Mbay, VoxNTT.com – Aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta memperketat pengawasan dan melakukan pencegahan dini terhadap penggunaan dana bantuan serta rehabilitasi bencana di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya dugaan persoalan dalam pengelolaan bantuan bencana yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana di Kecamatan Mauponggo.
Informasi mengenai dugaan tidak jelasnya keberadaan dan penyaluran dana bantuan bencana tersebut pertama kali mencuat pada Juli 2026. Informasi itu disampaikan kepada VoxNtt.com oleh seorang kepala dinas pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Nagekeo.
Pejabat tersebut mengungkapkan adanya persoalan internal terkait pengelolaan bantuan bencana. Persoalan itu disebut antara lain berkaitan dengan dugaan munculnya mosi ketidakpercayaan Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nagekeo terhadap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Nagekeo.
Menurut sumber tersebut, persoalan itu berkaitan dengan bantuan yang diperuntukkan bagi korban bencana di Kecamatan Mauponggo pada Oktober 2025. Bantuan tersebut diduga belum jelas keberadaan maupun penyalurannya kepada masyarakat yang menjadi sasaran penerima.
“Kekacauan Penanggulangan bencana sekarang ini pasti ada hubungan dengan dana-dana bantuan di Mauponggo, bulan Oktober tahun lalu itu. Kita juga baru tahu saat Pak Remy tanya ke Pak Pj Sekda tentang uang itu di grup,” ujar sumber tersebut kepada VoxNtt.com.
Remigius Djago, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nagekeo, disebut menjadi pihak yang pertama mempertanyakan keberadaan dana bantuan untuk korban bencana di Mauponggo.
“Berlindung di balik Bupati. Saya mau tanya uang bantuan bencana dari Korpri Sikka untuk korban masyarakat Mauponggo sekarang ada dimana saudara Pj Sekda? Minta jawaban yang jelas jika anda tak mau dikritik,” ujar sumber yang membaca langsung dari ponselnya.
Pertanyaan tersebut diduga ditujukan kepada Pj Sekda Nagekeo, Immanuel Ndun. Dalam struktur pemerintahan daerah, Sekda dapat merangkap sebagai kepala BPBD secara ex officio berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Sementara itu, tugas teknis dan operasional penanggulangan bencana dijalankan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
Diminta Jadi Perhatian KPK
Yoakim Seke, aktivis PMKRI yang kini menjadi tokoh muda Nagekeo, menilai kisruh antara Kalaksa BPBD dan Pj Sekda Nagekeo tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
Menurut Yoakim, persoalan tersebut merupakan indikasi adanya masalah yang lebih luas dalam sistem pengelolaan keuangan daerah di Nagekeo. Ia mengibaratkannya sebagai fenomena gunung es.
“Ini hanya puncak kecil dari sebuah sistem korup yang tak bisa dianggap sepele. Karenanya, kita minta agar KPK fokus awasi Nagekeo, gejala dan sistemnya sudah terendus bahwa pejabat kita telah kehilangan integritas,” ujar Yoakim.
Data 62 Desa Blankspot
Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Nagekeo, Hilda Mutakasi, meminta VoxNtt.com mempublikasikan data mengenai desa-desa yang mengalami keterbatasan jaringan telekomunikasi atau blankspot.
Data tersebut mencatat 62 desa yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Nagekeo belum memiliki jaringan internet.
Menurut seorang ASN, data yang disampaikan Kepala Bapelitbangda tersebut perlu dipublikasikan karena akan digunakan Bupati Nagekeo dalam presentasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo dijadwalkan berkunjung ke Kabupaten Nagekeo pada Sabtu, 22 Agustus 2026, untuk meninjau kondisi pascabencana gempa bumi.
Namun, menurut sumber tersebut, data mengenai desa yang mengalami blankspot telah dirilis sejak Juli 2026, atau sekitar satu bulan sebelum terjadinya bencana gempa bumi.
“Semoga pak bupati tidak sedang berupaya untuk menipu Presiden bahwa penyebab desa di Nagekeo menjadi desa blankspot terjadi setelah bencana gempa bumi,” ujar Yoakim.
Penulis: Patrianus Meo Djawa