Suasana Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupatem Belu yang dilaksanakan di Gedung Betelalenok, Atambua, Rabu (22/01/2020).(Foto: Marcel Manek/Vox NTT)
alterntif text

Atambua, Vox NTT- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu pesimistis untuk menyukseskan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

Keluhan terkait kesulitan KPU Belu untuk melaksanakan tahapan Pilkada lantaran belum adanya anggaran yang memadai.

Hingga hari ini pun dana hibah dari Pemda Belu senilai 18 miliar belum diserahkan. Padahal, pendatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah dilakukan tahun 2019 lalu.

Meski demikian, Ketua KPU Kabupaten Belu Mikhael Nahak menyatakan tahapan Pilkada tahun 2020 akan terus berjalan dan tidak bisa ditunda.

Hal ini diungkapkan Mikhael dalam Rapat Kerja Koordinasi Persiapan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Belu. Rapat itu dilaksanakan oleh Kesbangpol Provinsi NTT di Gedung Betelalenok Atambua, Rabu (22/01/2020).

Mikhael mengatakan, anggaran merupakan salah satu dari tiga komponen penting penunjang keberhasilan pelaksanaan Pilkada di Belu.

Selain sumber daya manusia (SDM) dan logistik, kata dia, anggaran juga merupakan aspek penting dalam pelaksanaan Pemilu.

“Di Kabupaten Belu kesulitan untuk pencairan anggaran, karena tahapan Januari kami sudah lakukan yaitu persiapan perekrutan panitia ad hoc (PPK, PPS dan KPPS). Ini kesulitan kita bersama,” ungkap Mikhael.

Sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama Pemda Belu terdapat anggaran sebesar 18 miliar yang harus diberikan kepada KPU Kabupaten Belu.

Namun hingga saat ini dana tersebut belum cair. Akibatnya, KPU Belu kesulitan dan pesimistis untuk melaksanakan tahapan Pilkada 2020.

“Untuk tahap pertama telah dicairkan 21 juta yang telah kami gunakan sampai dengan periode Desember 2019. Sisanya itu 17 M lebih sudah harus kami gunakan di awal tahun ini sampai dengan tahapan berakhir,” jelas Mikhael.

Selain kesulitan anggaran, KPU Belu juga kesulitan dalam menyiapkan SDM terkait perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Selain anggaran, kesiapan SDM (Panitia Ad Hoc) seperti perekrutan PPK sangat sulit, sampai hari ini dari 12 Kecamatan baru 94 orang yang melamar, kami akan tutup pada 24 Januari,” katanya.

“Mereka tidak tertarik, karena banyak yang beralih status menjadi anggota partai, banyak yang tidak ada di tempat dan banyak juga yang tidak mau,” sambung Mikhael.

Terkait kesiapan logistik, Mikhael berharap tidak terjadi keterlambatan dan terjadi kerusakan di saat pendistribusian ke TPS.

Penulis: Marcel Manek
Editor: Ardy Abba