Wempy Hadir
alterntif text

Labuan Bajo, Vox NTT- Tinggal menghitung beberapa bulan lagi tahapan Pilkada Manggarai Barat (Mabar), NTT akan segera dimulai.

Namun, integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kabupaten itu masih dipertanyakan.

Salah satu yang mempertanyakan integritas KPU Mabar ialah Pengamat Politik Wempy Hadir.

Saat dihubungi VoxNtt.com, Jumat (07/06/2019), Wempy menegaskan, publik tentu saja heran mengapa Ketua KPU Mabar Robertus V Din tidak melaporkan Petronela Madina yang telah mencemarkan nama baiknya.

Sebelumnya memang Robertus diduga telah menerima suap dari seorang mantan Caleg PDI-Perjuangan Dapil 1 Petronela Madina senilai Rp 70 juta.

“Ini yang menjadi pertanyaan,” ujar Wempy.

Ia menjelaskan, dugaan pemberian suap kepada Ketua KPU Mabar pada pemilu legislatif 2019 yang lalu perlu dilakukan investigasi.

“Tentu yang berhak melakukan adalah pihak Bawaslu Manggarai Barat melalui Gakkumdu,” jelasnya.

Menurut Wempy, jika Petronela atau sebaliknya Robertus tidak melakukan pelaporan, maka bisa dikatakan bahwa informasi tersebut belum valid. Sebab tidak ada yang berani melaporkan.

“Jangan-jangan ini hanya rumor belaka,” tukas Wempy.

Namun jika benar terjadi pemberian suap untuk kepentingan politik, Wempy menganjurkan agar diproses secara hukum.

“Sebab, jika hal tersebut benar maka secara etis Ketua KPUD Mabar mesti bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Selain itu, antara pemberi dan penerima suap tersebut perlu diproses secara hukum,” pungkasnya.

Wempy berharap Bawaslu lebih proaktif agar publik bisa mendapatkan kepastian, apakah dugaan tindakan Ketua KPU Mabar melanggar kode etik atau tidak.

“Jika melanggar kode etik, maka perlu dilakukan proses secara hukum,” tandasnya.

Wempy juga meminta Ketua KPU Mabar agar mengikuti rekomendasi Ketua KPU Provinsi NTT dan komisioner KPU Mabar lainnya untuk melaporkan Petronela ke Polisi.

“Saya kira itu langkah yang konkrit. Sebab nama baik KPUD Manggarai Barat dipertaruhkan. Jika tidak, maka publik bisa menilai bahwa benar adanya tindakan dari Ketua KPUD dan Petronela,” jelasnya.

“Tentu kita ingin Pilkada 2020 nanti tidak bisa dinodai dengan penyalahgunaan kekuasaan jika rumor Petronela benar adanya,” tutupnya.

Penulis: Sello Jome
Editor: Ardy Abba

alterntif text