Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»Human Trafficking NTT»Umbu Rudi Kabunang Kecam Keras Penembakan 5 WNI di Malaysia
Human Trafficking NTT

Umbu Rudi Kabunang Kecam Keras Penembakan 5 WNI di Malaysia

Umbu mendesak pemerintah Malaysia memberikan penjelasan transparan terkait kejadian tersebut.
By Redaksi1 Februari 20252 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Anggota DPR RI, Umbu Rudi Kabunang (Foto: HO)
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Jakarta, Vox NTT – Anggota DPR RI, Umbu Rudi Kabunang, mengecam keras insiden penembakan yang menewaskan satu dan melukai empat warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia. Insiden tersebut terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, pada 24 Januari 2025.

Umbu mendesak pemerintah Malaysia memberikan penjelasan transparan terkait kejadian tersebut.

“Pemerintah Malaysia didesak untuk segera memberi penjelasan terbuka tentang penembakan lima orang WNI oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM),” ujar Umbu Rudi dalam rapat badan legislasi (Baleg) mengenai revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 30 Januari 2025.

Ia juga meminta pemerintah Indonesia untuk segera menindaklanjuti insiden ini guna melindungi harga diri bangsa dan hak-hak pekerja migran Indonesia.

Umbu Rudi, yang berasal dari Pulau Sumba, NTT, mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mafia Perdagangan Orang.

Ia mengungkapkan keprihatinannya atas kematian sekitar 75 pekerja migran Indonesia (PMI) dalam 20 tahun terakhir, yang diduga dibunuh oleh aparat tanpa proses peradilan di Malaysia.

Umbu juga menekankan perlunya aturan yang mengikat antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja.

Menurutnya, perbedaan kebijakan antara kedua negara sering kali membuat pekerja migran berada dalam posisi rentan, baik dari segi perlindungan hukum maupun jaminan sosial.

“Ketika kita berbicara mengenai tenaga kerja Indonesia yang menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia, seharusnya kita tidak lagi mendengar pekerja Indonesia yang tidak dibayar gajinya, yang meninggal karena tidak memiliki biaya untuk berobat, dan cerita pilu lainnya,” ungkapnya.

Insiden penembakan ini bermula ketika kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia menembaki kapal yang diduga milik para PMI, setelah kapal patroli tersebut ditabrak empat kali.

Namun, pernyataan otoritas Malaysia ini dibantah oleh dua korban, HA dan MZ, yang berasal dari Riau.

Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha menjelaskan, kedua korban bersama WNI lainnya membantah tuduhan perlawanan dengan senjata tajam sebagaimana dinarasikan pihak Malaysia.

“Keduanya juga menjelaskan kronologis kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM,” kata Judha Nugraha kepada wartawan pada Rabu, 29 Januari 2025.

Penulis: Ronis Natom

DPR RI Human Trafficking Umbu Rudi Kabunang
Previous ArticleWagub NTT Johni Asadoma Tinjau Langsung Lokasi Banjir di Oebelo
Next Article Mengulik Aksi Unjuk Rasa Adaksi Menuntut Pembayaran Tunjangan Kinerja: Pertautan antara Asa dan Fakta

Related Posts

DPRD NTT Didorong Segera Bahas Ranperda Perlindungan Pekerja Migran dan TPPO

21 Mei 2026

Jaringan Antar Iman Desak Negara Serius Tangani Perdagangan Orang

14 Mei 2026

Komisi V DPRD NTT Dorong Kementerian P2MI Lindungi Pekerja Migran Berbasis di Desa

14 Mei 2026
Terkini

Menteri Transmigrasi RI Serahkan Bantuan Sembako untuk Masyarakat Translok di Manggarai Barat

4 Juni 2026

Alarm dari Kupang: Reformasi Radikal Pengendalian PAD

4 Juni 2026

Pemkab Manggarai Barat Usulkan Satgas Perizinan untuk Perkuat Pengawasan Usaha

4 Juni 2026

Menteri Transmigrasi RI Tinjau Pembangunan Sanitasi dan Lokasi HPL di Manggarai Barat

4 Juni 2026

Kejari Manggarai Barat Pulihkan Kerugian Negara Rp2,09 Miliar dari Dua Kasus Korupsi

4 Juni 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.