Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat Saat Pose Bersama Rombongan Komisi X1 DPRI RI Depan Kantor Gubernur NTT, Senin 21Januari 2019 (Foto : Humas Provinsi NTT)

Kupang, Vox NTT- Gubernur Nusa Tenggara Timur  (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, keberadaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdaya guna untuk meningkatkan perekonomian di NTT.

Karena itu Viktor mengharapkan kalangan perbankan dapat menambah jumlah penyaluran KUR kepada masyarakat.

“KUR kita di NTT sekarang baru mencapai Rp 1 triliun lebih. Jumlah ini masih tergolong kecil, belum terlalu besar. Kita ingin mendorong agar tahun 2019 ini bisa mencapai Rp 2 sampai dengan  3 triliun lebih,” kata Viktor  saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi XI DPR RI di ruang rapat Gubernur di Gedung Sasando, Senin (21/1/2019).

Menurut dia, kehadiran dan kunjungan Komisi XI itu memberikan energi positif dalam mendorong kerja sama Pemerintah Provinsi dengan kalangan perbankan untuk meningkatkan jumlah penyaluran KUR di NTT.

Viktor menjelaskan, kehadiran KUR turut berperanan dalam membantu prekonomian masyarakat. Itu terutama dalam menggali potensi-potensi yang ada menuju NTT Bangkit dan Sejahtera.

“Target saya, KUR di tahun 2019 ini bisa menyentuh Rp. 3 triliun, karena  peluang KUR untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja sangat besar dan potensial. Terutama  dalam mempersiapkan tenaga kerja, baik ke dalam maupun ke luar negeri  dengan  kompetensi dan kualitas kerja yang bagus,” ungkapnya.

Di hadapan anggota Komisi XI itu, Viktor  juga menguraikan target Pemerintah Provinsi NTT untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 1,1 triliun menjadi  Rp 3 triliun di tahun 2023.

Menurutnya, banyak orang yang menganggap target tersebut terlampau bombastis.

Namun, lanjut Viktor, dengan kerja yang luar biasa dan desain yang baik,  target tersebut diyakini akan tercapai. NTT terdapat banyak potensi-potensi hebat dan luar biasa.

“Kami sedang mendesain APBD Provinsi secara efisien. Kita sedang melakukan konsolidasi anggaran dengan cara misalnya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk seluruh dinas dan biro diadakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Kami juga melakukan perampingan perangkat daerah dari 48 menjadi 39. Begitupun misalnya dalam tender jalan. Para pengusaha di NTT tidak punya aspal, pemerintah provinsi dapat memfasilitasi dengan sediakan aspal sehingga bisa berkontribusi bagi PAD. Masih banyak cara-cara baru yang dapat kita lakukan untut tingkatkan PAD sesuai target, ” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi XI, Agung Gunanjar Sudarsa dalam kesempatan itu mengapresiasi perhatian Pemerintahan Presiden Jokowi untuk masyarakat di pelosok-pelosok desa.

Kata dia, tidak hanya kedaulatan politik yang diperhatikan, tetapi juga kucuran dana  yang terus meningkat baik dana transfer ke desa, program keluarga harapan maupun KUR.

“Kami ingin mengetahui secara langsung pelaksanaan KUR di NTT. Kami akan mengunjungi para penerima manfaat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya di NTT.  Karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kalangan perbankan dan non perbankan melalui KUR punya kewajiban untuk mendorong roda perekonomian masyarakat,” jelas politisi Golkar itu.

Kehadiran 5 orang DPR RI dari Komisi XI itu dipimpin oleh Ketua Tim Agun Gunanjar Sudarsa.

Kelima DPR RI itu yakni, Agung Gunanjar Sudarsa (Golkar), I. G. A rai Wirajaya dan G.  Michael Jeno (PDIP),  Tutik Kusuma Wardani (Demokrat) dan Ahmad Yohan (PAN).

Lima orang anggotaKomisi XI DPR RI ini akan  melakukan kunjungan kerja selama tiga hari dari tanggal 21 sampai  23 Januari 2019 untuk memantau dan mengawasi penyaluran KUR di NTT.

Para anggota komisi anggaran tersebut akan melakukan kunjungan lapangan dan bertemu dengan bebrapa perwakilan penerima KUR di Kota Kupang.

 

Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba