Pius Rengka

Oleh: Pius Rengka

Judul tulisan ini silakan diubah-ubah. Misalnya, untuk siapa walikota dipilih atau  untuk apa kita memilih walikota atau Walikota sesungguhnya mau apa. Tetapi, patut hati-hati! Karena judul tulisan selalu ada maksud tertentu di baliknya, sekurang-kurangnya penjudulan itu sesuai isi tulisan (classical view) atau dalam konteks politik, penjudulan tulisan bermotif politik. Atau apa pun judulnya yang penting pesan apa yang mau disampaikan pada seluruh tulisan tersampaikan dan dimengerti pembaca (pastpost).

Nah, tulisan ini memang begitu. Tujuannya jelas politis. Tetapi politis yang dimaksudkan di sini tentu saja dengan motif sangat kuat agar Kota Kupang berubah ke arah yang lebih baik multidimensi. Baik wajah kota, peradaban kota, tatakota, pemerintahan kota efisien dan efektif, pemerintah bersih KKN, dan menjadi kota tujuan yang elok menyenangkan.

Jika para pengunjung kota balik ke kampung atau tempat asal mereka masing-masing, yang dibawa pulang adalah kesan dan kisah mengesankan. Tentu saja kita tidak ingin, pengunjung kota bawa pulang kisah buruk, muka cemberut (apalagi orang yang sudah muka buruk diperburuk setelah melihat kota ini). Tak bolehlah dikisahkan Kota Kupang jorok, tak teratur, pemerintahannya payah, korupsinya merajalela, pemerintah  sedang mengalami disorientasi. Tidak boleh ada itu ceritera.

Maka, silakan tiap pembaca mengubah judul tulisan ini, tetapi arah analisa berubah pula.  Tulisan pun berubah dan perubahan itu seturut perspektif yang dipakai. Kalau begitu, judul tulisan boleh saja diubah-ubah, tetapi harus dengan kesadaran penuh untuk ikut mengubah cara melihatnya. Tetapi yang saya minta, cara mencermati tulisan ini, tentu saja, dengan kacamata para orang bijak nan arif yang senantiasa berpikir, dan berpihak pada kebaikan umum. Pro bonum commune.

Tulisan ini, awal mula muncul menyusul diskusi kecil di kalangan para orang partai dan aktivis peduli Kota Kupang, belum lama ini,  tak jauh dari Kantor Walikota, hanya 300 meter.

Diskusi berlangsung panjang. Melihat sisi positif, profil kota, peluang, tantangan, hambatan dan solusi yang mungkin dilakukan.  Diskusi, sesungguhnya dimulai dari ada beberapa aktivis LSM, PNS dan pengurus partai berkumpul tanpa rencana di sebuah tempat yang sama, yang sama-sama gelisah melihat perkembangan kota.

Daripada ngobrol tentang nasib Ratna Sarumpaet dan komplotannya, lebih baik kita peduli pada kota tempat di mana kita berada. Daripada pusing dengan dukungan siapa calon legislator yang terbaik, sebaiknya kita pikir bagaimana kota ini diperbaiki.

Bermula, pertanyaan sangat sederhana dari seorang aktivis cerdas. Apa prestasi Walikota sekarang? Apa saja reputasi dan progresi kota selama kepemimpinan Firmanmu? Jawaban ternyata sederhana. Belum ada progress. Ah yang benar saja.

Sekurang-kurangnya ada pernyataan Walikota Jefry Riwu Kore, soal jaringan air bersih akan beres dalam periode kepemimpinannya. Sekurang-kurangnya, lampu-lampu jalan akan menyala siang malam, ada rencana kota ini bakal menjadi smart city. Jalan lingkungan di kota beres selama dua tahun, kota bersih dan lokasi pelacuran akan ditutup. Pertanyaan pun kian meluas. Termasuk berapa lama Pak Wali ada di kota dalam sebulan?

Ada yang menebak! Konon, saban Jumat petang, Pak Walikota ke Jakarta. Pulang Minggu petang atau Senin pagi. Artinya, Pak Walikota hanya 4 hari dalam seminggu ada di Kota Kupang, sisanya di Jakarta atau di tempat lain. Terus terang, saya pribadi tidak lekas percaya. Cara saya melihat ialah bahwa hilangnya Pak Wali dari Kota Kupang saban Minggu karena mencari dana untuk membangun kota. Ini era cybernetic, jadi semua dapat dikenalikan jarak jauh. Gak masalah, yang penting Kota Kupang berubah baik. Itu saja.

Kalau toh ada yang memaksa saya supaya segera percaya, pastilah saya akan mengatakan sesuatu dengan alasan gampang. “Tak ada soal besar Pak Wali ke Jakarta saban Jumat. Sebab dengan cara itu Pak Wali yakin Kota Kupang lekas bangkit dan maju. Saban Jumat ke Jakarta adalah salah satu upaya sangat keras Pak Wali untuk mencari tambahan dana dan pengalaman serta penglihatan dalam rangka memobilisasi kemakmuran warga kota. Termasuk, tentu saja,  rakyat kota yang tinggal di Jl. Antarnusa, Liliba, Oebobo, Kodya Kupang yang bernama Pius Rengka itu”.

Tempo hari, jauh sebelum jadi Walikota, Pak Jefry menjanjikan lampu jalan  untuk warga. Kala itu, warga kota riang bukan main. Penduduk kota pun aneka ragam. Ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Mungkin juga ada yang tak ada agama. Kalaupun ada Ahmadiyah, sejujurnya kami tidak apa-apa. Bagaimana jika ada FPI? Ternyata rakyat kota menunggu datangnya FPI dan ingin menjemput mereka di bandara. Entah apa model sambutannya, kita tak pusing. Toh mereka manusia sama dan sebangun dengan kita yang lain. Apa susahnya memahami dan memaklumi sesama. Tak jadi soal.

Di Kota Kupang pun ada orang Sumba, Flores, Sabu, Alor, Rote dan bahkan kini sudah ada dari Batak, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Madura, Sumbawa, Maluku, Padang dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk di kota cepat sekali.

Tatkala kita cermat bicara tentang human trafficking, artinya banyak manusia NTT yang keluar dari NTT dan dijadikan obyek dagangan, ternyata pada saat bersamaan banyak orang dari luar NTT masuk Kupang, bahkan mungkin jumlah mereka yang masuk Kupang lebih banyak lagi. Hal ini tampak dari jumlah tempat ibadah yang kian banyak.

Jadi, Kota Kupang ternyata menjadi tempat nyaman dan baik untuk didatangi. Salah satu sambutan yang menyenangkan warga Kota Kupang kepada para pendatang baru ialah menerima mereka dengan damai.

Perguruan tinggi di Kota Kupang pun banyak. Sedikitnya ada 40 perguruan terbilang tinggi di Kota Kupang. Yang besar dan kerap disebut-sebut itu, Undana, Unwira, Unkris, dan Muhammadyiah. Tambahan lagi sekolah-sekolah untuk tenaga kesehatan tumbuh. Kampus berkasus dan tanpa kasus pun hidup bersama di kota ini.

Namun, ruang dialog, ruang publik terbatas. Pantai Kupang dikepung hutan tembok. Hotel, rumah makan, menghalangi pandangan warga ke laut luas. Sudah lama Pulau Kera tak lagi dapat dilihat sepintas melalui jalur pantai dengan cara santai.

Siapa saja pemilik rumah makan dan hotel di tepi pantai itu, kita sama tahu. Dengan siapa para pemilik bangunan itu berkolaborasi, kita pun mengerti. Mau diubah? Sulit juga. Para pemainnya selalu ada backing. Siapa para backing, tak ubah dengan sejarah rejim Orba. Para pemainnya sama.

Jembatan Liliba, padat kendaraan. Jembatan itu terkesan tak sanggup memikul beban lalu lintas yang pulang pergi melintas di situ. Tetapi, ada fungsi lain jembatan Liliba. Di situ menjadi lokasi orang-orang pendek akal melontar diri ke kolong jembatan dengan maksud meniadakan nyawa dari tubuhnya. Apa alasannya? Putus harapan.

Ada yang gagal ada pula yang berhasil. Yang gagal cacat seumur hidup, lalu menyesal. Tak ada guna. Bodoh saja. Yang berhasil mati tinggal gali kubu dan dikuburkan. Surat khabar menulis beritanya mungkin seminggu. Sisanya orang lupa. Tetapi apa maknanya? Warga kota ini tak ambil pusing lagi, padahal realitas kisah itu sesungguhnya memantulkan hal lebih penting lain terkait isu safety.

Pacta Sunt Servanda

Jangan pernah lupa. Pada masa kempanye, Firmanmu berjanji begini. Jika kami memimpin kota, lampu jalan akan beres. Jalan lingkungan di tiap kelurahan dan Desa akan tuntas. Air mengalir satu kali 24 jam. Taman kota baik. Rejim Firmanmu antikorupsi, tak ada KKN. Pemerintahan profesional. Penegakan hukum tegas dan jelas, birokrasi ditempati orang yang tepat. Prinsip the right person on the right place diwujudkan dalam sirkulasi elit.

Team sukses jauh-jauhlah. Gak boleh ada masing-masing orang merasa lebih unggul menyukseskan Firmanmu. Saya merasa ikut dipukul dengan pernyataan itu. Karena saya juga team sukses dengan tugas khas dan khusus. Tetapi saya memang jauh-jauh, karena saya sadar, saya menyuskseskan Pak Jefry dan dr. Herman menjadi pemimpin Kota Kupang karena saya ingin Kota Kupang berubah ke arah yang lebih baik.

Pidato saya jelas. ”Saya mencari dan menemukan calon pemimpin tak bermasalah untuk menyelesaikan masalah Kota Kupang dan seisinya. Hanya pemimpin yang tidak bermasalah sajalah yang sanggup menyelesaikan masalah”. Pidato itu saya ucapkan di GOR NTT, di Oepoi, waktu itu. Saya masih ingat tepuk tangan rakyat riuh rendah. Pak Jefry dan Pak Herman tersenyum menyetujui. Intinya Firmanmu adalah paket tak bermasalah untuk menyelesaikan masalah Kota Kupang.

Semua janji itu adalah utang. Bahasa hukum perjanjian seturut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, janji adalah utang. Dalam bahasa Latin, Pacta sunt servanda.

Janji memberi lampu jalan itu, memang, hingga kini belum dipenuhi, tetapi rakyat termasuk rakyat di Jl. Antarnusa, Liliba, tak jauh dari rumah pribadi Pak Wakil Walikota, tak pernah lupa. Mereka tidak mengidap amnesia, karena mereka agak tahu ilmu pacta sunt servanda. Siapa tahu, kesibukan Pak Wali hari-hari ini, antara lain mencari dana untuk lampu jalan di Jl. Antarnusa itu dan seluruh kota ini.  

Sejauh yang saya tahu, Pak Walikota dan Wakil Walikota, selama ini, sibuk nian. Mereka berkeliling ke “desa-desa” di kota sambil berbuat baik. Mereka urun rembuk dengan semua pihak untuk memajukan Kota Kupang supaya kota ini maju hingga hampir mirip dengan kota-kota besar lain di luar negeri tempat ke mana dan dari mana para pemimpin kita di NTT pergi berkunjung dan berstudi banding.  Studi banding dan jalan-jalan sambil dibanding-banding.

Sampai kini (sudah setahun?) air minum belum beres. Jalan kota belum beres. Birokrasi belum dibereskan. Bahkan saya hitung Pak Walikota sudah janji 8 kali tentang akan melakukan sirkulasi Birokrat Kota Kupang. Janji terakhir, konon pergantian Birokrat berlangsung 18 September 2018. Sampai tulisan ini dibuat, rasanya janji itu belum terpenuhi. Sudah janji 8 kali. Hati-hati, janji harus ditepati. Pacta sunt servanda.

Kecuali melakukan studi yang sungguh membandingkan secara serius, menggunakan metode ilmu study perbandingan, tetapi selain itu siapa tahu dapat bertemu dan melihat Kota-Kota elok di tempat lain. Mungkin karena itulah, kini bundaran PU mulai dikeroyok alat-alat berat. Pohon-pohon ditumbangkan. Kita tunggu hasil akhir. Jangan dulu rebut-ribut.  Tetapi saya mulai risau. Para wakil rakyat kota, mulai mengatakan tidak setuju tambah anggaran Rp8,6 miliar untuk pembangunan Zona V.

Pak Walikota hati-hati. Apa yang diucapkan wakil rakyat itu adalah siar politik dan pesan politik  untuk sesuatu yang perlu dicermati dan dikomunikasikan serius. Jangan main-main.

Singkat kisah, para bapak kami yang ada di bumi Kota Kupang ini pergi melihat ke luar negeri nun jauh supaya bisa kembali ke dekat pangkuan ibu pertiwi Kota Kupang membangun ke dalam negeri penuh onak dan derita sambil memenuhi janji. Pacta sunt servanda.

Kita memang perlu berjalan ke luar rumah, supaya dapat membenahi rumah ke dalam.  Membangun Kota Kupang dengan cara melihat keliling dunia. Tetapi, yakinlah Tuhan melihat semua itu baik adanya.

Layak dan  Pantas

Meski pemilihan walikota telah berlangsung setahun lampau (2017), tetapi kini diskusi, gossip di kalangan politisi, aktivis LSM, PNS, mulai marak. Mereka berbicara tentang siapa gerangan tokoh yang paling pantas dan layak menjadi Walikota menyusul Firmanmu?

Mereka pun merasa, kepemimpinan model baru diperlukan Kota Kupang, biar kota ini sanggup mengikuti derap langkah kemajuan lingkungan strategisnya. Apakah pencarian tokoh baru itu sertamerta bermakna kepemimpinan Firmanmu gagal atau lemah? Entahlah.

Namun, yang agak saya tahu, wacana tentang ini mulai meluas menyusul adanya semacam stagnasi birokrasi di kota. Adanya wacana ini, karena ditemukan ada team sukses kelas kambing yang terus menempel rusuk Pak Walikota. Padahal saya selalu percaya, Pak Jefry sedang mencermati para actor yang pantas dan layak dalam satu gerbong kereta kekuasaannya agar visi misi dan program yang dipikirkannya berjalan mulus. Lobby politik ke DPRD, tentu saja diperlukan, karena betapa pun rumitnya relasi dengan dewan itu, toh mereka menjadi lembaga sah untuk pengelolaan Kota Kupang.

Dari kalangan parpol lain mulai tampak riak politik. Golkar, misalnya, mulai bernyanyi soal penolakan tambahan dana pemberesan Zona V yang dimulai dari perombakan di bundaran PU, dekat Hypermart, tak jauh dari Hotel Amaris.

Menurut saya riak permukaan ini patut dicermati dan dibaca sebagai umpan politik. Jangan-jangan relasi Pak Walikota dengan lembaga dewan kurang mesra. Tetapi, apa kiranya hidden agenda  anggota dewan, dan dengan siapa mereka bersinergi, dan untuk apa mainan ini dipentaskan?

Partai Demokrat sama juga. Ada kesan kuat mereka memilih diam. Partai Demokrat berkoalisi dengan PAN dan Gerindra, sepertinya sedang  ada dalam satu barisan diam-diam saja. Tetapi apakah mereka diam-diam betul? Saya tak tahu.

Ingat, dukungan politik tidak sebatas pencalonan, tetapi juga dukungan tuntas karena demi tanggung jawab. Ada pepatah Perancis yang tersohor, noblesse oblige, kehormatan membawa serta tanggung jawab. Tanggung jawab tidak boleh setengah-setengah dan paruh waktu. Lalu, sebutkan soalnya ada di mana dan sama siapa. Ayolah duduk berembuk, jangan sibuk main hp masing-masing. Pembangunan tidak mulai dari main hp.

Nah, di tengah seru diskusi para aktivis itu yang muncul malah bukan nama orang, melainkan sejumlah pertanyaan kritis demokratik. Misalnya, walikota model macam manakah yang cocok mengelola Kota Kupang yang multietnik dan multiagama ini? Apakah walikotanya ikut-ikutan terbimbing team sukses sempalan preman atau bagaimana? Apakah demokrasi di Kota Kupang sudah berlangsung baik dan benar? Ataukah demokrasi di Kota ini justru kian remuk redam oleh tingkah laku salah urus kebijakan public.

Misalnya, pasca serial inspeksi mendadak Pak Walikota, mestinya diikuti segera dengan  konsep pemecahannya dan eksekusi tegs dan jelas? Apakah perlu konsultasi ke public atau hanya cukup keputusan diambil di level elit yang dibimbing oleh  selera rendah beberapa orang yang agak sakit jiwa dan sedikit bodoh? Apakah ada substansi keterlibatan rakyat dalam seluruh proses pembuatan kebijakan public untuk rakyat? Dan, apakah memang ada elit demokratik di Kota ini atau hanya sekadar pseudo demokratik?

Diskusi yang diselenggarakan tak jauh dari kantor Walikota Kupang itu, memang perlu berhenti. Gugatan ini, sungguh mati, tak bisa menjawab tuntas problem fenomenal, lantaran dipercaya bahwa Walikota sudah perhitungkan aneka dinamika perubahan politiknya. Kita percaya maka kita ada. Credo ergo sum.

Kebijakan publik looking back sudah pasti ditinggalkan. Kita tak sanggup mengubah cara melihat pembangunan di Kota. Banyak yang dibentuk, banyak pula yang dibicarakan, dan tak lupa banyak pula yang belum ditampakkan. Kita tunggu. Untuk berapa lama? Waktu memimpin kota tersisa  4 tahun. Kegelisahan rakyat kian mendidih.

Tiba-tiba saya dikejutkan komentar seorang tamu. ”Gila, kota dan kantor pemerintahan di kota ini, jorok banget sih. Kamar WC-nya bau sekali, air gak mengalir. Kemanakah uang pembangunan  yang terus mengalir ke sini selama ini?”.

Sambil geleng kepala, ia mengatakan: ”Pemerintah di sini sensitif gak ya dengan situasi jorok ini. Gue mau kencing saja mikir-mikir apalagi mau be’ol,’ ujarnya dengan dialek Jakarta nan kental.

Kami yang medengar komentar lepas dan bebas itu, hanya tepekur mendengar dan pelan-pelan lainnya menanggapi sekenanya. ”Mungkin uang pembangunan dipakai untuk kepentingan rakyat kota ini,”.

Mendengar itu, dia berujar: ”Lalu bagaimana kalian mengharapkan investor  masuk ke wilayah ini kalau fasilitas pendukung lain gak becus? Kantor jorok, bau apek, bau kencing di mana-mana, punya peradaban gak sih?”.

Kami diam, karena kami tahu faktanya memang begitu. Kantor-kantor kita hampir semuanya tak terurus baik. Kamar WC memang joroooook sekali. Air tak mengalir lancar. Maka silakan pembaca mengubah judul tulisan ini. Sampai di sini, saya mulai maklum.