Kepala Inspektorat Matim, Mikael Kenjuru (Foto: Nansianus Taris/ Vox NTT)

Borong, Vox NTT- Inspektorat Manggarai Timur (Matim) berjanji akan turun ke Desa Pocolia Kecamatan Poco Ranaka.

Dinas ini akan turun ke lapangan menyusul adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi ratusan juta dana desa Pocolia.

Dugaan masyarakat tersebut menyasar kepada kepala desa Pocolia Yosep Robertus Hadiman.

“Belum. Kami belum turun ke sana. Tetapi, kami tetapkan upayakan akan turun cek ke sana,” ungkap Kepala Inspektorat Matim, Mikael Kenjuru kepada VoxNtt.com di kantor bupati, Jumat (2/11/2018).

Dia mengungkapkan, Inspektorat Matim akan merespon setiap pengaduan masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa.

Dikabarkan sebelumnya, kepala desa Pocolia, Yosep Robertus Hadiman diduga korupsi ratusan juta dana desa tahun anggaran 2017.

Dana ratusan juta tersebut adalah kalkulasi dari beberapa item kegiatan fisik dan pemberdayaan yang tidak direlalisasi pada tahun 2017.

Tokoh masyarakat Desa Pocolia, Stefanus Vinsen membeberkan sejumlah item pekerjaan yang diduga dikorupsi oleh Kades Yosep.

Pembangunan Fisik

Item pembangunannya antara lain;

Pertama, pembangunan dan perluasan kantor desa tahap 1 dengan pagu dana sebesar Rp 42. 328.750 dan APBdes perubahan sebanyak Rp 40. 532. 900.

Kedua, gapura batas wilayah Desa Pocolia dengan Wejang Mawe di Lingko Libo sejumlah Rp 11.000.000 dan di perubahan pagu dananya sama.

Ketiga, pembanguan dan perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin, pagu dananya sebesar Rp 75.000.000. Sebanyak 10 unit rumah yang dianggarkan, namun realisasi hanya 8 rumah.

Pemberdayaan Masyarakat

Pertama, penyuluhan/sosialisasi pembentukan Bumdes sebesar Rp 4.348.000.

Kedua, pelatihan pembuatan/rancangan Perdes sebesar Rp 8.193.700.

Ketiga, peningkatan kapasitas kelompok tani sebesar Rp 7.912.700

Berdasarkan rincian tersebut, kata Stefanus, total dana yang diduga digelapkan Kades Yosep pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 148.783.150.

Stefanus sendiri mempertanyakan peran Pemkab Matim khususnya dinas PMD, Inspektorat, Camat Poco Ranaka Timur, dan pendamping dalam melakukan pengawasan dana desa.

“Terjadinya hal -hal seperti ini, ada di RAPBDes tetapi fisik tidak ada. Di mana peran pihak-pihak ini? Fungsinya apa? Pihak-pihak ini buat apa, ko sampai perilaku Kades begini. Ada dana, tetapi tidak buat apa yang sudah direncanakan,” ujar Stefanus.

“Pertanyaan kami sebagai masyarakat, apakah setelah dana desa itu disalurkan dari pemerintah pusat dan diberikan pemerintah desa untuk kepentingan pribadi Kades atau untuk kepentingan masyarakat?” tanya Stefanus.

Kata dia, jika perilaku Kades Yosep tersebut terus dibiarkan, maka ke depan Desa Pocolia dijadikan atau dijual untuk memperkaya oknum-oknum tertentu. Bukan untuk kepentingan masyarakat desa.

Sementara, lanjutnya, tujuan dana desa itu adalah untuk menyejahterakan masyarakat desa.

“Jangankan satu item yang tidak dibuat, setengah pun atau juga kerja tetapi tidak berkualitas, tetap kita lihat dan kontrol. Sebagai masyarakat kita wajib kontrol pembangunan desa yang bersumber dari uang negara,” tegas Stefanus.

Menurut dia, fakta di Desa Pocolia ketika dana sudah dicairkan itu sangat tertutup. Padahal waktu Musrembangdes masyarakat diundang untuk mengusulkan item pembangunan.

“Keberuntungan kami sekarang adalah mendapatkan RAPBDes. Dan setelah kita cek, tahun 2017, fisiknya tidak ada, tetapi tahun anggaran sudah selesai dan dana sudah ada. Pertanyaan kami sebagai masyarakat, apakah sudah terpakai atau kemana uangnya,” jelas Stefanus.

Karena itu, dia mendesak Polres Mangggarai, Kejari Manggarai, Inspektorat, BPK, dan Pemkab Matim untuk datang mengecek pembangunan di Desa Pocolia.

“Kami minta pihak-pihak terkait ini turun untuk mencek pembangunan dan pengelolaan dana desa Pocolia,” pinta Stefanus.

Salah satu tokoh muda Desa Pocolia, Van Agut menginginkan desa yang maju dan mandiri.

Salah satu tokoh muda Desa Pocolia, Van Agut menginginkan desa yang maju dan mandiri.

“Oleh karenanya, saya dan kawan-kawan terus berjuang untuk mewujudkan hal itu, dengn mengakses beberapa persoalan ini ke media massa. Saya juga memohon kepada penegak hukum dan dinas terkait, Inspektorat agar usut tuntas persoalan desa ini hingga tuntas,” tegas Van.

Van juga berjanji apabila dalam waktu dekat pihak penegak hukum tidak mengidentifikasi persoalan itu, maka pihaknya akan melakukan aksi dan audiensi ke Kejari Manggarai di Ruteng.

Van menambahkan, pada 18 September 2018 lalu, pukul 09.30 Wita, pihaknya sudah menemui Kades Pocolia di kantor desa. Mereka datang untuk berdiskusi terkait item pekerjaan tahun 2017 yang tidak direalisasikan.

“Jawaban kades waktu itu, beri saya waktu dua minggu untuk tuntaskan pengerjaan itu. Tetapi, sampai hari ini bahkan sudah lewat dari waktu yang sudah diberikan tidak ada realisasi. Maka, kami memutuskan persoalan ini diekspos di media massa. Biar pihak berwenang bisa mengusut persoalan di desa ini,” ucap Van.

Ia mengatakan, sebagai masyarakat Desa Pocolia, pihaknya merasa dirugikan atas perilaku Kades yang menipu masyarakat.

Kata dia, dana desa yang jumlahnya begitu besar dialokasikan dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, yang terjadi di Desa Pocolia adalah dana desa untuk memperkaya oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Terpisah, Plt. Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa (PMD) Matim, Tobias Suman saat dikonfirmasi VoxNtt.com, Rabu malam (10/10/2018), mengatakan pihaknya akan turun ke lapangan untuk mengklarifikasi Kades Pocolia terkait dugaan itu.

“Nanti staf kami akan ke Desa Pocolia untuk klarifikasi dengan Kadesnya,” tulisnya dalam pesan WhatsApp.

 

Penulis: Nansianus Taris
Editor: Ardy Abba