Ardy Abba

Editorial, Vox NTT- “Bupati dan Wakil Bupati Tipu!”. Kalimat ini diteriaki beberapa kali oleh ratusan anggota Forum Pemuda Peduli Nagekeo (FPPN) dan mantan Tenaga Harian Lepas (THL) saat aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Nagekeo,NTT, Selasa, 26 Februari lalu.

Kalimat ini memang terdengar kasar dan tidak etis. Apalagi diucapkan kepada sekelas orang terpandang, Bupati dan Wakil Bupati. Namun itulah kenyataan komentar garang yang keluar dari mulut para demonstran saat aksi unjuk rasa itu.

Kalimat itu disorakan bukan tanpa sebab. Sebabnya sederhana yakni berawal dari janji, kemudian menjelma menjadi seruan yang cukup menyayat hati. Dampaknya pun bias dan besar.

“Mana janji Bupati dan Wakil Bupati dikatakan nol pengangguran?” teriak Agustinus Bebi Daga, orator aksi dari FPPN.

FPPN dan mantan THL memang dikabarkan sudah mengantongi bukti sebuah janji Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do dan Wakil Bupati Marianus Waja. Kalimat yang kasar itu pun tampak penuh tanggung jawab.

Pasalnya, pada debat putaran II Pilkada Nagekeo 2018 lalu, pasangan nomor urut 2 itu pernah berjanji kepada publik bakal mengosongkan pengangguran.

Dilansir Pos-Kupang.com pada 7 Juli 2018, misalnya, Wabup Nagekeo Marianus Waja menyatakan, dalam memimpin kabupaten itu ia dan Bupati Don Bosco memiliki dua target. Pertama, nolkan pengangguran dan kedua nolkan korupsi.

Janji manis pasangan yang akrab disapa Paket YES ini bukan saja menjadi konsumsi rakyat Nagekeo.Warga di luar Kabupaten Nagekeo pun sudah mendapat informasi tentang janji Paket YES yang tentu saja cukup “menantang” tersebut.

Janji Paket YES saat masa Pilkada kali lalu tentu saja mampu mengantar medan refleksi yang lebih luas dan menantang bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nagekeo. Sebab, tak jarang kemiskinan, dimana salah satunya karena banyaknya pengangguran adalah hasil dari proses praktik hegemonik dalam pembangunan.

Ketika Don Bosco dan Marianus Waja dicap “penipu”, publik tentu terkejut. Lantas apa sebabnya?

Gelombang sorotan tajam hingga berujung aksi demonstrasi FPPN dan mantan THL berawal dari Surat Keputusan (SK) Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do bernomor: 1/kep/HK/2018 tertanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan THL pada Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2019.

Hadirnya SK itu juga berdampak pada pemberhentian 1.046 THL di lingkup Pemkab Nagekeo mulai tahun 2019.

Bupati Don memang sudah membeberkan alasan ke ruang publik di balik kebijakannya.

Dia beralasan, penutupan dan pemberhentian THL tersebut lantaran kemampuan keuangan daerah sangat terbatas.

“APBD Nagekeo saja sebesar 8.38 M (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar). Sedangkan defisit sebesar 31.500 M.  APBD yang ada ini merupakan APBD defisit, jika kita tambahkan dengan THL lagi, maka kemampuan daerah bukan sangat terbatas tetapi tidak cukup sama sekali demi urusan yang lainnya,” ujar Bupati Don saat ditemui VoxNtt.com di Rujab Bupati Nagekeo, Selasa, 19 Februari lalu.

Di balik kebijakannya tentu “piring nasi” para THL yang dipecat sudah retak.  Nasib mereka terkoyak dan berada di jurang pengangguran.

Itulah sebabnya mereka bangkit berjuang dengan dalil meminta keadilan Don Bosco-Marianus Waja.

Repotnya, para mantan THL itu membuka data ada indikasi diskriminasi di balik kebijakan pemberhentian tersebut.

Di Dinas Pol PP dan Damkar, misalnya, dari 114 THL hanya 26 yang kembali direkrut di tahun 2019. Mirisnya, dari 26 justru terdapat 4 nama baru yang muncul. Para mantan THL juga menduga perekrutan THL ini sarat nepotisme.

Tak hanya itu, para mantan THL mulai mengungkit janji kampanye Don Bosco-Marianus Waja terkait mengatasi pengangguran. Sebab ternyata kebijakan pemberhentian THL justru menciptakan pengangguran.

DPRD Sorot Bupati Don

Setelah gejolak pemberhentian THL ini muncul, sejumlah Anggota DPRD Nagekeo pun angkat bicara.

Safar, misalnya, dengan tegas menyoroti kebijakan Bupati Don tersebut. Anggota DPRD Nagakeo dari PKB ini bahkan menilai kebijakan Bupati Don ngawur.

Menurut dia, jawaban Pemkab Nagekeo di balik kebijakan pemberhentian THL ini tidak jelas alias kabur.

Tak hanya Safar. Anggota DPRD lain Sambu Aurelius juga turut menyoroti kebijakan Bupati Don.

Politisi PAN itu mendesak Pemkab Nagekeo segera memperkerjakan kembali 1.046 THL yang sudah diberhentikan tersebut. Apalagi uang honorariumnya sudah ditetapkan dalam Perda APBD tahun 2019.

Senada dengan rekannya, Anggota DPRD Anton Moti menegaskan, Bupati Don tidak boleh melabrak aturan yakni Perda APBD tahun 2019.

Wens Ladi anggota DPRD dari Demokrat bahkan menyoroti dengan sinis kebijakan Bupati Don tersebut.  “Ini bupati lucu, bikin bodoh saja DPR. Memang DPR ini bawahan bupati. Pemberhentian ini jangan sampai menimbulkan dampak sosial. Saya minta kita di DPRD harus gunakan hak interpelasi,” katanya saat menerima FPPN dan mantan THL di kantor dewan, Jumat 15 Februari lalu.

Mengapa Isu Pecat Tak Muncul Saat Kampanye?

Sekadar mengingat kembali, pasangan Johanes Don Bosco Do dan Marianus Waja (Paket YES) berhasil keluar sebagai pemenang Pilkada Nagekeo 2018 lalu dengan perolehan suara sebanyak 23.613 atau 31,03 persen. Pasangan dengan nomor urut 2 ini diusung Partai Gerindra dan PKB.

Dari sekian rumor ketertarikan masyarakat Nagekeo, satu yang menarik ialah janji Paket YES untuk mengosongkan pengangguran dan korupsi.

Tentu Paket YES termasuk empat kontestan lainnya adalah figure yang mumpuni untuk bertanggung jawab atas janji politiknya.

Paket YES membuat janji politik ini tentu dengan sadar bahwa desentralisasi bukan hanya sekadar pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pusat dan daerah. Tetapi daerah menemukan sendiri perangkat tanggung jawab dan hak politik untuk mengurus diri berdasarkan kondisi dan kemampuan internal yang ada.

Paket YES pasti mengetahui betul pergeseran kekuasaan ini memungkinkan adanya transformasi pendekatan politik pembangunan. Termasuk di antaranya pengetahuan tentang APBD untuk menopang pembangunan daerah.

Karena itu pertanyaan pentingnya ialah: jika sudah sejak awal Paket YES mengetahui kondisi defisit APBD, lantas mengapa saat kampanye tak membicarakan tentang pemberhentian ribuan THL ini? Mengapa pula masih berani menjanjikan bakal nolkan pengangguran?

Butuh Solusi

Malang nian nasib 1.046 THL di Nagekeo karena terpaksa harus kehilangan pekerjaan setelah dipecat Bupati Don.

Pendapatan mereka selama bertahun-tahun bekerja sebagai THL lingkup Pemkab Nagekeo sudah tak muncul lagi mulai tahun 2019 ini.

Wajah sejumlah mantan THL saat dua kali aksi unjuk rasa di Nagekeo tampak muram durja menampakkan kegalauan bercampur lelah.

Di balik perjuangan mereka hanya membutuhkan solusi, bukan pemecatan.  Solusi jitu yang bukan bermuara pada kehilangan mata pencahariannya.

Apalagi, jatah honorarium THL sudah ditetapkan dalam Perda APBD Nagekeo tahun 2019.

Tameng inilah salah satu menjadi alasan kuat bagi para mantan THL berani menagih keberpihakan Don Bosco-Marianus Waja.

Para THL yang sudah dipecat tetap mempertahankan hak mereka dan menolak perampasan nasib atas nama penghematan anggaran.

Penulis: Ardy Abba

Baca Juga: