Oleh: Yohanes Mau
Kemarin, 17 Agustus 2026, Republik Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 kemerdekaan. Tema yang ditawarkan secara nasional adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Perayaan kembali berlangsung meriah di berbagai daerah. Bendera Merah Putih berkibar, upacara digelar, berbagai perlombaan diselenggarakan, dan pidato- pidato kebangsaan kembali menggema. Namun, di tengah semarak perayaan tersebut, ada pertanyaan mendasar yang patut diajukan: apakah tema HUT ke-81 RI benar-benar relevan dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia hari ini?
Menurut saya, kata adil dan makmur sebaiknya tidak terlalu cepat disematkan sebagai gambaran kondisi bangsa. Sebab, realitas yang kita saksikan masih menunjukkan begitu banyak ketidakadilan dan ketimpangan. Indonesia memang telah merdeka selama 81 tahun, tetapi kemerdekaan belum otomatis menghadirkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat.
Salah satu contoh sederhana dapat dilihat dari pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu kebijakan besar pemerintah dan telah mendapatkan perhatian luas masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sekolah dan wilayah yang belum menikmati program tersebut secara merata. Di tengah berbagai keterbatasan di pelosok negeri, persoalan pemerataan menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan.
Lalu, adilkah sebuah program nasional dilaksanakan ketika sebagian masyarakat sudah mendapat manfaat, sementara sebagian lainnya masih menunggu? Jika program tersebut memang dianggap penting bagi masa depan anak-anak Indonesia, mengapa pelaksanaannya belum mampu menjangkau seluruh sasaran secara merata? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukanlah bentuk penolakan terhadap program pemerintah, melainkan kritik terhadap cara negara memastikan keadilan bagi seluruh rakyatnya.
Pemerintah tentu memiliki alasan, kendala, dan tahapan dalam menjalankan sebuah kebijakan. Namun, rakyat juga berhak mempertanyakan hasilnya. Jangan sampai sebuah program yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan justru melahirkan kesan ketimpangan baru. Negara harus hadir bukan hanya di pusat-pusat kota atau wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga di sekolah-sekolah yang berada jauh di pelosok Indonesia.
Persoalan ketidakadilan tentu tidak berhenti pada MBG. Masih banyak kepincangan lain yang terjadi di Republik ini, mulai dari kesenjangan pembangunan, akses pendidikan, kesempatan ekonomi, hingga pelayanan publik. Sebagian persoalan tersebut seolah berjalan begitu saja, sementara para elite politik sibuk dengan pertarungan kepentingan masing-masing.
Pertanyaannya kemudian, Indonesia akan menjadi seperti apa pada tahun-tahun mendatang? Apakah setiap HUT RI hanya akan menjadi panggung seremonial yang penuh slogan, sementara persoalan rakyat tetap dibiarkan? Apakah kemerdekaan cukup dirayakan dengan upacara, perlombaan, dan kemeriahan, tanpa keberanian untuk melihat kenyataan yang masih pahit?
Kita perlu menyelidiki dan melihat lebih dalam. Jangan sampai masyarakat hanya hanyut dalam gaung seremonial setiap 17 Agustus. Kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan bangsa. Setiap tahun seharusnya bukan hanya menjadi kesempatan mengulang slogan, tetapi juga kesempatan bertanya: apa yang sudah benar-benar berubah bagi rakyat?
Bagi saya, adil dan makmur masih merupakan cita-cita yang belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Kalimat tersebut jangan sekadar menjadi hiasan dalam tema perayaan kemerdekaan. Ia harus dibuktikan melalui kebijakan yang merata, hukum yang tidak tebang pilih, pembangunan yang tidak berpusat pada kelompok tertentu, serta keberpihakan nyata kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Sampai kapan Indonesia sungguh-sungguh menjadi negeri yang adil dan makmur? Pertanyaan itu masih terbuka. Mungkin jawabannya bukan sekadar menunggu pergantian rezim atau elite politik. Mungkin perubahan justru akan datang ketika rakyat berani terus bertanya, mengkritik, dan menuntut negara menjalankan amanat kemerdekaan.
Dan ketika semuanya masih menjadi tanda tanya, satu kalimat sinis mungkin tetap menggantung di udara: tunggu kaum minoritas jadi Presiden.