Situasi Rapat Penyampaian Nota Pandangan Fraksi DPRD NTT, Selasa (29/10/2019). (Foto: Ronis Natom).
alterntif text

Kupang, Vox NTT- Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan DPRD NTT mempertanyakan kelanjutan program Sophia dan Kelor di bawah pemerintahan Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Penyampaian Nota Pandangan Fraksi, Selasa (29/10/2019) di Kantor DPRD NTT bersama Pemerintah Provinsi NTT.

“Kita rindu mendengar kisah lanjutan tentang Sophia, misalnya apakah lokal wisky yang dilandasi Pergub No. 44/2019 itu kini masih berada dalam tahap uji coba laboratorium, ataukah sudah diproduksi dalam skala bisnis?, seperti apa kelembagaan tata niaganya?,” ujar Dominggus Dama, juru bicara Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan di awal nota pandangan.

Lanjut Dominggus, Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan juga, atas aspirasi masyarakat ingin mendengar cerita lanjutan tentang kelor.

Diketahui, awal bertugas pada September 2018, Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat gencar mewacanakan budidaya kelor sebagai salah satu program unggulan. Bahkan di sebagian daerah daratan Timor, Gubernur Viktor selalu menyampaikan hal itu dalam setiap kunjungan kerja.

Seperti yang sering disampaikan Viktor, kelor asal NTT akan dieskpor ke Jepang. Saat ini, kata Dominggus, masyarakat NTT menantikan trobosan itu.

Selanjutnya, Fraksi Demokrat  Solidaritas Pembangunan juga menyoroti soal belanja modal untuk pengadaan Rumah Sakit Apung.

Menurut mereka, pengadaan Rumah Sakit Apung belum terlalu urgen/mendesak. Karena itu mereka menyarankan Pemprov NTT untuk lebih fokus mengoptimalkan sumber-sumber PAD.

“Sebaiknya Pemerintah Provinsi NTT lebih fokus terhadap pengadaan Pusling (Puskesmas keliling) Laut,” jelas Dominggus Dama, saat membaca nota pandangan fraksi.

Selain mendorong mobilisasi dan optimalisasi sumber-sumber PAD, Fraksi ini juga menilai terkait penyerapan anggaran yang rendah baik secara langsung maupun  tidak langsung turut memengaruhi  pencapaian target pendapatan daerah.

“Dalam pengamatan kami, hingga menjelang berakhirnya T.A 2019, masih banyak OPD yang penyerapan anggarannya rendah. Bukan rahasia lagi, bahwa keterlambatan realisasi program/kegiatan akan ditebus dengan jurus ‘kebut akhir tahun anggaran’,” ungkap Dominggus.

Kata dia, selain berisiko silpha yang besar, rendahnya penyerapan anggaran hingga menjelang berakhirnya Tahun Anggaran juga berdampak gagalnya pencapaian target-target yang ditetapkan, termasuk target Pendapatan Asli Daerah.

Penulis: Ronis Natom

Editor: Boni J