Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»Regional NTT»Disperhub NTT Disebut Biang Kerok Amburadulnya Jalur Luar dan Terminal Haumeni
Regional NTT

Disperhub NTT Disebut Biang Kerok Amburadulnya Jalur Luar dan Terminal Haumeni

By Redaksi16 November 20182 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Para sopir saat kembali melakukan aksi demonstrasi di Kantor Disperhub TTS, Rabu (14/11). (Foto:L.Ulan)
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Soe, Vox NTT-Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Selatan hingga kini masih terkendala dengan regulasi Pemerintah Provinsi NTT terkait pemanfaatan Terminal Bus Haumeni Soe dan penggunaan akses jalan lingkar luar bagi bus angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TTS, Yulius Taneo yang diwawancarai media ini, Rabu (14/11/2018) mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan pengalihan jalur bus AKDP melalui lingkar luar dan masuk ke Terminal Haumeni.

Namun, tindakan demikian tidak berlangsung lama karena penerapan aturan jalan raya tersebut terbentur dengan regulasi yang dipakai Dinas Perhubungan Provinsi NTT.

“Dinas Perhubungan Provinsi mengatakan bahwa bus AKDP harus melalui jalan negara, sementara jalur lingkar luar ini status jalannya bukan jalan negara,” ujar Taneo.

Mantan Camat Batuputih ini, mengatakan, pihaknya menyayangkan sikap Disperhub Provinsi tersebut pasalnya terkesan memaksakan kehendak kepada Pemkab TTS.

“Ini kan terkesan rumah tangga Pemkab TTS diatu-atur oleh Disperhub Provinsi NTT. Mestinya aturan itu fleksibel sesuai dengam kondisi suatu daerah,” paparnya.

Pantauan VoxNtt.com kemarin, usai melakukan konvoi ke Kantor Dinas Perhubungan dan mendengar penjelasan, para sopir membubarkan diri.

Menurut koordinator, Dedy Balelay dan Nedy Ndun, bersama para sopir, mereka akan mendatangi Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT untuk melakukan konsultasi terkait persoalan ini.

Penulis : L. ULAN

Editor: Irvan K

TTS
Previous ArticlePolisi Tetapkan Dua Tersangka Proyek Landscape Kantor Bupati TTS
Next Article Untuk Defita: Pemdes Satar Punda Segera Buat Surat ke Bupati Matim

Related Posts

Pengda INI dan IPPAT Manggarai Barat Sosialisasikan Hukum Pertanahan di Desa Batu Cermin

9 Juli 2026

Pater Gabriel Meo Rayakan 40 Tahun Imamat, Umat dan Pemerintah Hadiri Misa Syukur di Kererobbo

9 Juli 2026

Musda IV Partai Golkar Nagekeo, Jalan Mulus untuk Robby Tulus

5 Juli 2026
Terkini

Eco-enzyme: Solusi Sederhana Mengolah Limbah Dapur Perkotaan

16 Juli 2026

Dua Wisatawan Asal China Tewas Tenggelam saat Snorkeling di Perairan Pulau Kelor

15 Juli 2026

Kompak Indonesia Desak Kejati NTT Supervisi Kasus Dana BOK Puskesmas Benteng Jawa

14 Juli 2026

Dua Siswa SMPN 10 Poco Ranaka Lolos OSN Provinsi, Wakili Manggarai Timur

14 Juli 2026

JPIC OFM dan FORKASI Adukan Konflik Agraria Tonggurambang ke Komnas HAM

13 Juli 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.