Momen ketika mahasiwa meminta bicara sebelum diskusi terkait polemik tambang dan pabrik semen dimulai. Diskusi ini digelar di Hotel Aston, Kota Kupang, Jumat 10 Juli 2020.
alterntif text

Kupang, Vox NTT-Aksi walk out mahasiswa mewarnai diskusi terkait polemik pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping yang diselenggarakan Ultras Victory di Hotel Aston, Jumat (10/07/2020) pagi.

Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Manggarai Raya (Ammara) Kupang memutuskan keluar dari forum diskusi setelah mengetahui Gubernur NTT, Viktor Laiskodat dan perwakilan pihak perusahaan tidak hadir dalam diskusi tersebut.

Aksi ini dilakukan saat moderator, Noya Letuna mulai membuka sesi penyampaian materi. Saat itu, perwakilan mahasiswa melayangkan interupsi hendak menanyakan kehadiran Gubernur NTT dan pihak perusahaan.

Selaku pemandu diskusi, Noya menyampaikan, kesempatan bicara nanti akan diberikan kepada perwakilan mahasiswa. Namun mereka tetap ngotot untuk menyampaikan pandangan.

Lantaran tidak diberi kesempatan berbicara, para mahasiswa pun menyatakan diri untuk keluar dari forum diskusi.

Apa Alasan Mereka?

Koordinator Umum Ammara, Adeodatus Syukur dalam rilis yang diterima media ini mengatakan, kengototan mereka untuk menyampaikan pendapat sebelum diskusi dimulai karena menilai diskusi itu tidak akan membuahkan hasil lantaran aktor kunci yang terlibat tidak hadir.

“Diskusi ini menjadi tidak relevan karena aktor-aktor kunci yang terlibat dalam rencana penambangan batu gamping dan pembangunan pabrik semen tidak hadir,” ungkapnya.

Selain itu, Deo, demikian disapa menyebut awalnya mereka tidak mau hadir dalam diskusi tersebut. Alasannya, mereka kecewa karena diskusi publik dilakukan setelah Gubernur NTT mengeluarkan izin eksplorasi dan Bupati Manggarai Timur mengeluarkan izin lokasi.

Bagi mereka, seharusnya diskusi dan transparansi kebijakan dilakukan sejak awal sebelum pemerintah mengeluarkan izin.

“Ada proses yang janggal di sini. Mengapa dari awal diskusi seperti ini tidak dilakukan?” tegas Deo.

Menurut Ammara, keputusan untuk hadir dan menyampaikan pendapat sebelum diskusi sebenarnya untuk menegaskan hal itu.

“Kami hadir dan mendesak diberikan kesempatan bicara, untuk menjelaskan bahwa diskusi ini tidak relevan. Kita boleh berdebat, adu data dan menyampaikan pandangan, namun apakah itu bisa membatalkan izin? Toh dari awal, pemda tidak punya niat untuk membuka rencana ini secara terang benderang,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, Bupati Matim, Andreas Agas malah bertindak seperti humas perusahaan selama proses izin lokasi dikeluarkan.

Jeffri Nyoman, salah satu peserta dari mahasiswa menambahkan, pihaknya mengapresiasi Ultras Victory yang menginisiasi terselenggaranya diskusi tersebut. Kekecewaan mereka bukan pada panitia diskusi, melainkan kepada pihak pemerintah yang tidak melibatkan partisipasi publik dalam mengambil kebijakan sejak awal.

“Tentu niat dari diskusi ini sangat baik. Kita apresiasi. Namun alangkah baiknya kalau pemerintah yang menyelenggarakan diskusi sejak awal. Itu yang kami sesalkan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Ultras Victory adalah komunitas masyarakat yang mendukung Viktor-Jos menjadi gubernur NTT. Mereka merasa perlu menyelenggarakan diskusi ini untuk menjembatani aspirasi masyarakat NTT.

“Karena merasa perlu untuk membuat suatu dialog terbuka antara Pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan dengan mereka yang menolak pembangunan Pabrik Semen. Untuk itulah diskusi ini hadir dalam upaya membangun kembali demokrasi yang berlandaskan musyawarah mufakat,” demikian tulis mereka dalam undangan yang disampaikan lewat Facebook.

Ultra juga telah membentuk suatu wadah bernama FLOBAMORA DISKUSI CLUB (FDC) yang akan hadir setiap bulan untuk membicarakan masalah-masalah yang menjadi perbincangan publik di bumi Flobamora.

Diskusi ini digelar dalam upaya membantu Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) – Josef Nae Soi (JNS) menjadikan NTT Bangkit dan Sejahtera.

Sikap Ammara Kupang

Adeodatur Syukur, menyampaikan, penolakan mereka terhadap tambang berangkat dari berbagai alasan.

Ia menjelaskan, di wilayah izin tambang dan pabrik itu merupakan perkampungan dan lahan-lahan pertanian yang telah bertahun-tahun menghidupi warga.

“Kalau lahan pertanian dihilangkan, maka di mana sumber kehidupan bagi generasi mendatang? Pemerintah harusnya tidak hanya memikirkan soal uang yang diimpi-impikan masuk ke khas daerah yang jumlahnya juga tampak fantastis tapi sebetulnya tidak realistis,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah sebaiknya tidak terpesona dengan klaim semacam itu karena faktanya perusahaan tambang mangan yang sebelumnya hadir di sekitar dua kampung itu tidak membawa perubahan signifikan.

“Bertahun-tahun mereka beroperasi, tapi tidak ada perubahan bagi warga setempat, sementara bekas lubang tambang terus menganga, tanpa ada upaya perbaikan,” katanya.

“Kini perusahan datang lagi dengan janji serupa dan pemerintah malah ikut memberi karpet merah pada perusahaan,” tambahnya.

Deo menambahkan, sebagai mahasiwa mereka merasa memiliki hak untuk menyuarakan keperihatinan pada rencana investasi ini, mengingat tambang dan pabrik ini tidak hanya menyangkut soal urusan jual beli tanah di dua kampung, tetapi juga menyangkut hak hidup banyak orang.

“Kita tahu bahwa rencana penambangan dan pabrik semen ini yang terintegrasi dengan pembangunan PLTU batubara serta terminal pengepakan dan pelabuhan membawa potensi kerusakan yang dahsyat dan berkepanjangan mengingat lokasi tambang dan pabrik ini dekat dengan pemukiman warga,” katanya.

Ia menjelaskan, polusi seperti debu yang dihasilkan oleh kegiatan industri semen juga membawa dampak besar bagi daerah-daerah sekitar.

“Pemerintah tidak bisa menyederhanakan solusi terhadap masalah lingkungan dengan adanya dana reklamasi atau ASR (Abandonment and Site Restoration) karena dalam prakteknya dana tersebut tidak akan pernah cukup untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi karena dasar perhitungannya yang tidak jelas dan cenderung asal-asalan,” katanya.

Selain itu, jelasnya, wilayah yang akan ditambang merupakan satu-satunya ekoregion perbukitan karst di Pulau Fores yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2018 tentang penetapan wilayah ekoregion indonesia.

“Wilayah karst ini menjadi regulator air yang menyediakan suplai air bersih bagi daerah sekitarnya yang memberikan penghidupan bagi ribuan komunitas di belahan barat pulau Flores, khususnya dari Reo di Kabupaten Manggarai  hingga Riung di kabupaten Ngada,” katanya.

Alvino Latu, anggota Ammara menambahkan, daripada mendorong industrik ekstraktif, pemerintah mesti memaksimalkan upaya pemberdayaan untuk masyarakat, terutama di bidang-bidang yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk pemenuhan infrastruktur-infrastruktur dasar, seperti pertanian dan air bersih. (VoN).