Ruteng, VoxNTT.com – Senin pagi, 13 Oktober 2025, langit Nanga Banda tampak bersahabat. Awan-awan putih berarak ringan, sementara matahari mulai meninggi, memantulkan panas yang pelan tapi pasti terasa di kulit. Suasana khas pesisir pun mulai hidup, orang-orang lalu-lalang, sibuk dengan rutinitas masing-masing.
Di balik riuh rendah aktivitas pagi itu, tampak seorang pria mengenakan baju lusuh dan celana pendek. Sebuah topi lapangan bertengger di kepalanya, melindungi wajahnya dari sengatan matahari. Di tangannya tergenggam sebuah centong, bukan untuk menanak nasi, melainkan untuk “mengaduk” rejeki dari hamparan tambak garam.
Ia adalah Indra Abbas, petani garam asal Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Sudah bertahun-tahun Indra menggarap lahan garam seluas tiga hektare miliknya di wilayah pesisir Nanga Banda. Di atas lahan itu, ia berjibaku dengan cuaca, air laut, dan waktu, tiga elemen yang sangat menentukan keberhasilan panen garam.
Indra bukan satu-satunya petani garam di wilayah itu. Di Nanga Banda, tambak garam membentang seluas sekitar 46 hektare, digarap oleh puluhan petani lokal dengan sistem tradisional. Tanpa mesin, tanpa teknologi canggih, semuanya mengandalkan kekuatan alam dan kerja keras tangan-tangan terampil.
Musim kemarau menjadi masa emas bagi para petani garam. Tapi di balik kilau butiran putih itu, tersimpan cerita perjuangan panjang yang kadang tak terlihat. Mulai dari harga garam yang fluktuatif, kesulitan modal, hingga tantangan cuaca yang tak menentu di tengah perubahan iklim.
Bagi warga Reok, tambak garam bukan sekadar sumber penghidupan. Ia adalah warisan, tradisi, dan kebanggaan lokal yang terus dijaga meski di tengah tantangan zaman.
Namun di sisi lain, regenerasi menjadi persoalan. Tak banyak anak muda yang tertarik mengikuti jejak Indra dan para petani lainnya. Padahal, potensi garam lokal di Nanga Banda cukup besar jika dikelola lebih profesional dan didukung oleh teknologi serta akses pasar yang lebih luas.
Letaknya di dekat hutan mangrove. Jarak pemukiman warga Nanga Banda dengan tambak garam itu sangat berdekatan, kurang lebih hanya 20 meter saja.
Persis di tambak milik Indra terdapat beberapa tumpukan tanah yang membentuk pematang, terpal, tandom penampung air, kincir dan beberapa peralatan seadanya.
Ada juga seorang petani lain yang berada bersebelahan dengannya. Namanya Sulaiman, seorang warga Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok yang memiliki lahan kurang lebih satu hektare.
Sulaiman dan Indra bersama beberapa rekan lainnya yang menggarap tambak memulai hari sejak pagi hingga sore, panas terik tak mengapa, hujan rintik tak dirasa bekerja demi nasib yang kian tak menentu ini.
Ketika memulai aktivitas menggaruk, meratakan butiran garam hingga mengatur aliran air asin mereka nampak sesekali sedih melihat kondisi tambaknya.
Ada sekitar puluhan tambak milik Indra dan rekannya Sulaiman serta petambak lain yang gagal panen, artinya sudah tidak bisa lagi menghasilkan garam.
Kondisi ini terjadi selain karena cuaca juga beberapa faktor lain.
Yang menjadi ancaman serius bagi mereka adalah fenomena cuaca yang kadang berubah-ubah.
Berbincang dengan VoxNtt.com pagi itu, Indra Abbas mengaku petani garam sedang berhadapan dengan masalah alam. Ditambah lagi, selama ini belum pernah lagi mendapat kepedulian dari pemerintah.
Akibatnya, ada banyak petambak yang memilih untuk berhenti bekerja dari pada harus bertahan.
Dari pengakuan Indra, ada sekitar belasan petambak garam yang sudah tidak lagi bekerja dengan menyisakan lahan kosong sekitar puluhan hektare.
Dari total 46 hektare tambak garam yang ada, kini hanya tersisa sekitar 18 hektare yang masih aktif dikelola oleh sejumlah petani. Dari 45 orang yang dulunya aktif menggarap tambak, kini hanya tersisa 12 orang pada tahun 2024. Itu pun, semuanya tengah mengeluhkan kondisi yang semakin sulit.
Selain cuaca yang tidak menentu karena anomali iklim, metode produksi yang masih tradisional dan terbatas juga menjadi alasan beberapa petani tidak lagi menggarap.
Dalam kondisi ini, mungkin cukup alasan bagi para petani garam itu untuk berhenti menggarap lahan. Tetapi tidak bagi Indra, ia hanya berharap kondisi ini menjadi perhatian pemerintah.
Indra berkata, yang dibutuhkan petani garam adalah kepedulian pemerintah untuk melihat mereka sebagai petani yang mengais hidup.
Menurut dia, kepedulian pemerintah bisa diwujudkan melalui bantuan untuk mengatasi ancaman alam ini, seperti tanggul penahan banjir rob.
Banjir rob adalah fenomena air laut yang meluap akibat pasang sehingga berpotensi merusak tambak garam.
Selain tanggul, Indra juga meminta bantuan peralatan modern untuk petani garam agar bisa meningkatkan produktivitas, seperti terpal sebagai alat geomembran, kincir angin, tandom, alat rekristalisasi dan alat modern lainnya.
“Belasan tahun lalu ada bantuan dari pemerintah pusat, namanya Pugar, pengembangan usaha garam, tetapi sekarang tidak muncul lagi,” aku Indra.
“Kalau bantuan untuk petani lain lancar hampir tiap tahun, tetapi kami yang petani garam seakan menjadi petani yang terlupakan. Nasib kami sudah tak menentu,” tambah Indra.
Saat masih berjalan, kata Indra, Pugar sangat membantu dalam mendorong pertumbuhan produksi garam di Nanga Banda.
Bahkan saat itu, katanya lagi, para petani garam dibantu dengan adanya gudang produksi garam yodium di Nanga Banda.
Akan tetapi gudang yang dibangun pada masa Pemerintahan Bupati Manggarai Antony Bagul Dagur itu sudah mubazir dan tidak beroperasi lagi.
Terpantau, alat produksi garam di gudang yang terletak pada bagian timur tambak garam itu sudah mulai berkarat dan nyaris hilang satu per satu.
Di sekelilingnya penuh hutan, kaca pintu dan jendela di depan kantor pegawai pecah berkeping-keping.
Saat ini gudang tersebut dilepas kosong bertahun-tahun dan dibiarkan berdiri tanpa ada aktivitas lagi.
Kirim Proposal
Sejak tidak beroperasinya gudang garam yodium itu, Indra mengaku pernah mengirimkan proposal kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, tetapi sampai sekarang belum terealisasi.
Dalam proposalnya Indra meminta bantuan alat produksi untuk mengatasi kendala peningkatan produksi garam dan juga alat yang dapat mengatasi bencana.
Hal ini bertujuan agar garam dapat dipasarkan dengan kualitas yang baik.
“Saya sendiri ketua kelompok tani garam saat itu. Kami sudah kirimkan proposal ke pusat dan provinsi tapi sampai sekarang tidak terealisasi. Nasib kami sekarang tak menentu apakah bertahan dengan kondisi ini atau lanjut,” ungkap Indra lagi-lagi menyebut petani garam berada pada kondisi yang tak menentu.
Menurutnya, keterbatasan alat memang sangat mempengaruhi produksi, khususnya dari segi kualitas. Tak hanya itu bencana banjir rob juga sangat mempengaruhi kualitas garam
“Kualitas garam tidak bersih dan masih tercampur kotoran, airnya tidak mengering betul, mudah terjadi lembap. Bagus kan kalau ada alat modern, kita bisa olah dengan baik, kita bisa membuat tanggul penahan banjir dan lain sebagainya. Intinya semua bisa teratasi kalau ada bantuan pemerintah,” kata Indra.
Selain soal kualitas, keterbatasan alat dan ancaman banjir rob juga mempengaruhi hasil panen.
Pada tahun sebelumnya, sebut Indra, lahan garam yang ia garap bisa menghasilkan 700 sampai 800 karung sekali panen.
Namun, karena keterbatasan alat dan ancaman banjir rob yang terus mengintai, hasil panen menurun drastis menjadi hanya sekitar 100 karung.
Bahkan, pada tahun ini, beberapa petani tidak mendapatkan hasil sama sekali. Padahal, dalam kondisi normal, panen garam bisa dilakukan hingga empat kali dalam sebulan.
“Kalau tahun ini dalam beberapa bulan terakhir memang tidak ada sama sekali hasil panennya karena ancaman alam, hujan datang tidak pada bulannya, terus kepedulian dari pemerintah juga tidak ada,” akunya.
Senada dengan Indra, petani garam lain, Sulaiman juga mengatakan nasib petani garam kian tak menentu.
Berbagai masalah dialami, mulai dari ancaman banjir rob, ketimpangan alat pertanian hingga tak ada lagi kelompok Pugar seperti dulu.
Perubahan cuaca juga kian memperparah nasib petani garam, cuaca hujan yang sebenarnya harus dihindari pun kian nyaring berbunyi dan sesekali turun menghantam tambak garam.
Sulaiman mengisahkan, beberapa bulan lalu, tepatnya pada bulan Mei lahan tambaknya pernah dihantam hujan dan banjir rob. Akibatnya, beberapa bulan ia sempat berhenti bekerja karena tambaknya tidak bisa lagi menghasilkan garam.
“Sekitar bulan Mei kami terkena bencana, hujan datang, air laut pasang, banjir rob menghantam tambak, susah sekali menghasilkan garam saat itu,” aku Sulaiman.
Ia berharap pemerintah bisa membuka mata atas persoalan ini supaya keberlangsungan hidup petani garam terjamin.
Untuk menghidupkan keluarganya, Sulaiman mengaku hanya berharap dari hasil garam yang dipasarkan.
Jika kondisinya demikian maka ia tidak lagi bisa bergantung pada profesi ini.
Dulu, katanya lagi, ada bantuan dari pemerintah daerah era Bupati Christian Rotok dan mendiang Deno Kamelus. Tetapi selama 10 tahun terakhir petani garam tidak diperhatikan lagi.
“Dulu Pa Bupati Christian Rotok datang sendiri kesini, kasih kami bantuan uang satu juta lebih per petani untuk beli peralatan. Zaman mendiang Pa Deno Kamelus memang ada tetapi belum bisa menunjang, tetapi selama 10 tahun terakhir era kepemimpinan yang baru tidak ada sama sekali,” kata Sulaiman.
Ia berkata, dirinya tidak minta banyak, cukup kepedulian pemerintah agar petani bisa mengolah lahan dengan baik dan bisa mengatasi ancaman banjir rob.
Ia juga mengaku, beberapa alat produksinya sudah tidak berfungsi optimal, seperti mesin, kincir, dan tandom. Kebanyakan menggaruk garam masih pakai manual.
Pembangunan tanggul, menurut dia, juga menjadi salah satu unsur penting yang harus diperhatikan pemerintah untuk petani garam dalam hal mengatasi banjir rob.
Dalam catatan VoxNtt.com, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena sewaktu masih menjadi calon gubernur sudah pernah melakukan dialog langsung dengan petani garam di wilayah itu, tepatnya tanggal 5 Oktober 2024 lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Melki mendengarkan keluhan dari tiga kelompok petani garam yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari produksi hingga minimnya dukungan dari pemerintah.
Saat itu, Melki Laka Lena berjanji untuk melakukan pengecekan kualitas garam yang dihasilkan oleh petani Reo dan juga membantu alat produksi agar bisa meningkatkan hasil.
Bupati Manggarai, Herybertus G.L Nabit juga pernah menanggapi keluhan petani garam di Reo sewaktu menghadiri acara halal bihalal April 2025 lalu.
Pada kesempatan itu ia memberikan gambaran solusi inovatif berupa pemanfaatan teknologi geomembran; seperti yang diterapkan di Sabu Raijua, serta pembukaan lahan baru milik Pemda di Nanga Banda untuk pengembangan tambak garam.
Akan tetapi sampai sekarang belum terealisasi meski berulang-ulang disuarakan.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2011 lalu juga pernah mengembangkan usaha garam rakyat di sembilan kabupaten, termasuk Manggarai untuk memenuhi kebutuhan garam beryodium di Provinsi NTT.
Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di NTT dan sesuai program Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni tercapainya swasembada garam di Indonesia tahun 2012.
Sayangnya, meskipun Kecamatan Reok merupakan salah satu wilayah penghasil garam di Kabupaten Manggarai, hal itu tidak membuat Reok terpilih sebagai daerah sentra garam yang ditargetkan oleh pemerintah pusat.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah merencanakan pembangunan sentra produksi garam skala besar di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, lokasi yang dipilih bukanlah Manggarai, melainkan Kabupaten Rote Ndao dan Nagekeo, dengan target menjadi pusat produksi garam nasional hingga tahun 2027.
Pemerintah memilih membangun tambak garam raksasa di Rote Ndao karena wilayah tersebut dinilai lebih strategis secara geografis dan memiliki kondisi iklim yang mendukung.
Pembangunan di Rote Ndao mencakup lahan seluas 10.000 hingga 13.000 hektare, yang dirancang untuk menjadi pusat produksi sekaligus distribusi garam nasional.
Addy Farant, salah satu warga NTT yang berdomisili di Pulau Dewata Bali menegaskan, bukan hanya di Rote Ndao dan Nagekeo yang bisa menjadi sentra garam, tetapi di pesisir Reok, Manggarai juga bisa menjadi sentra.
Di sana, menurut Addy, terdapat beberapa lahan usaha milik petani garam yang memiliki potensi begitu besar, namun sayang terabaikan.
Menurut dia, luas lahan pertanian garam dari masyarakat pesisir Reo mencapai sepertiga dari luas wilayah pantai yang dimilikinya.
“Hal ini menggambarkan pada kita betapa luas dan besarnya lahan usaha milik masyarakat ini. Bayangkan berapa hasil yang dapat diraih dan berapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh para petani garam ini,” tulis Addy dalam opini berjudul Potensi Garam di Pesisir Utara Manggarai yang Terabaikan yang diterbitkan di VoxNtt.com pada 17 Januari 2017 lalu.
Apabila lahan usaha pertanian garam milik masyarakat Reo ini dioptimalkan, tulisnya lagi, bukan tidak mungkin produksi garam Reo akan mampu mencukupi kebutuhan garam di Manggarai, bahkan di Flores.
Akan tetapi fakta berbicara lain. Segala keuntungan dan perhitungan hanya menjadi angan-angan dan mimpi panjang bagi para petani garam di Reo.
Menurut Addy, ini dikarenakan sikap pemerintah daerah setempat yang cenderung menutup mata dan telinganya.
Bagi pemerintah usaha garam hanya sekedar usaha sampingan yang tak tentu penghasilannya dan sangat tidak menjanjikan.
“Ini sedikit tidak adil bagi para petani garam. Pemerintah seharusnya mendukung usaha para petani garam ini dengan cara memfasilitasi dan mengorganisasi para petani, atau bahkan pemerintah harus menyiapkan sebuah lembaga atau unit usaha yang dapat menampung hasil produksi garam dari para petani ini,” tulis dia.
Addy menambahkan, apabila pemerintah bisa membantu dan mulai memfasilitasi petani garam ini, maka tidak akan pernah terdengar lagi tangisan dan jeritan mereka.
Petani garam akan semakin sejahtera, Flores tidak perlu mendatangkan garam dari luar lagi, dan tentunya daerah akan mendapat pemasukan dari hasil usaha garam ini.
Oleh karena itu, tambah Addy, demi memaksimalkan setiap potensi yang ada pada masyarakat dan alam, kiranya pemerintah bisa diajak bekerja sama dan saling bahu membahu dengan masyarakat untuk membangun NTT yang lebih baik.
Produksi Garam
Sementara itu, data produksi garam untuk Kabupaten Manggarai tahun 2024 yang diakses VoxNtt.com menunjukan trend yang cukup baik.
Pada bulan Juli tahun 2024, sebanyak 45 orang petani garam di Reok mampu menyumbang 13.900 Kg garam dari hasil produksi sebulan.
Pada bulan Agustus 2024, hasil produksi kembali naik, 45 orang petani itu menyumbang 17.850 Kg.
Berlanjut ke bulan September 2024 hasil produksi kembali naik menjadi 19800 Kg.
Bulan Oktober 2024 hasil produksi naik lagi ke angka 2.700.
Masuk musim hujan bulan November 2024 hasil produksi turun ke 18.690 dan musim hujan akhir tahun bulan Desember produksinya turun 4.900 Kg.
Meski punya trend terbaik di tahun 2024, produksi garam di wilayah itu pada tahun 2025 sangat menurun drastis.
Dari 45 penggarap kini tersisa 12 orang saja yang aktif menggarap.
Sepanjang tahun 2025, petani garam di Reok hanya mampu memproduksi garam 5.150 ton saja.
Anggota DPRD Provinsi NTT, Junaidin Mahasan pun langsung merespons nasib yang dialami para petani garam di Reo yang menyebabkan produksi tahun 2025 menurun.
Kendati demikian, kata Junaidin, bantuan untuk petani garam di anggaran perubahan tidak ada, tetapi nanti pihaknya tetap berusaha untuk perjuangkan di anggaran murni tahun 2026.
Terkait permohonan bantuan dari petani garam, Junaidin mengaku sudah berbicara langsung dengan Gubernur NTT, Melki Laka Lena, bahkan semenjak Gubernur Melki masih menjadi Calon Gubernur di Pilkada 2024 lalu.
Saat itu, kata Junaidin, Gubernur Melki memang sudah janji akan turun langsung memberi bantuan jika terpilih menjadi gubernur.
“Sekarang kita masih cari waktu. Saya mungkin nanti bersama beliau untuk tinjau kembali lokasinya karena untuk sementara lokasi tambak garam Reo sudah masuk dalam list,” kata Junaidin.
Bantuan Tak Ada Akibat Efisiensi
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Sulastri H.I. Rasyid menjelaskan, bantuan untuk petani garam untuk tahun ini memang tidak ada semenjak dikeluarkannya kebijakan efisiensi.
Sebelumnya, kata Sulastri, tiap tahun bantuan selalu ada dan mekanismenya biasa langsung dari kementrian pusat, tetapi semenjak ada kebijakan efisiensi belum ada lagi bantuan.
“Biasanya ada anggaran untuk pematang dan perbaikan pematang tambak tetapi tahun ini telah dirasionalisasi semua,” jelas Sulastri menjawab VoxNtt.com melalui pesan WhatsApp.
Sulastri juga menerangkan, kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT hanya mengurus garam rakyat, bukan garam industri.
“Yang mengurus garam industri itu ranahnya dinas perindustrian, kalau di kami hanya mengurus garam rakyat,” ungkapnya.
Ke depan pihaknya akan tetap berusaha untuk konsultasi lagi ke kementrian terkait bantuan bagi para petambak garam rakyat ini.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai, Hendrikus Sukur juga mengatakan, bantuan untuk petani garam sekarang tidak lagi melalui Kabupaten, tetapi melalui Provinsi dan Pusat.
Kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai hanya bantu mendata jumlah produksi para petani dan mengajukan proposal bantuan ke Kementrian.
Pada masa pemerintahan Bupati Herybertus G.L Nabit saat ini sempat ada program untuk petani garam. Namun, program tersebut tidak terhubung saat masuk ke aplikasi karena berbenturan dengan program pusat.
“Ada dulu program Pa Bupati Herybertus Nabit untuk petani garam, tetapi ketika masuk aplikasi tidak konek karena memang programnya itu sudah ada memang dari pusat,” jelas Hendrikus.
Pihaknya juga sedang menunggu jawaban dari pemerintah pusat terkait proposal petani garam yang sudah diajukan, karena sampai saat ini belum ada.
“Kami sudah ajukan proposal untuk petani garam ke pusat. Mungkin karena ada efisiensi anggaran makanya belum dijawab,” ungkapnya.
Penulis: Berto Davids