Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok (Foto: ion-genesis.blogspot.com)
alterntif text

JAKARTA, Vox NTT– Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema meyakini Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok unggul dan menonjol dalam aspek integritas, kapasitas, prestasi kerja dan rekam jejak yang teruji sehingga sangat layak memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan karakternya yang Bersih, Transparan dan Profesional, Ahok bisa dan siap membantu rakyat dalam sektor apapun sebagai Direktur Utama (Dirut) BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Integritas adalah relasi antara pemimpin dengan nilai-nilai utama dalam dirinya. Ahok menonjol dari sisi ini karena ia bersih dan jujur. Sementara kapasitas menyangkut relasi antara pemimpin dengan kemampuan kerja atau kinerjanya. Kapasitas menyangkut kompetensi kerja. Ahok hebat dalam manajerial skill,” terang wakil rakyat dari Provinsi NTT yang kerap dipanggil Ansy Lema tersebut, Jumat (15/11/2019).

Apalagi pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi yang menggeser Kabinet dari INDONESIA KERJA ke INDONESIA MAJU sangat membutuhkan pembantu yang tidak hanya memiliki rekam jejak dan kapasitas teruji, tetapi dapat menjadi role model kepemimpinan dan inspirasi keteladanan. Juga mengerti dan bisa menerjemahkan visi Jokowi: tidak hanya pada level paradigmatis, tetapi ke level praksis.

“Dua kriteria ini ada pada Ahok. Ahok pernah menjadi wakil gubernur Jokowi, sehingga diyakini punya pengalaman menerjemahkan visi dan kebijakan Jokowi di BUMN. Ada chemistry antara Jokowi-Ahok ketika membangun Jakarta,” kata Juru Bicara Ahok di pilgub DKI Jakarta tersebut.

Karena itu, Ansy menilai BUMN seperti Pertamina atau PLN menuntut seorang nakhoda dengan standar dan kualitas kerja di atas rata-rata. Ahok yang berlatar belakang Geologi, pernah memimpin korporasi dan dengan pengalaman sebagai kepala daerah, tentu mampu menjalankan tugas yang dipercayakan. Apalagi, Ahok adalah seorang pembelajar cepat.

Ansy Lema, eks jubir Ahok, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan

“Pertamina dan PLN adalah dua BUMN yang biasa menangani proyek di atas 10 trilyun membutuhkan pemimpin yang cermat, detil dan teliti. Ahok memiliki hal ini. Filosofi perusahaan milik negara memiliki dua tujuan, yakni mengejar profit dan menjalankan public service offering (mengupayakan pelayanan bagi publik),” ujar Ansy.

Jika Ahok dipercaya memimpin Pertamina, tugasnya yang utama adalah memastikan distribusi BBM mampu menjangkau seluruh pelosok Nusantara dan memastikan harga BBM bisa dikendalikan dan dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM.

Selain itu, karena defisit anggaran negara terbesar dari sektor migas, maka kerja prioritasnya adalah menaikkan produksi minyak nasional.

“Kita defisit dari energi sebesar 50% dan Presiden Joko Widodo tahu bahwa orang yang bisa bantu kurangi defisit adalah Ahok”, tambah Ansy.

Sementara jika ditempatkan di PLN, tugas utama Ahok adalah mendorong percepatan pembangunan listrik 35.000 megawatt yang merupakan program inti Jokowi. Target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai bila didukung listrik yang memadai.

Ansy menambahkan figur Ahok sebagai aktor, pelaku transformasi diharapkan membawa virus baik bagi kinerja korporasi. Virus baik ini selanjutnya tumbuh menjadi kultur baru dan sistem kerja BUMN yang bermuara pada penciptaan habitus baru dalam kerja BUMN.

“Untuk tujuan ini, butuh Ahok yang tidak saja seorang reformis, tapi juga pendobrak”, terang Ansy.

Ansy meyakini kemampuan Ahok untuk membersihkan BUMN dari para pemburu rente (rent-seeker). Ia berani pasang badan berhadapan dengan mafia migas. Karena itu, Ahok lebih tepat jika ditempatkan sebagai Direktur Utama, bukan di jabatan lain. Ahok adalah eksekutor, sehingga mestinya ia ditempatkan sebagai Direktur Utama.

“Beri Ahok pekerjaan, bukan beri dia jabatan. Dan itu adalah Dirut”, tegasnya.

Trisakti Bung Karno

Selain itu, mantan Dosen itu menilai Ahok sebagai kader PDI Perjuangan mampu mewujudkan salah satu Trisakti Bung Karno tentang Berdikari di Bidang Ekonomi di BUMN. Ahok yang memiliki visi kerakyatan cocok mengawal BUMN sesuai filosofi dan ajaran Bung Karno, penggagas dan pendiri BUMN, untuk mewujudkan visi kedaulatan ekonomi dan ekonomi kerakyatan.

“Bung Karno mendirikan BUMN dengan orientasi kerakyatan. BUMN harus dipimpin figur yang memiliki keberpihakan pada rakyat. Saya yakin, sebagai kader PDI Perjuangan, Ahok yang memiliki visi kerakyatan dapat mewujudkan visi Bung Karno di BUMN. Ahok akan berjuang agar kehadiran BUMN dapat bermanfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.

Hasmiyati Ture salah satu warga yang berhasil menerobos kerumunan untuk berpose bersama Ahok di Benlutu, Rabu (14/08/2019) pukul 12.30 Wita siang.

Ansy juga menanggapi sejumlah opini yang berkembang, salah satunya adalah Ahok tidak dapat memimpin BUMN karena dirinya adalah kader PDI Perjuangan.

Menurut dia, Ahok bukan pengurus struktural PDI Perjuangan. Dia hanya kader. UU hanya mengatur larangan bagi pengurus partai untuk menjadi pimpinan BUMN, bukan kader partai.

“Lalu, terkait kekhawatiran Ahok terjebak dalam moral hazard karena ia kader partai tidak beralasan. Ahok sosok yang tidak mau terjebak pada konflik kepentingan (conflict of interest). Ia profesional dalam menjalankan tugas. Ia selalu berpesan agar pejabat publik tidak boleh terjebak oleh konflik kepentingan apapun, baik dari partai, keluarga, sahabat, dan lain-lain. Dan dia sudah tunjukka bukti,” lanjut Ansy.

Terkait polemik kelayakan Ahok memimpin BUMN, Ansy Lema mendasarkan pada UU No.19/2003 Tentang BUMN. Di pasal 45 ayat 1 termuat bahwa larangan bagi seseorang menjadi dirut BUMN adalah pernah melakukan tindak pidana yang merugikan negara.

“Ahok kan tidak pernah merugikan keuangan negara. jadi tidak ada hambatan baginya menjadi dirut Pertamina atau PLN,” pungkasnya.*