Pemandangan laut dari Bukti Cinta di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT (Foto: Istimewa)

Kupang, Vox NTTSejak masa kampanye Gubernur sudah menegaskan akan fokus pada 5 program, yakni pariwisata, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur dan reformasi birokrasi.  

Dari 5 program tersebut, yang menjadi fokus utama adalah pembangunan bidang pariwisata dan diharapkan menjadi lokomotif utama sektor ekonomi demi kesejahteraan masyarakat NTT.

Untuk mencapai keberhasilan program ini, hal yang pertama ditegaskan oleh Gubernur Viktor adalah masalah sampah. Gubernur Viktor bekerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh NTT untuk menanggulangi masalah sampah.

Tak hanya itu, Gubernur menyampaikan akan memberi denda sebesar Rp. 50.000,- kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Sampah berserakan di sepanjang bibir pantai Ende. Warga setempat mengaku sampah tersebut merupakan sampah kiriman (Foto: Ian Bala/Vox NTT

Menyikapi arah pembangunan NTT tersebut, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) bersama para aktivis, mahasiswa, tokoh politik dan tokoh agama mengadakan panel diskusi dengan tema “Menakar Jalan NTT Lima Tahun ke Depan”.¬†

Diskusi ini digelar Senin, (07/01/2019) bertempat di Kantor IRGSC, Walikota, Kota Kupang, Propinsi NTT.

Wilson Therik mengatakan, ada 2 hal yang harus diterapkan dalam bidang pariwista yakni Pro Poor Culturalism (PPC) dan Community based on Tourism (CBT) agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat juga bisa menikmati tempat pariwisata tersebut.

NTT memiliki banyak situs pariwisata yang sudah terkenal baik di Indonesia ataupun luar negeri, contohnya Nihiwatu yang terletak di Sumba Barat menjadi hotel terbaik di dunia pada tahun 2017 dan Komodo di Pulau Komodo-Labuan Bajo yang sudah mendunia.

Foto: Hotel Nihiwatu (http://www.travelandleisure.com)

Sayangnya, kata dia, tidak semua masyarakat NTT bisa menikmati tempat pariwisata tersebut.

Menyambung Wilson, George Hormat berpandangan, pariwisata berbasis komunitas (CBT) kuncinya kesejahteraan rakyat yang dampaknya merata di lingkar destinasi pariwisata tersebut.

Pariwisata, jelas George, tidak bisa menjadi lokomotif utama sector ekonomi untuk NTT jika investasi di sekitar tempat pariwisata adalah pengusaha dari luar daerah. Dampaknya, masyarakat local (local community) harus membayar mahal untuk menikmati pariwisata di daerah mereka sendiri.

Jika demikian, terang George, masyarakat tetap miskin dan kehilangan lahan bisnis.

Selain itu, menurutnya, kegagalan pogram kerja terjadi jika program tersebut diadakan tanpa pendampingan yang kuat.

Akibatnya, masyarakat lokal sebagai subyek pembangunan tidak mampu menangkap peluang serta berpatisipasi untuk meningkatkan kesejahteraannya .

Penulis: Febri Rengka

Editor: Irvan K