Rio Banta, Ketua DPC GMNI Kupang
alterntif text

Oleh: Rio Banta

Ketua DPC GMNI Kupang

Rencana pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping sebagai bahan baku semen di Luwuk dan Linko Lolok, Kecamatan Lamba Leda, Manggarai Timur, terus menuai gelombang penolakan.

Ada beragam alasan masyarakat sipil maupun beberapa anggota DPRD menolak kehadiran tambang dan pabrik semen tersebut. Namun dalam tulisan ini, saya ingin melihat dari perspektif lain. Pertanyaan gugatannya adalah apakah spirit Pancasila hadir dalam kebijakan tersebut?

Pertanyaan ini bagi saya sangat penting karena selain sebagai dasar arah pembangunan bangsa, Pancasila juga lahir dari Bumi NTT. Kita boleh saja berbangga bahwa di balik semarak peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni, nama NTT ikut tercatat dalam sejarah bangsa.

Namun kebanggaan itu serempak menjadi beban sejarah dan masa depan ketika melihat realitas NTT yang masih miskin bahkan mungkin akan terus miskin. Lebih miris lagi ketika melihat kebijakan investasi yang tidak pro terhadap rakyat.

Pemerintah bisa saja berdalih bahwa realitasnya NTT mengalami penurunan angka kemiskinan, namun toh tetap saja berada pada nomor buntut ranking nasional. Kesenjangan sosial masih menganga di NTT.

Sumber: BPS NTT

Hemat saya, NTT masih dan akan terus miskin jika kebijakan pemerintah tidak menjiwai nilai dasar Pancasila. Saya melihat bahwa pembangunan pabrik semen dan penambangan bahan baku semen justru mengangkangi nilai dasar Pancasila.

Secara kasat mata, rencana  tersebut memang terdengar populis. Namun sebagaimana pemimpin-pemimpin sebelumnya, kehadiran tambang dan investasi berskala besar di NTT justru melahirkan ketidakadilan dan kemiskinan.

Tidak ada kesejahteraan sebagaimana yang dijanjikan di sana. Tidak ada rakyat kecil di NTT yang kaya karena tambang. Pendapatannya hanya berubah seumur jagung saat tambang itu ada. Namun ketika isi bumi telah dikeruk, perusahaan pergi bersama janji-janji surga yang terlanjur mengibuli rakyat.

Ekonomi Gotong Royong

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tingi kebersamaan dan solidaritas. Semangat kebersamaan dan solidaritas yang tinggi ini sudah mengakar dalam jiwa masyarakat  Indonesia sejak dahulu.

Semangat ini pun telah menjadi senjata ampuh dalam membebasan diri dari cengkraman kolonialisme yang berlansung selama ratusan tahun lamanya. Hal inilah yang meginspirasi Soekarrno sehingga pada tanggal 1 juni 1945 dalam sidang BPUPKI mengemukakan pendapatnya tentang Dasar Negara Indonesia merdeka.

Dalam kesempatan itu Soekarno selain menawarkan Pancasila, juga menyebut gotong royong sebagai nilai dasar Pancasila (ekasila). Sang Proklamator itu bahkan dengan lantang menyebut negara Gotong Royong.

Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong rotong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Gotong-royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua,” demikian kata Bung Karno dalam Pidato 1 Juni di hadapan forum sidang BPUPKI.

Patung Bung Karno di Taman Permenungan Bung Karno Ende, Flores, NTT (Foto: Ian Bala/Vox NTT)

Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar dasar negara, namun juga merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Artinya, seluruh masyarakat bangsa Indonesia harus selalu berfikir, bersikap dan bertindak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Spirit Pancasila juga mesti mendasari setiap kebijakan negara termasuk dalam kebijakan ekonomi.

Prinsip Sosio-Demokrasi dalam Pembangunan Ekonomi

Pembangunan di bidang ekonomi kerap kali menuai kritik dari berbagai pihak, baik akademisi, aktivis maupun pegiat sosial lainnya. Pasalnya, kebijakan pembangunan ekonomi sering kali mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Alhasil, masalah kemiskinan, kebodohan, kesehatan sulit teratasi. Padahal bangsa Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang hingga kini belum dikelola dan dimanfaatkan secara baik.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, Negara justru terobsesi dengan industrialisasi dengan membuka keran investasi seluas-luasnya. Sementara, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang menjadi corak dasar masyarakat kita nyaris tak mendapat sentuhan dari aparatur pengelola Negara.

Kebijakan pembangunan pada sektor ekonomi selama ini cenderung dikuasai oleh pemilik modal. Potensi sumber daya alam mineral dan batu bara misalnya.

Kebijakan pembangunan ekonomi seperti ini justru tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagaimana tertuang dalam naskah pidato 1 juni 1945 yaitu sosio-demokrasi.

Sosio demokrasi adalah sebuah pembentukan kekuasaan politik di tangan massa-rakyat dan pemilikan alat-alat produksi di tangan rakyat.

Bung Karno saat berpidato di PBB pada 30 September 1960 (Foto: Istimewa)

Konsep sosiodemokrasi dipilah menjadi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Soekarno menghendaki demokrasi Indonesia tidak hanya dalam aspek politik tetapi juga dalam urusan ekonomi.

Dengan demikian dalam memenuhi kebutuhan rakyat; proses produksi dikontrol dan ditentukan oleh rakyat sehingga tak satupun perusahaan dan keuntungannya jatuh ke kantong borjuis.

“Dengan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu, maka nanti di seberangnya jembatan emas masyarakat Indonesia bisa diatur oleh rakyat sendiri. Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi akan menjadikan suatu masyarakat tanpa kapitalisme dan imperialisme,” kata Soekarno.

Dengan sosio-demokrasi, Bung Karno sebetulnya mau menciptakan sebuah horizon politik yang berbeda dengan berbagai revolusi nasional di negara lain.

Di banyak negara-negara itu, revolusi nasional berakhir pada kemerdekaan yang hanya mengayomi kepentingan pribadi dan kelompok oligarki. Alhasil, kaum borjuis lokal, nasional dan internasional tampil sebagai penguasa sekaligus penindas baru.

Sosio-Investasi di NTT, Mungkinkah?

Kembali ke konteks NTT dalam rancangan pembangunun pabrik semen dan tambang di Matim. Kebijakan tersebut sebenarnya bukan berasaskan nilai Pancasila. Sebab, ekonomi Pancasila sangat menekankan sosio-investasi yakni investasi yang berbasis dan berkiblat pada kepentingan rakyat.

Investasi tambang dan pabrik semen menonjolkan modal financial (uang) sekelompok orang untuk menumpuk kekayaan pada segelintir orang tersebut. Model ini adalah pengejewantahan dari kapitalisme yang menekankan persaingan individu. Siapa yang modal banyak, dialah yang jadi raja.

Sedangkan ekonomi Pancasila adalah membangun investasi berdasarkan modal bersama dan untuk kesejahteraan bersama. Maka pejabat Negara yang mengedapankan investasi berdasarkan modal tunggal adalah kebijakan kapitalisme, bukan Pancasila.

Paradigma inilah yang mendasari sikap ngotot Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Timur. Padahal Paradigma pertumbuhan ekonomi ini dikritik oleh berbagai pihak. Termasuk Todaro dan Smith (2003) yang menemukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk.

Pertumbuhan yang cepat berakibat buruk kepada kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern.

Baudrillard (2011) pun mengkritik secara tajam ideologi pertumbuhan. Ia menyatakan bahwa ideologi pertumbuhan hanya menghasilkan dua hal, yaitu kemakmuran dan kemiskinan. Makmur bagi yang diuntungkan dan miskin bagi yang dipinggirkan.

Karolina Hinam (57), warga Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Matim yang menolak kehadiran tambang dan pabrik semen (Foto: Ardy Abba/Vox NTT)

Beberapa tahun terakhir ini investasi sektor pertambangan terus mengepung Nusa Tenggara Timur. Akibatnya mulai dari hilangnya lahan petani, kerusakan lingkungan, punahnya sumber mata air, kekeringan hingga kekurangan pangan yang merupakan dampak lansung dari aktivitas pertambangan yang beroperasi sejak rezim yang lalu.

Pergantian kepala daerah melalui demokrasi procedural pun justru menjadi pintu masuk perselingkuhan penguasa dan pengusaha untuk mengeruk sumber daya NTT. Bahkan ada indikasi kuat bahwa di balik maraknya izin tambang ada bau busuk praktek ijon politik. Konkritnya dana kampanye disumbangkan dari investor dan kalau terpilih digadai dengan tambang atau investasi lainnya.

Padi tumbuh begitu subur di kebun milik Bonevasius Uden (64), salah satu warga Kampung Lingko Lolok yang menolak kehadiran perusahaan semen di wilayah itu. Foto diambil Kamis, 16 April 2020 sore (Foto: Ardy Abba/ Vox NTT)

Saya termasuk salah satu orang yang menduga sekaligus meyakini ijon politik tersebut. Pasalnya sangat tidak logis jika NTT yang terkenal dengan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, malah oleh bupati Ande Agas tidak dijadikan sebagai sektor strategis. Bupati Matim tersebut ironisnya menyebut pabrik semen sebagai industri strategis di tengah surplus semen nasional.

Padahal dari data BPS kita melihat hampir 85% penduduk miskin NTT adalah petani dan tinggal di pedesaan. Bahkan pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2019 didominasi oleh pertanian, perikanan dan kehutanan.

Di Manggarai Timur sendiri, selama lima tahun terakhir (2015-2019), struktur perekonomian didominasi oleh pertanian, kehutanan dan perikanan yakni mencapai 44,78%.

Vilomena Nai (52) warga asal Kampung Sambi, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Matim tengah menyangrai kopi di rumahnya. Gambar diambil, Minggu 17 Februari 2019 (Foto: Sandy Hayon/ Vox NTT)

Riset Faperta UGM tahun 2017 di Manggarai Timur mengungkapkan beberapa fakta. Pertama, perkebunan kopi berpotensi memperoleh omzet penjulan 5 kali biaya budidaya. Kedua, perkebunan cengkeh berpotensi memperoleh omzet penjualan 3 kali biaya budidaya. Ketiga, perkebunan kakao berpotensi memperoleh omzet penjualan 11 kali biaya budidaya.

Masih pada tahun 2017, dalam publikasi Manggarai Timur dalam Angka, kecamatan Lamba Leda yang selalu menjadi lahan industri pertambangan memiliki komoditi produktif diantaranya kemiri (591.95 ton), kopi (307.05 ton), mente (143.67 ton). Yang paling banyak digeluti adalah budidaya kemiri yakni mencakup 3.979 kepala kelurga dan kopi sebanyak 2.183 KK.

 

Melihat data ini, bukankah kebijakan menghadirkan tambang  adalah aneh dan patut diduga sebagai ijon politik yang melibatkan pemerintah dan pengusaha? Apa untungnya bagi rakyat Manggarai Timur? Sebab dari data BPS kontribusi dari semua jenis pertambangan di Matim terhadap PDRB hanya 2,57% di tahun 2019.

Pada akhirnya, alih-alih mendatangkan kesejahteraan, justru menyebabkan hilangnya lahan strategis bagi penduduk miskin yang didominasi para petani di Matim.

Lebih miris lagi ketika melihat upaya pemerintah yang aktif membujuk warga agar menyerahkan lahan pertanian serta menggusur kampung demi tambang dan pabrik semen.

Bupati Ande bahkan disebut oleh para aktivis dan pengamat sebagai calo tambang. Namun bagi saya dalam perspektif tulisan ini, saya menilai Bupati Ande Agas sebagai antek kapitalis yang anti Pancasila. Ia menjadikan dirinya layaknya petugas investor dan bukan pemimpin yang melayani rakyatnya.

Solusi

Kalau Gubernur dan Bupati Matim tidak mau disebut sebagai pelayan kapitalis, maka NTT sebagai tempat lahirnya Pancasila harus menjadi contoh pembumian nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kebijakan, terutama dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang bernafaskan sosio-investasi.

Karena itu pemerintah di NTT (baik Gubernur maupun bupati), harus mengedepankan model kebijakan sebagai berikut:

Pertama, paradigma berpikirnya adalah sosio-investasi. Artinya, investasi yang bermuara pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Rakyat sendiri adalah pelaku investasi di tanahnya sendiri. Bukan menjadi tamu di tanahnya sendiri, apalagi terusir dari tanahnya sendiri.

Tambang mangan di Sirise, Kabupaten Manggarai Timur

Maka dari itu, kebijakan anggaran pemerintah harus mampu menghidupkan sector-sektor strategis dan primer kehidupan rakyat petani.

Dalam konteks NTT, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan adalah sektor-sektor primer yang harus diperhatikan lewat anggaran dan kebijakan.

Salah satu contoh kebijakan yang memperhatikan sektor pertanian di NTT adalah program revolusi pertanian di kabupaten Malaka di mana pemerintah menyediakan traktor mengguling tanah gratis, bibit gratis, dan pupuk gratis. Jika di Malaka bisa, mengapa daerah lain khususnya Matim tidak?

Mengadopsi kebijakan revolusi pertanian seperti ini jauh lebih strategis ketimbang pabrik semen dan tambang. Tak hanya itu, pemerintah juga harus memperhatikan infrastruktur sosial dasar seperti akses jalan, air minum, irigasi pangan, pendidikan dan akses kesehatan masyarakat.

Kedua, pemerintah harus mendorong pembentukan koperasi komoditi di mana sahamnya dimiliki semua anggota (khususnya petani dan nelayan).

Sektor usaha koperasi ini dimulai dari produksi, distribusi dan pemasaran. Dengan demikian keuntungannya tidak hanya masuk ke kantong segelintir orang melainkan ke semua petani.

Dengan demikian perputaran modalnya dari rakyat dan untuk rakyat. Itulah nafas demokrasi ekonomi sebagaimana yang disampaikan Bung Karno.

Selamat merenungkan bulan Bung Karno di NTT!

Salam Pancasila!

Merdeka!