Oleh: Prof. Dr. Drs. Fransiskus Bustan, M.Lib
Dosen Pascasarjana Undana Kupang
Politik adalah salah satu khasanah kosakata atau istilah yang hampir selalu hadir dan dipakai dalam konteks kehidupan dan tata pergaulan kita di tengah masyarakat setiap hari. Meski demikian, ketika kita disuguhkan dengan sebuah pertanyaan informatif, ‘Apa itu politik?’, maka jawaban yang diberikan atas pertanyaan itu niscaya beragam.
Keniscayaan akan adanya keberagaman jawaban atas pertanyaan itu terjadi karena kata atau istilah politik memang dapat diartikan secara berbeda.
Karena itu, tidak heran jika kita temukan berbagai definisi atau batasan pengertian berbeda tentang politik sesuai perbedaan perspektif yang dipakai acuan.
Terlepas dari keberagaman jawaban itu, suatu konsepsi yang berterima secara umum selama ini, politik tidak hanya dipandang sebagai sebuah ilmu, tetapi sekaligus juga dipahami sebagai sebuah seni.
Politics is not only a science, but also an art. Tanpa mempersoalkan lebih lanjut signifikansi atau kebermaknaan politik sebagai ilmu, salah satu manifestasi politik sebagai seni menyata secara empiris dalam ragam bahasa yang sering kali dipakai para politisi ketika mereka melakukan komunikasi politik di ruang publik.
Sebagaimana disaksikan ketika mereka melakukan komunikasi politik di ruang publik, ragam bahasa politik yang dipakai tidak hanya mengandung keindahan bentuk dalam struktur mukaan, tetapi juga mengundang kenikmatan inderawi ketika disimak pendengar sebagai pihak penerima pesan.
Diksi atau pilihan kata dan cara pengungkapan ragam bahasanya dikemas sedemikian rupa sehingga tampak unik dan menarik melalui hamburan pemakaian majas retoris sehingga memerlukan suatu mekanisme penafsiran cermat, saksama, dan mendalam untuk dapat mengupas guratan makna pesan yang terkandung di dalamnya.
Mengapa? Karena guratan makna yang terkandung di balik bentuk tekstual bahasa berdimensi seni dalam balutan majas retoris tersebut begitu berlapis, ibarat lapisan kulit bawang, sehingga apa mereka kemukakan belum tentu itu pula yang mereka maksudkan.
Pungkas kata, tidak ada relasi maknawi antara semantik leksikal dan semantik maksud jika ditilik melalui lensa semantik bahasa.
Dalam tautan dengan konteks situasi komunikasi politik yang melatarinya, makna ragam bahasa politik yang dipakai para politisi di ruang publik biasanya bermatra ganda atau bermuka dua karena di dalamnya terdapat amalgamasi dalam satu kesatuan realitas sebenarnya (true reality) dan realitas palsu (false reality).
Banyak fakta lingual dan evidensi linguistik yang ditemukan ketika para politisi bertukar tutur di ruang publik menunjukkan bahwa ragam bahasa politik yang mereka pakai direkayasa secara asosiatif dalam balutan majas eufemistis membungkus realitas palsu sehingga seolah-olah berubah rupa menjadi realitas sebenarnya ketika disimak.
Dalam upaya menengarai kegagalan dalam mengentas masalah kemiskinan agar mereka tidak kehilangan muka di depan publik, misalnya, istilah keluarga prasejahtera dipakai guna menggantikan istilah keluarga miskin.
Perubahan sebutan yang ditandai dengan pelekatan prefix atau awalan ‘pra-‘ dalam paduan dengan kata atau ajektiva ‘sejahtera’ hanya menyentuh tataran leksikal.
Alasan sebagai latar pikir yang mendasari perubahan itu adalah, kata miskin dipandang menyandang konotasi makna negatif yang dapat meleceti harkat dan derajat manusia ditilik dari perspektif psikologi sosial ketika dipakai.
Perubahan sebutan dalam tataran leksikal itu sama sekali tidak merengkuh substansi masalah sebenarnya karena nuansa kehidupan keluarga prasejahtera tetap berada dalam kondisi miskin sebagaimana sebelumnya.
Lalu, pertanyaan yang layak dikuak ke permukaan adalah, “Lari kemanakah anggaran biaya program pengentasan kemiskinan yang berjumlah begitu besar dikelontorkan selama ini?” Jawabannya tentu hanya Tuhan dan tuan-tuan politisi itu sendiri yang tahu.
Bertalian dengan fenomena permainan ragam bahasa politik dengan muatan makna yang mengandung realitas palsu semacam itu, tidak heran jika dalam tataran praksis politik dipahami dan dimaknai sebagai seni bermain tipu alias seni berbohong.
Meski tidak semua politisi suka berbohong, politisi hampir selalu dianggap sebagai sosok yang suka berbohong.
Karena manifestasi kebohongan politik sering kali diperagakan para politisi di ruang publik dengan memanfaatkan sumber daya bahasa sebagai wadah yang mewahanai penyingkapan realitas palsu, maka tidak heran jika dalam keseharian hidup politisi hampir selalu disemat dengan sebutan pelaku kebohongan politik alias orang tidak jujur.
Meski demikian, manifestasi kebohongan politik yang diperagakan politisi di ruang publik tidak selamanya salah tergantung dari maksud dan tujuannya.
Seperti dilansir Ilya Somin, seorang profesor hukum di Universitas George Mason, dalam artikelnya berjudul, ‘Mengapa politisi berbohong’, yang dimuat dalam The Washington Post, edisi 25 Oktober 2016, politisi bisa saja berbohong dengan maksud dan tujuan untuk menfasilitasi kesepakatan.
Demi mencapai kesepakatan, mereka berpura-pura berbohong demi mencapai kepentingan lain yang lebih besar.
Presiden Richard M. Nixon, misalnya, melakukan kebohingan dengan menyangkal keterlibatannya dalam kasus Watergate dengan maksud dan tujuan untuk mencegah terjadinya perang saudara.
Demikian pula dengan Presiden Dwight D. Eishenhower menyangkal, bahwa Uni Soviet telah menembak jatuh pesawat mata-mata Amerika Serikat dengan maksud dan tujuan untuk menjaga gengsi dan melindungi keamanan Amerika.
Bersamaan dengan itu, menurut Ilya Somin, politisi bisa saja berhohong dengan maksud dan tujuan untuk memanfaatkan ketidaktahuan publik. Hilary Clinton dan para penasihatnya tahu bahwa upah minimum $15 dollar adalah suatu ide atau gagasan konyol dan berbahaya yang dapat menghilangkan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar.
Meski demikian, mereka berpura-pura melakukan manifestasi kebohongan politik di ruang publik dengan maksud dan tujuan menyenangkan basis Partai Demokrat yang mengusung pencalonannya dalam Pilpres Amerika Serikat.
Bukan cuma politisi dari Partai Demokrat, politisi dari Partai Republik tidak kalah hebatnya dalam melakukan manifestasi kebohongan politik di ruang publik.
Donald Trump adalah salah seorang sosok politisi Amerika yang dapat dikatakan doyan melakukan manifestasi kebohongan politik di ruang publik dengan mengeksploitasi ketidaktahuan publik dalam skala yang sangat besar.
Karena itu, dalam soal manifestasi kebohongan politik di ruang publik, Donald Trump menyamai Barrack Obama sehingga keduanya disemat sebagai pemenang Penghargaan Kebohongan Politik dari Politifact.
Secara umum, ditilik dari moral politik, manifestasi kebohongan politik memang salah jika politisi hanya menguber mimpi melalui janji-janji manis demi meraup kekuasaan demi kepentingan dirinya sendiri, namun mengubur masa depan rakyat banyak dan rakyat kebanyakan setelah mereka meraih jabatan.
Akan tetapi, dalam tataran tertentu, melakukan manifestasi kebohongan politik dapat dibenarkan jika manifestasi kebohongan politik itu dilakukan sebagai satu-satu cara untuk mencegah dan mengatasi kejahatan yang dipandang jauh lebih besar yang akan menimpa rakyat banyak dan rakyat kebanyakan.
Demikian beberapa cuilan seputar manifestasi kebohongan politik sebagai seni dalam bermain tipu alias berbohong yang sering kali diperagakan politisi di ruang publik.
Manifestasi kebohongan politik tersebut niscaya ditemukan dalam berbagai konteks, termasuk konteks lokal, regional, nasional, dan internasional.
Meski manifestasi kebohongan politik itu salah ditilik dari perspektif moral politik, namun ada benarnya dalam konteks tertentu jika dimanifestasikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelamatkan kepentingan rakyat banyak dan rakyat kebanyakan yang dipandang lebih besar.
Diharapkan agar tulisan ini bermanfaat sebagai bahan refleksi dan introspeksi bagi kita semua karena tidak jarang sebagian kalangan masyarakat dalam kapasitas peran politiknya sebagai akar rumput juga doyan melakukan manifestasi kebohongan politik terhadap politisi di ruang publik melalui bentuk dan cara berbeda.
Dalam kontestasi pesta demokrasi, misalnya, karena ulah jurus ‘lain di bibir, lain di hati’, politisi yang ikut bertandang sebagai kandidat jatuh terjungkal ditimpa kekalahan.
Banyak fakta menunjukkan, selama proses sosialisasi berlangsung, semua serempak menyatakan Yes dengan mulut berbusa-busa, namun ternyata No ketika berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya karena sudah disuguhi ‘fulus’ alias vitamin ‘U’ (uang) melalui politik uang (money politics) dengan ancangan serangan fajar.
Resapan harapan agar tidak ada dusta di antara kita dalam kontestasi pesta demokrasi hanya menjadi sebuah gugus kata tanpa makna, sebagaimana dikemukakan pakar teori sastra dan linguis berkebangsaan Rusia-Amerika bernama Roman Osipovich Jakobson, “Language without meaning is meaningless”.