Ilustrasi (Foto: bobo.grid.id)
alterntif text

Oleh : Siprianus B.Tatu*

Pemerhati Masalah Ekonomi, Alumnus FE UGM Yogyakarta,tinggal di Manggarai Raya

Adakah bencana alam sebagaimana banjir Jakarta merupakan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi daerah  bencana ?  Bila diamati secara langsung, bencana alam  memang merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi daerah bencana.

Ambruknya bermacam  infrastruktur ekonomi  dan pluralitas korban    sumber daya manusia mendistorsi  aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa di  daerah bencana itu.  Pasar jadi tidak stabil karena permintaan dan penawaran   barang dan jasa  tidak  pada mekanismenya.

Sebaliknya, bisakah  bencana alam  menjadi faktor pendorong pertumbuhan  ekonomi daerah bencana ?  Rasa – rasanya mustahil. Baik kerusakan infrastruktur ekonomi maupun  korban sumber daya manusia  sekali lagi memberikan jawabannya.  Adanya kenaikan PDRB daerah bencana  dalam jangka pendek (shortrun) ibarat  jauh panggang dari api. Sedangkan, bagaimana dalam jangka panjang (longrun)?

Kerugian dan Biaya

Sejak 2017 hingga ‘Kado Tahun Baru Jakarta’, Indonesia sudah didera lebih dari 5.000 bencana alam. Mereka  menghadiahi  negeri  ini  kerugian  langsung (direct loss) dan tidak langsung (indirect loss)  yang  masif.

Maknanya ialah pengorbanan ekonomi yang diperlukan untuk membangun infrastruktur ekonomi yang rusak selalu fantastis jumlahnya. Kerugian langsung dan tidak langsung  yang masif ini jika dikaitkan dengan aktivitas ekonomi mencakup tiga hal.

Pertama –  tama ialah kerugian produksi; artinya,  produksi barang dan jasa terganggu. Mengapa? Sumber daya – sumber daya tidak dapat dikombinasikan lagi  menyusul  infrastruktur  ekonomi  (produksi)  yang sudah  tidak  mendukungnya (inavailable).

Sumber daya manusia  berupa  tenaga kerja tidak bisa menggerakkan modal akibat  ‘ trauma tenaga kerja’. Kerugian produksi ini tentunya  berbeda – beda untuk setiap produsen barang dan jasa.

Ada produsen yang mengalami kerugian  langsung karena  pabrik tak layak beroperasi seperti yang terjadi di Jakarta akibat terendam banjir; ada juga yang mengalami kerugian tidak langsung berupa  kegagalan penjualan.

Kerugian produksi ini kemudian berpusat pada produksi  stagnan. Nilai tambah ( value added) dari setiap barang dan jasa nol sehingga PDRB daerah bencana pun tidak berubah ketika bencana alam melandanya.

Manakala  produksi stagnan seperti itu, maka distribusi barang dan jasa pun tidak berjalan. Dalam mekanisme pasar yang normal, barang dan jasa yang didistiribusikan dari produsen ke konsumen adalah alur pemasaran. Alur pemasaran ini  memberikan kontribusi pada PDRB. Bencana alam memutus alur pemasaran di daerah bencana.

Bila ada barang dan jasa yang terdistribusi, maka itu berkarakteristik  bantuan atau hibah. Sifatnya juga ‘impor’ dari daerah lain. Ini disebut sebagai kerugian distribusi.

Ketiga, kerugian konsumsi. Produksi yang stagnan ditambah   distribusi barang dan jasa yang tidak berjalan menghasilkan kerugian konsumsi. Konsumsi  barang dan jasa yang bersumber dari produksi tidak  terjadi. Konsumsi yang ada di daerah bencana adalah konsumsi ‘gratis’  yang tidak menambah peningkatan PDRB daerah bencana. Dengan kata lain, tidak ada pengeluaran konsumen  yang mensumasi total PDRB daerah bencana.

Di samping  kerugian – kerugian ini, biaya untuk membangun infrastruktur ekonomi dan  memulihkan sumber daya manusia  supaya  menggerakkan kembali aktivitas ekonomi di daerah  bencana juga masif. Berapakah biaya yang akan digelontorkan untuk perumahan, fasilitas pendidikan, jalan, atau irigasi yang dirusak banjir Jakarta ? Apakah  mereka direhab atau dibangun baru saja ? Berapakah juga  biaya korban sumber daya  manusia yang tengah menggeluti fasilitas – fasilitas  ekonomi produktif ? Biayanya selalu ditaksir masif.

Masifnya biaya ini  juga disebabkan oleh   informasi ekonomi yang didapat pascabencana alam selalu tidak akurat akibat penilaian ekonomi yang subyektif dari produsen dan konsumen.

Pendanaan Bencana Alam

Schumpeter dengan  Teori Creative Destruction menyimpulkan bahwa bencana alam yang menimbulkan sejumlah kerusakan fisik (infrastruktur ekonomi) dan korban jiwa (sumber daya manusia) justru dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah bencana dalam jangka waktu tertentu.

Bencana alam yang pada mulanya  hanya dikonotasikan sebagai  siklus ekonomi berupa ‘lembah resesi’ secara cepat akan menjadi puncak siklus ekonomi. Mengapa? Bencana alam selalu menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya modal secara cepat dan tanggap  untuk mengatasi kehancuran. Menurut Schumpeter, bencana alam adalah katalis pertumbuhan ekonomi daerah bencana.

Di Indonesia, teori yang juga disebut dengan ‘badai schumpeter’ ini teruji ketika Sumatera Barat dilanda gempa bumi pada 2009. Sumatera Barat yang awal – awalnya  ‘bangkrut’ justru kemudian bangkit dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding sebelum bencana. Ketika itu, tanah Minang ‘disuntik’ sekitar Rp 13 trilyun yang bersumber dari APBD, APBN, maupun bantuan asing.

Kalau begitu,   pendanaan bencana alam yang menalangi biaya kerusakan infrastruktur ekonomi dan rehabilitasi trauma sumber daya manusia yang masif  adalah suatu kondisi ekonomi yang  sangat  diperlukan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Pendanaan bencana alam di Indonesia sampai dengan dekade yang baru ini masih diilhami oleh UU Nomor 24 Tahun 2007. Undang – undang  ini menandaskan tentang pendanaan bencana alam yang salah  satunya bersumber dari pemerintah.  Keistimewaan keuangan publik pendanaan bencana alam menurut undang – undang ini   pada perangkat organisasinya saja untuk daerah  namun  tidak seurgen  urusan pendidikan, kesehatan,maupun infrastrukur.

Pendanaan bencana alam dalam APBN maupun APBD didefenisikan dengan  ‘memadai’. Tafsiran keuangan publik ‘memadai’ pun menjadi bias  untuk diprosentasikan dalam APBN maupun APBD . Berapa besar alokasi APBN atau APBD untuk pendanaan bencana alam untuk setiap tahun anggaran ? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menganggarkannya  seturut  asumsi  pertumbuhan ekonomi  daerahnya masing – masing.

Menjadi pertanyaan, efektif dan efisienkah pendanaan bencana alam  ini?  Semisal DKI Jakarta sebagai salah satu daerah dengan APBD tergemuk di Indonesia ternyata masih menjadi langganan banjir. Itu berarti APBD   di Jakarta belum efektif mendukung pendanaan bencana alam.

Dalam kerangka urgensitas pertumbuhan ekonomi daerah, pendanaan bencana alam yang ‘memadai’ berarti setiap APBN dan APBD yang menopang kerugian dan biaya  akibat  bencana alam  harus mampu memulihkan kerugian produksi, kerugian distribusi, dan kerugian konsumsi daerah bencana.

Prosentasenya terhadap APBN atau APBD harus berpijak pada pengalaman pendanaan bencana alam yang berpotensi mengancam suatu daerah. Yang penting juga bagi setiap daerah adalah  menjadikan pendanaan bencana alam sebagai sebuah rencana strategis Perencanaan pembangunannya.

Jika APBN maupun APBD belum mampu melaksanakan pendanaan bencana alam yang  ‘memadai’ maka seyogyanya setiap daerah harus menerapkan anggaran terpadu (unified budgeting) yang tujuannya  secara tidak langsung pada pendanaan bencana alam.

Di sini, fokus keuangan publiknya pada Tahap Prabencana.  Pembangunan infrastruktur ekonomi yang  tahan terhadap bencana alam seperti perumahan, fasilitas pendidikan, jalan, atau irigasi dengan konstruksi yang kuat adalah aplikasi pendanaan bencana alam yang baik. Ada keterpaduan antara urusan wajib pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan urusan lainnya  yang berkaitan dengan pendanaan bencana alam pada Tahap Prabencana. Apa tujuannya? Ketika bencana alam melanda, infrastruktur ekonomi  tetap kokoh agar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tidak berhenti. Pertumbuhan ekonomi sebuah daerah tetap terjaga atau malah meningkat karena infrastruktur ekonomi yang kokoh. Bencana alam tetap menjadi ‘berkah’.

Selain dari APBN atau APBD, UU Nomor 24 Tahun 2007 juga  mendukung pendanaan bencana alam dari non pemerintah. Pendanaan non pemerintah   bisa  berupa partisipasi lembaga sosial kemasyarakatan, bantuan asing, dan juga asuransi. Dalam banyak bencana alam, bantuan non pemerintah memberikan porsi yang cukup efektif dalam meredam kerugian produksi, kerugian distribusi, dan kerugian konsumsi. Bantuan asing sebagaimana pada bencana gempa di Sumatera Barat tadi turut mendukung pertumbuhan ekonomi.  Sementara di berbagai kota besar, banyak perusahaan yang telah mengasuransikan infrastruktur ekonominya dari berbagai jenis bencana.