Ruteng, VoxNTT.com – Bawaslu Kabupaten Manggarai menggelar konsolidasi demokrasi bersama Forum Mahasiswa Pro Demokrasi (MAPRODEM) di Kantor Bawaslu Manggarai, Ruteng, Selasa, 26 Mei 2026. Diskusi itu membahas berbagai tantangan demokrasi Indonesia, mulai dari politik uang, oligarki politik, disinformasi digital, hingga menurunnya literasi demokrasi masyarakat.
Pertemuan berlangsung dalam suasana reflektif dan kritis mengenai masa depan demokrasi, khususnya di daerah.
Mahasiswa dan penyelenggara pemilu mendiskusikan ancaman terhadap demokrasi yang dinilai tidak hanya datang dari kekuasaan yang minim kontrol publik, tetapi juga dari pragmatisme politik masyarakat.
Ketua Bawaslu Manggarai, Fortunatus Hamsah Manah mengatakan, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
Menurut dia, sejarah menunjukkan mahasiswa selalu hadir sebagai kekuatan moral ketika demokrasi mengalami kemunduran.
“Ketika kekuasaan mulai kehilangan arah etikanya, mahasiswa sering menjadi suara pertama yang mengingatkan republik ini,” ujar Fortunatus.
Ia menilai ancaman demokrasi saat ini semakin kompleks dibanding masa lalu. Jika sebelumnya ancaman datang dari otoritarianisme klasik, kini tantangan muncul dalam bentuk politik uang, manipulasi informasi digital, polarisasi sosial, dan dominasi oligarki politik.
Karena itu, Fortunatus menilai gerakan mahasiswa pro demokrasi perlu dibangun secara berkelanjutan, berbasis riset, dan hadir langsung di tengah masyarakat.
“Demokrasi tidak cukup dijaga lima tahun sekali saat pemilu berlangsung. Demokrasi harus dirawat setiap hari melalui pendidikan politik, penguatan literasi publik, dan keberanian menjaga akal sehat masyarakat,” katanya.
Fortunatus juga mendorong keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif bersama Bawaslu.
Menurut dia, lemahnya kontrol masyarakat sipil membuat demokrasi lokal rentan terhadap praktik politik transaksional.
“Pengawasan demokrasi bukan hanya tugas lembaga negara, tetapi tanggung jawab kolektif warga negara,” tegasnya.
Anggota Bawaslu Manggarai, Marselina Lorensia menyoroti ancaman demokrasi di ruang digital. Ia mengatakan media sosial telah mengubah pola pertarungan politik modern.
“Hoaks, propaganda, ujaran kebencian, dan manipulasi opini dapat merusak kualitas demokrasi jika masyarakat tidak memiliki literasi digital yang baik,” ujarnya.
Marselina menilai mahasiswa perlu menjadi agen literasi digital dan pelopor etika bermedia sosial.
Ia juga mengingatkan pentingnya budaya dialog dan tradisi berpikir kritis di lingkungan kampus.
“Demokrasi akan melemah jika masyarakat kehilangan budaya dialog,” kata Marselina.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Manggarai, Yohanes Manasye menekankan pentingnya pengawasan partisipatif untuk menjaga integritas pemilu.
Menurut dia, pengawasan pemilu tidak dapat hanya dibebankan kepada lembaga formal, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sipil, terutama mahasiswa dan generasi muda.
“Masyarakat, terutama mahasiswa, harus ikut menjadi mata dan telinga publik dalam menjaga integritas demokrasi,” ujar Yohanes.
Ia mengatakan mahasiswa dapat berperan sebagai pemantau partisipatif melalui pendidikan pemilih, dokumentasi pelanggaran, pengawasan politik uang, hingga penguatan literasi demokrasi masyarakat.
“Kehadiran mahasiswa penting agar demokrasi tidak dibiarkan berjalan tanpa kontrol publik,” katanya.
Yohanes juga menyebut Bawaslu terus mendorong regenerasi kader pengawas partisipatif di kalangan generasi muda untuk menjaga demokrasi lokal dari pragmatisme politik dan kepentingan oligarki.
“Bawaslu ingin membangun regenerasi kader pengawas partisipatif yang berkelanjutan. Karena pengawasan demokrasi bukan hanya pekerjaan lima tahunan, tetapi proses pendidikan politik jangka panjang untuk melahirkan warga negara yang kritis dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Ketua MAPRODEM, Fransiskus Arto Ganggur mengapresiasi langkah Bawaslu Manggarai yang membuka ruang konsolidasi demokrasi bersama mahasiswa.
“Kami melihat Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan pemilu secara administratif, tetapi juga menjalankan tanggung jawab pendidikan demokrasi kepada masyarakat dan mahasiswa. Ini sangat penting bagi masa depan demokrasi daerah,” ujarnya.
Fransiskus berkata, mahasiswa harus kembali mengambil peran sebagai penjaga akal sehat publik di tengah meningkatnya pragmatisme politik dan apatisme generasi muda.
“Demokrasi yang sehat tidak lahir hanya dari Jakarta, tetapi tumbuh dari desa-desa yang sadar hak politiknya, masyarakat yang kritis, dan anak-anak muda yang tidak takut bersuara,” tuturnya. [VoN]