Ilustrasi
alterntif text

Borong, Vox NTT- Polemik pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Watu Lanur, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), kini sudah merangsek naik ke babak baru.

Sebelumnya, Pemdes Watu Lanur dituding menyalurkan BLT DD Covid-19 tidak tepat sasaran.

Dugaan bernada tudingan itu diungkapkan Yosef Dahur, warga asal Golo Labang, Dusun Lenda, Desa Watu Lanur.

Yosef keberatan namanya tidak masuk dalam daftar penerima BLT DD. Sementara pengusaha dan guru ia sebut telah menerima BLT DD Watu Lanur.

Yosef mengaku, pihaknya sudah melayangkan surat pengaduan di balik kebijakan Kepala Desa Watu Lanur Petrus Cucur Radison ke DPRD Matim

“Pak, hari ini, Senin (22/06/2020), surat pengaduan kami sudah serahkan ke DPRD Matim,” ujar Yosef yang menghubungi VoxNtt.com usai menyerahkan surat pengaduan ke DPRD Matim.

Ia mengatakan, selain ke DPRD, surat pengaduan juga dikirim ke DPMD, Dinas Sosial, Bupati Matim Agas Andreas dan Camat Poco Ranaka.

Baca: Pengusaha Dapat BLT, Kebijakan Kades Watu Lanur Dinilai Tidak Tepat Sasaran

“Saya bersama dengan Heribertus Heron mengantar surat itu pak,” kata Yosef.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Matim, Heremias Dupa dan Damu Damian mengaku surat pengaduan seputar polemik pembagian BLT DD Watu Lanur sudah masuk ke lembaga dewan.

Baca: Pengusaha Dapat BLT DD, PMKRI Ruteng Kritik Kebijakan Pemdes Watu Lanur

“Surat pengaduan masyarakat Desa Lanur sudah masuk ke DPRD Matim pada Senin (22/06/2020) pagi,” kata Ketua DPRD Matim Heremias Dupa kepada VoxNtt.com melalui pesan WhatsApp, Senin malam.

Politisi PAN Matim itu mengatakan, esok (23/06), pihaknya akan menggelar rapat kerja bersama Kepala Desa Watu Lanur, Camat Poco Ranaka, dan DPMD Matim terkait pengaduan tersebut.

Baca: Dituding Bagi BLT DD Tidak Tepat Sasaran, Begini Respon Pemdes Watu Lanur

Heremias mengatakan rapat kerja ini dilakukan untuk memastikan kebenaran di balik dugaan masyarakat tersebut.

“Maka harus dicek data dengan Kepala Desa sama dinas teknis supaya hasil rapat ini menjadi bagian dari input untuk memberikan catatan dan kebijakan yang solutif supaya proses pembagian dan sasaran BLT Dana Desa tepat sasaran, tepat orang dan tepat jumlahnya,” kata Heremias.

Wakil Ketua DPRD Matim Damu Damian juga mengaku, pihaknya akan melakukan pertemuan esok (23/06). Pertemuan itu akan dihadiri oleh pengadu, pendata, Kades, BPD, DPMD dan Dinsos Matim.

“Tentunya untuk dapat diklarifikasi agar dicarikan penyelesaian yang tepat sesuai kriteria yang diisyaratkan,” katanya.

Damu juga meminta Bupati Matim Agas Andreas untuk memanggil dinas terkait mulai dari DPMD, Dinas Sosial, Camat Poco Ranaka, Kades Watu Lanur untuk melakukan pertemuan dengan Komisi A.

Itu untuk membahas penyelesaian masalah yang diadukan warga Watu Lanur tersebut.

KR: L. Jehatu
Editor: Ardy Abba