Ruteng, VoxNTT.com – Sekitar puluhan massa yang tergabung dalam LSM Lembaga Pengkaji dan Peneliti Demokrasi (LPPDM) menggelar demonstasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai, Kamis 4 September 2025.
Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai agar menolak usulan kenaikan biaya Perjalanan Dinas (Perjadin) pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Manggarai tahun 2025 sebesar Rp4,1 miliar.
Usulan tersebut sempat dilontarkan Ketua Fraksi Nasdem, Ipi Soe dalam rapat perubahan KUA PPAS DPRD Manggarai beberapa waktu lalu.
Ipi Soe meminta kepada Pemerintah agar biaya Perjadin pimpinan dan anggota DPRD Manggarai dinaikan ke 4,1 miliar.
Massa menilai usulan Nasdem ini omong kosong dan hanya menambah beban kepada negara dan rakyat. Alangkah baiknya usulan Perjadin 4,1 miliar itu dialihkan ke program yang berdampak langsung bagi kepentingan masyarakat.
“Saya mantan anggota DPRD saya tahu persis, Perjadin itu omong kosong dan bikin tambah beban rakyat, lebih baik dialihkan ke pembangunan yang berguna,” ucap Marsel Ahang salah satu massa yang turut bergabung dalam aksi demonstrasi.
Karena itu, mereka pun menolak pembengkakan anggaran Perjadin sebesar Rp 4,1 miliar yang telah diusulkan oleh Fraksi Partai NasDem.
“Kami lebih mendukung DPRD Manggarai untuk mempertahankan pagu anggaran exiting dan mengalihkan anggaran yang diusulkan Fraksi Partai NasDem untuk membiayai sejumlah program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat Manggarai,” kata Marsel.
Selain menyuarakan penolakan kenaikan Perjadin DPRD, massa juga mendesak pemerintah agar menuntaskan masalah BBM.
Sebab, krisis BBM yang berkepanjangan di NTT telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian masyarakat.
Kondisi ini, menurut Marsel sebagai salah satu orator, mencerminkan telah terjadinya kegagalan sistemik dalam management distribusi energi nasional.
Olehnya, massa menuntut para pihak terkait agar melakukan pengawasan ekstra ketat dan evaluasi menyeluruh dalam sistem distribusi BBM di seluruh wilayah NTT disertai pemberian sanksi tegas kepada pihak yang dianggap bermain BBM.
Tak hanya itu, transparansi dan akuntabilitas dana transfer daerah juga ikut disuarakan massa pada kesempatan itu.
Mereka menyoroti dugaan ketimpangan distribusi dan potensi mis-alokasi anggaran transfer daerah yang tidak tepat sasaran.
“Pemerintahan pusat harus memastikan transparansi penuh dalam mekanisme perhitungan dan distribusi dana transfer daerah agar lebih memprioritaskan dana transfer untuk daerah-daerah tertinggal yang benar-benar lebih membutuhkan akselerasi pembangunan” beber Marsel.
Ia berjanji, massa yang tergabung dalam LPPDM hari ini menyatakan komitmen untuk terus melakukan pengawasan kritis terhadap jalannya pemerintahan di semua tingkat.
Menyikapi tuntutan massa, Ketua DPRD Manggarai, Paul Peos menyatan komitmen untuk mencermati dan menindaklanjutinya guna dibahas bersama dengan pihak otoritas terkait.
Paul pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada LSM LPPDM yang telah menyampaikan aspirasi apalagi sudah memberikan dokumen dengan segala tuntutannya.
“Dokumen telah kami terima. Beri kami waktu untuk kami kaji dan cermati. Mugkinkah ada hal yang bisa kami diskusikan disini, atau kami harus mendialogkannya kepada para pihak yang punya otoritas untuk menyelesaikan banyak hal,” ungkap Paul.
Penulis: Berto Davids