Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»VOX POPULI»MAHASISWA»GMNI Sorot Soal Gaji Buruh dan Guru di Ngada
MAHASISWA

GMNI Sorot Soal Gaji Buruh dan Guru di Ngada

By Redaksi2 Mei 20182 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Anggota GMNI Cabang Ngada sedang berorasi di depan Kantor DPRD (Foto: Dok. GMNI Cabang Ngada)
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Bajawa, Vox NTT- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ngada menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh Sedunia di Bajawa, Selasa (01/05/2018) kemarin.

Koordinator aksi, Onisius Wuda mengaku pihaknya melakukan demonstrasi sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib buruh di Indonesia umumnya dan di Ngada khususnya.

Sementara dua kader GMNI Cabang Ngada, masing-masing, Mariano Unde dan Maksimilianus Banggar dalam orasinya menegaskan, hasil advokasi mereka ditemukan masih banyak para buruh yang diberi upah jauh di bawah standar upah minimum regional (UMR). Padahal hingga kini dikabarkan UMR di Kabupaten Ngada mencapai Rp 1.250.000 tiap bulannya.

Para buruh ini terutama yang bekerja di seluruh toko yang ada di Kota Bajawa. Sebab itu, GMNI mendesak pemerintah agar segera mengecek gaji buruh tersebut dan diberi upah sesuai UMR.

Tak hanya soal upah buruh, GMNI Cabang Ngada juga menyoroti rendahnya upah guru swasta di Kabupaten yang sedang dipimpin Bupati Marianus Sae itu.

Ketua DPC GMNI Cabang Ngada Benediktus Tengka dalam orasinya di depan Kantor DPRD mengatakan, masih banyak guru honorer yang diberi upah tidak sesuai standar upah minimum provinsi (UMP) NTT. Padahal, UMP NTT tahun 2018 sudah mencapai Rp 1.660.000 per-bulannya.

Karena itu, Benny meminta pemerintah agar tidak hanya memperkerjakan guru dan tenaga kesehatan honorer, tetapi harus memperhatikan upah mereka.

 

Penulis: Arkadius Togo
Editor: Adrianus Aba

Ngada
Previous ArticleOknum Anggota DPRD Ende Aniaya Petugas Boarding Bandara di Bali
Next Article Hardiknas di Matim, Penonton Terpukau dengan Atraksi Marching Band Anak PAUD

Related Posts

Brimob Operasikan Watergen, Hasilkan 950 Liter Air Bersih per Hari untuk Pengungsi Gempa di Reok

3 September 2026

SMAN 3 Cibal Semarakkan Hari Pramuka ke-65 dengan Perkemahan dan Beragam Lomba

14 Agustus 2026

Jalan Tani di Compang Dalo Diblokade Brimob, Lahan Diklaim Aset Polri

14 Agustus 2026
Terkini

RSUD Borong Klaim Ibu Hamil Minta Maaf ke Nakes, Suami: Itu Omong Kosong

3 September 2026

Edi Hardum Minta Bupati di Flores Tak Monopoli Penyaluran Bantuan Gempa

3 September 2026

Brimob Operasikan Watergen, Hasilkan 950 Liter Air Bersih per Hari untuk Pengungsi Gempa di Reok

3 September 2026

Kekerasan Seksual Anak di Sumba Timur: Rumah Tak Lagi Aman

2 September 2026

Gunung Anak Ranaka Naik ke Level Waspada, Warga Diminta Menjauh Satu Kilometer

2 September 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.