Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»NASIONAL»BKH: Calon Kapolri Harus Memiliki Integritas dan Berdiri di Atas Semua Kelompok
NASIONAL

BKH: Calon Kapolri Harus Memiliki Integritas dan Berdiri di Atas Semua Kelompok

By Redaksi14 Januari 20212 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Benny K Harman (Foto: Dok. Adrianus Aba)
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Jakarta, Vox NTT – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Benny K Harman atau BKH meminta agar Kapolri yang terpilih nanti memiliki integritas dan berdiri di atas semua kelompok.

Hal lain yang perlu diutamakan dalam tugas Kapolri, kata BKH, adalah menjunjung tinggi nilai demokrasi, dan menjaga netralitas dari kepentingan politik. Kemudian mutlak harus menegakkan aturan hukum yang berlaku dengan tetap menjaga profesionalisme Polri.

“Kapolri yang ditunjuk hendaknya berdiri di atas semua kelompok, golongan, dan kepentingan, tidak menjadi bagian dari agenda politik kekuasaan dari partai yang berkuasa,” kata BKH kepada awak media di Jakarta, Selasa (12/01/2021), dikutip dari dpr.go.id

Selain memiliki integritas, politikus Demokrat itu juga berharap agar calon Kapolri yang akan datang memiliki kemampuan dalam menjaga keberagaman dan berdiri di atas semua golongan yang ada di Indonesia agar tetap harmoni.

“Kapolri harus benar-benar tegakkan aturan hukum, menjaga keberagaman dan kemajemukan masyarakat, tidak main hakim sendiri atas nama stabilitas politik, jaga netralitas dalam pemilu dan pilkada, dan menjaga nilai-nilai demokrasi,” ujar BKH.

Politisi asal NTT itu juga, tidak menginginkan Kapolri yang nantinya ditunjuk menjadi bagian dan menjalankan kepentingan kelompok tertentu.

“Kapolri yang ditunjuk hendaknya berdiri di atas semua kelompok, golongan, dan kepentingan, tidak menjadi bagian dari agenda politik kekuasaan dari partai yang berkuasa,” tegas Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.

Meskipun begitu, BKH menyadari bahwa Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif untuk mengajukan nama calon Kapolri. Sebab itu, ia berharap pemilihan nama calon Kapolri tidak dipengaruhi pihak lain.

“Presiden punya hak eksklusif untuk mengajukan nama calon Kapolri ke DPR RI berdasarkan nama-nama yang diajukan Kompolnas. Harap Presiden tidak dibelenggu kekuatan oligarki dalam menentukan figur Kapolri mendatang,” ungkapnya.

Untuk diketahui, adapun nama-nama jenderal yang diajukan Kompolnas kepada Presiden Jokowi untuk menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kalemdiklat Komjen Arief Sulistyanto dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba

Benny K Harman BKH Kota Kupang Nasional
Previous ArticleKomisi X DPR RI Dorong Pemerintah Angkat Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Jadi PNS
Next Article Tidak Taat Protokol Kesehatan saat Masuk Wilayah Kota Kupang Bakal Ditindak Tegas

Related Posts

LBH GAMKI NTT Buka Layanan Konsultasi Hukum Gratis untuk Masyarakat

3 Juni 2026

Kasus Dugaan Penggelapan Dokumen PH Tanah 10 Hektare di Kupang Berakhir Damai

2 Juni 2026

Pesta Babi yang Menakutkan?

16 Mei 2026
Terkini

Jejak Skandal AKP Serfolus Tegu: Istri Simpanan, Dugaan Kekerasan hingga Laporan ke Propam

5 Juni 2026

Menteri Transmigrasi RI Serahkan Bantuan Sembako untuk Masyarakat Translok di Manggarai Barat

4 Juni 2026

Alarm dari Kupang: Reformasi Radikal Pengendalian PAD

4 Juni 2026

Pemkab Manggarai Barat Usulkan Satgas Perizinan untuk Perkuat Pengawasan Usaha

4 Juni 2026

Menteri Transmigrasi RI Tinjau Pembangunan Sanitasi dan Lokasi HPL di Manggarai Barat

4 Juni 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.