Labuan Bajo, Vox NTT – Wakil Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Benny K. Harman, mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di era modern.
Dalam kegiatan sosialisasi yang bertajuk ‘Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara’ yang digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, pada Senin, 3 Maret 2025, Benny menjelaskan kepada masyarakat setempat mengenai peran dan pentingnya Empat Pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Benny, maraknya perkembangan teknologi di era digital ini memang mempercepat penyebaran informasi secara masif.
Namun, ia juga menyoroti dampak negatifnya, yakni berpotensi menggerus nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar tersebut. Informasi yang tidak akurat atau hoaks dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar negara.
“Di tengah derasnya informasi yang tidak selalu benar, kita harus melakukan edukasi yang efektif untuk menangkal informasi yang menyesatkan serta mengurangi gesekan yang timbul akibat perbedaan sosial, budaya, dan agama yang semakin nyata,” ujar Benny dalam diskusi tersebut.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga kesatuan dalam keragaman sebagai tantangan besar yang memerlukan upaya terus-menerus.
Menurutnya, hal tersebut harus menjadi perhatian bersama agar Empat Pilar tetap kokoh di tengah perubahan zaman.
Pada kesempatan itu, salah seorang peserta diskusi, Mensi Aron, menanyakan bagaimana implementasi nyata dari keempat pilar tersebut dalam kebijakan publik di pemerintahan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Benny menjelaskan, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara selalu menjadi fondasi dalam setiap kebijakan publik yang dirancang oleh pemerintah.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil, harmonis, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Benny juga mengungkapkan beberapa contoh implementasi Empat Pilar dalam kebijakan pemerintah, di antaranya:
Pertama,Pendidikan karakter di sekolah yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai penerapan sila pertama.
Kedua, Kebijakan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ketiga, Kebijakan pembangunan infrastruktur yang merata untuk mendukung integrasi wilayah dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Keempat,Program yang mempromosikan persatuan dan kesatuan melalui kampanye nasional untuk menghormati keberagaman budaya.
“Semua kebijakan ini mencerminkan komitmen kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Empat Pilar ini harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan bangsa,” tutup Benny.
Penulis: Herry Mandela