Borong, Vox NTT-Komisi C DPRD Manggarai Timur (Matim) tetap konsisten dalam menyikapi persoalan pemotongan gaji guru THL dari Rp 1.250.000 menjadi Rp 700.000 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Frederika Soch.
Berdasarkan hasil konsultasi Komisi C DPRD ke BPK dan keuangan Provinsi NTT, honor guru THL di Matim tetap dibayar sesuai yang ditetapkan dalam Perda APBD 2018.
“Hasil konsultasi kami ke BPK dan keuangan provinsi, saran mereka agar gaji tetap dibayar sesuai Perda APBD. Tidak boleh ada pengurangan, kecuali ada penambahan,” ujar Ketua Komis C DPRD Matim, Siprianus Habur saat ditemui VoxNtt.com di kantornya usai berdialog dengan para guru THL, Senin (03/09/2018).
Politisi asal Poco Ranaka itu juga meminta Dinas PK Matim untuk tidak boleh ada pemecatan. Guru yang sudah dipecat harus diakomodir kembali.
Jumlah guru-guru itu pun, kata Sipri, harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBD. Sebab gaji guru-guru THL sudah dianggarkan DPRD bersama Pemkab Matim.
“Kasian mereka. Mereka yang dipecat itu kebanyakan sudah lama mengabdi. Bahkan ada yang sudah belasan tahun. Sudah sepatutnya daerah membalas jasa mereka dengan memberi upah yang cukup. Bukan malah dipecat sepihak,” pungkas politisi Partai Bulan Bintang itu.
Sementara itu, Koordinator guru THL, Yogistinus Magul mengaku, pihaknya menyambangi DPRD Matim untuk mendengar pertanggungjawaban perjuangan lembaga dewan terkait nasib guru yang dipecat sepihak oleh Kadis Frederika.
“Kami datang untuk mengetahui sejauhmana perjuangan DPRD terkait nasib guru yang dipecat. Kami tidak datang untuk menuntut siapa-siapa. Kami ini dipecat tanpa prosedur. Harapannya DPRD bisa terus perjuangkan nasib kami,” harapnya.
Penulis: Nansianus Taris
Editor: Ardy Abba