2017).
Sebab itu, ia meminta semua fraksi untuk membangun kerja sama politik agar pansus segera terbentuk. Ia tak mau ego politik fraksi sampai mengorbankan kepentingan masyarakat tak berdaya.
“Masalah THL ini adalah masalah perut dan sangat riskan. Jadi harus menjadi perhatian semua fraksi, bukan hanya fraksi tertentu,” tegasnya.
“Karena itu, saya minta pansus itu segera digulirkan saja. Soal diterima atau tidak itu soal lain. Kenapa mesti takut bayangan sendiri?. Tapi kalau ternyata ada (fraksi) yang tolak, menurut saya fraksi itu tidak pro rakyat dan harus dihukum saat pemilu,” imbuhnya. (Ano Parman/VoN)