Ruteng, Vox NTT – Anggota Komisi B DPRD Manggarai, Arlan Nala, menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Pemuda Poco Leok pada Senin, 3 Maret 2025, yang menolak proyek perluasan geotermal di wilayah mereka.
“Saya sebetulnya di Komisi B, tetapi persoalan rakyat menurut saya tidak hanya melihat di komisi mana yang berkewenangan untuk menyelesaikan ini,” ujar Arlan, sapaan karibnya, ketika menerima massa aksi di Kantor DPRD Manggarai.
Arlan mengaku tergerak untuk merespons aksi tersebut setelah mendengar suara megafon dari peserta demonstrasi. Ia pun merasa terpanggil untuk keluar menemui para pendemo yang terus menyuarakan aspirasi mereka di luar gedung DPRD.
Di depan para aktivis, Arlan mengaku sebelum terpilih menjadi anggota DPRD Manggarai untuk periode 2024-2029, ia pernah berprofesi sebagai jurnalis.
“Jadi, teman-teman seangkatan saya ada di sini. Kebetulan salah satu yang cukup aktif juga menulis berkaitan dengan jeritan dari rakyat Poco Leok. Tulisan saya itu ada di Rakyatntt.com, masih bisa diakses sampai sekarang,” ujarnya.
Arlan pun memberikan apresiasi kepada para pejuang dari Poco Leok yang konsisten melakukan penolakan terhadap proyek geotermal.
Hingga saat ini, tercatat sudah 27 kali masyarakat Poco Leok menggelar aksi unjuk rasa menolak perluasan geotermal di wilayah mereka.
“Itu sangat luar biasa,” ucap Arlan memuji.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya soliditas di antara warga Poco Leok. Menurutnya, jika masyarakat Poco Leok tidak bersatu dan masih terpecah, hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“”Mungkin terlalu kasar menggunakan diksi diskriminasi tadi. Manipulasi iya. Ruang manipulasi itu masuk, itu karena tidak ada kekompakan di sana. Tidak ada kesolidan di sana,” tegas politisi Demokrat itu.
Arlan menekankan bahwa untuk menghindari manipulasi dan menjaga kekuatan penolakan, penting bagi masyarakat Poco Leok untuk tetap solid.
“Seperti itu. Sehingga maksud saya adalah pertama tadi jaga soliditas di sana, kalau bisa yang memang sudah menolak jangan sampai keluar lagi. Karena saya tahu waktu saya menjadi jurnalis, kadang hari ini jumlahnya 100 besok 99, ada lagi yang ditarik keluar dari yang tolak,” imbuh dia.
Koordinator Aliansi Pemuda Poco Leok, Kristianus Jaret, sebelumnya mendesak agar Pemda Manggarai segera mencabut Surat Keputusan (SK) Bupati Manggarai yang mengizinkan perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di wilayah tersebut.
Menurutnya, proyek geotermal ini telah merusak tatanan kehidupan warga adat Poco Leok yang mayoritas bekerja sebagai petani.
Kristianus bilang, Pemda Manggarai dan PLN telah melakukan penetapan lokasi secara diam-diam tanpa melibatkan masyarakat setempat.
“Ini jelas merugikan kami dan mengancam keberlangsungan hidup kami sebagai petani,” jelas Kristianus.
Aliansi Pemuda Poco Leok juga menuntut sejumlah langkah konkret, seperti penghentian seluruh aktivitas PLN di wilayah Poco Leok, penghentian intimidasi dari aparat keamanan, hingga pencabutan SK terkait proyek geotermal ini. Mereka juga menuntut penghentian pendanaan proyek dari Bank Pembangunan Jerman (KFW).
Kristianus menambahkan, Bupati Nabit telah lebih mengutamakan kepentingan industri dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat lokal yang terancam oleh proyek ini.
“Bupati Nabit lebih memikirkan kepentingan industri hingga mengorbankan rakyatnya sendiri,” tegas Kristianus.
Baca di sini sebelumnya: Bupati Nabit Dituding Korbankan Masyarakat demi Kepentingan Industri
Penulis: Herry Mandela