Jakarta, VoxNTT.com – Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendatangi Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta untuk memperjuangkan penanganan serius terhadap dampak multi-bencana yang melanda wilayah kepulauan tersebut.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, meminta Pemerintah Pusat memberikan afirmasi khusus bagi NTT yang saat ini menghadapi kekeringan ekstrem dan ancaman krisis pangan.
“Kami datang membawa kegelisahan masyarakat kepulauan. NTT hari ini bukan sekadar daerah rawan bencana biasa, melainkan wilayah multi-bencana yang butuh pendekatan khusus, bukan prosedur standar yang lambat,” tegas Winston Rondo saat diterima Direktur BNPB, Nelwan Harahap, Selasa, 12 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi V menyoroti dampak kekeringan di NTT yang dinilai telah berkembang menjadi ancaman kemanusiaan serius. Kondisi itu ditandai dengan kematian ternak, gagal panen di sejumlah wilayah, hingga meningkatnya beban masyarakat miskin yang harus mencari air bersih hingga berkilo-kilometer.
Sebagai langkah penanganan, Komisi V mendesak Pemerintah Pusat membantu penyediaan infrastruktur darurat berupa mobil tangki air, sumur bor, dan tandon desa. Selain itu, mereka juga meminta penguatan sistem peringatan dini kekeringan agar pemerintah daerah tidak selalu berada dalam posisi penanganan darurat.
Menanggapi permintaan tersebut, Direktur BNPB Nelwan Harahap meminta Pemerintah Daerah NTT segera menetapkan status bencana kekeringan secara menyeluruh agar dukungan anggaran dan logistik dari pemerintah pusat dapat segera disalurkan.
“Jangan tunggu situasi menjadi sangat serius baru merespon karena akan sangat terlambat. Segera terbitkan status bencana, susun rencana operasi, dan ajukan gap kebutuhannya ke BNPB,” ujar Nelwan di hadapan pimpinan dan anggota Komisi V.
Selain persoalan kekeringan, BNPB juga menyoroti kendala eksekusi lahan yang menghambat relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. BNPB bahkan mempertimbangkan pola relokasi mandiri apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan.
Menutup pertemuan, Komisi V DPRD NTT meminta Pemerintah Pusat tidak memandang sebelah mata wilayah kepulauan dalam kebijakan penanggulangan bencana.
“Masyarakat NTT itu tangguh, tapi hari ini beban perubahan iklim terlalu berat untuk kami pikul sendiri. Jika negara ingin membangun sistem penanggulangan bencana yang adil, maka NTT sebagai wilayah kepulauan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh sebelum krisis ini berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar,” pungkas Winston.
Penulis: Ronis Natom