Maumere, Vox NTT- Sempat menghilang beberapa waktu, isu dugaan mark up tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Sikka kembali mencuat.
Maumere Corruption Watch (MCW), sebuah forum masyarakat yang dipimpin Mardy da Gomez mengingatkan Kajari Maumere dan Bupati Sikka terakait kasus tersebut.
MCW menggelar aksi damai dengan mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Maumere dan Kantor Bupati Sikka, Kamis (08/08/2019).
Menurut Mardy da Gomez publik berhak tahu bagaimana perkembangan kasus hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Agung tersebut.
“Predikat WTP yang diberi BPK RI tidak menghilangkan dugaan korupsi,” tegas Mardy dalam orasinya di halaman Kantor Bupati Sikka.
MCW meminta Kajari untuk berkoordinasi dengan Kejagung tekait kelanjutan penanganan kasus tersebut.
Hal serupa disampaikan kepada Bupati Sikka. “Bupati telah dengan gagah berani mengungkap adanya dugaan mark up ini. Karena itu sekiranya Bupati berkoordinasi dengan Kejagung untuk memastikan keberlanjutan kasus,” tambah Mardy.
Perlu diketahui, dugaan mark up tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Sikka mencuat pada Desember 2018 lalu.
Adalah Robi Idong selaku Bupati Sikka yang pertama kali mengungkap hal tersebut.
Perubahan Perbup Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Biaya menjadi Perbup 45 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga yang hanya sehari diduga merugikan Negara sebesar Rp 2.880.000.000.
Tidak sampai di situ saja. Dugaan ini pun masuk dalam temuan awal audit BPKP bersama 12 temuan lain. Meski kemudian temuan ini hilang pada laporan akhir baik itu oleh BPKP NTT maupun BPK RI.
Berdasarkan laporan Sekber Jaga Nian Tana ke Kejari Sikka, kasus ini kemudian ditangani langsung Kejagung. Meski demikian sampai saat ini belum diketahui perkembangannya.
Penulis: Are de Peskim
Editor: Ardy Abba