Borong, Vox NTT- Alvianus Y.D Nengkos, Camat Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) mengharapkan polemik penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Watu Lanur agar diselesaikan dengan baik.
Camat Alvianus mengatakan itu saat rapat klarifikasi polemik BLT DD Watu Lanur di Kantor Camat Poco Ranaka, Jumat (03/07/2020) kemarin.
Ia juga meminta Pemerintah Desa Watu Lanur agar hati-hati dalam mendata Kepala Keluarga (KK) miskin.
Baca: Pengusaha Diduga Dapat BLT DD, Pemdes Watu Lanur Diadukan ke DPRD Matim
Camat Alvianus menjelaskan, pengadu melaporkan bahwa ada guru-guru komite penerima tambahan penghasilan (tamsil) yang menerima BLT DD Watu Lanur.
Terkait hal ini, ia berjanji akan melakukan klarifikasi kepada Dinas PK Matim pada Rabu, 8 Juli 2020 mendatang.
Baca: Pengusaha Dapat BLT, Kebijakan Kades Watu Lanur Dinilai Tidak Tepat Sasaran
Tak hanya itu, pengadu melaporkan bahwa pengusaha atas nama Fransiskus Par masih menerima BLT DD Watu Lanur.
Padahal, Fransiskus Par menurut pengadu, memiliki SIUP, SITU, mobil L300, sepeda motor Honda jenis Versa, kios produktif, dan dua rumah tembok permanen.
Menurut Camat Alvianus, uang BLT DD yang diterima Fransiskus Par telah dikembalikan Pemerintah Desa Watu Lanur. Uang itu masuk ke Silpa desa.
“Penyerahan uang tersebut disaksikan oleh masyarakat Desa Watu Lanur, dan itu harus terlihat dalam SPJ akhir tahun Pemerintah Desa Watu Lanur,” terang Camat Alvianus.
Sebagai informasi, rapat klarifikasi tersebut menyepakati, pertama, Pemdes Watu Lanur dan Pemerintah Kecamatan Poco Ranaka berkomitmen untuk memfasilitasi agar KK yang tidak menerima BLT DD bisa diakomodasi melalui anggaran Dinas Sosial Matim. Pengusulan akan disampaikan ke Dinsos Matim pada 9 Juli mendatang.
Baca: Dituding Bagi BLT DD Tidak Tepat Sasaran, Begini Respon Pemdes Watu Lanur
Kedua, ada sebanyak 141 KK yang masuk dalam daftar nama susulan penerima susulan BLT DD Watu Lanur.
Ketiga, terkait poin pengaduan, Pemerintah Kecamatan Poco Ranaka bersama Pemdes Watu Lanur menyatakan siap melakukan klarifikasi lebih lanjut ke Pemkab Matim.
Keempat, hasil klarifikasi Pemerintah Kecamatan Poco Ranaka dan Pemdes Watu Lanur ke Pemkab Matim akan disampaikan ke pengadu.
Baca: Pengusaha Dapat BLT DD, PMKRI Ruteng Kritik Kebijakan Pemdes Watu Lanur
Kelima, para pihak (pengadu dan Pemdes Watu Lanur) berkomitmen siap menjaga keamanan dan ketertiban desa secara kondusif.
Rapat Molor
Rapat klarifikasi polemik penyaluran BLT DD Watu Lanur di Kantor Camat Poco Ranaka tersebut sempat molor.
Pantauan VoxNtt.com, para pengadu masing-masing, Yosef Dahur, Heribertus Heron, Ernalia Deti, Alosius Gonsaga, dan Dedimus Panggur tiba di Kantor Camat Poco Ranaka pukul 09.00 Wita.
Sementara, Kepala Desa Watu Lanur Petrus Cucur Edison dan rombongan baru tiba pukul 10.15 Wita.
Padahal, dalam surat undangan rapat klarifikasi sedianya dimulai pukul 08.00 Wita. Hal itu diketahui dari surat undangan bernomor: Pem.140/215/VI/2020, perihal rapat klarifikasi pembagian BLT DD tahun anggaran 2020.
Baca: DPRD Matim Bahas Polemik BLT DD Watu Lanur
Akibat keterlambatan, rapat baru bisa dimulai pukul 10.30 Wita. Rapat yang dipimpin langsung Camat Poco Ranaka Alvianus Y.D Nengkos itu turut dihadiri oleh Kasi PMD Sasi Pelum, Kapospol Mano Yulianus Erick Birudin dan Babinsa Mano Sertu Yanto.
KR: L. Jehatu
Editor: Ardy Abba