Kupang, VoxNTT.com – Dalam pembacaan Pendapat Akhir Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD Nusa Tenggara Timur, Senin, 24 November 2025, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PSI menilai struktur anggaran yang diajukan pemerintah daerah masih menghadapi tantangan fiskal yang signifikan.
Juru Bicara Fraksi Solidaritas Pembangunan, Debora Lende mengungkapkan, dari sisi pendapatan, total pendapatan daerah mencapai Rp5,619 triliun.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,8 triliun atau hampir 50 persen dari total pendapatan.
Ia menilai, target PAD tahun 2026 merupakan capaian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir sehingga membutuhkan kerja bersama seluruh OPD penghasil, khususnya dalam optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dinilai masih memiliki ruang peningkatan.
Selain PAD, transfer dari pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2,819 triliun yang menjadi penopang utama pendapatan daerah. Karena itu, Fraksi PSI menekankan pentingnya menjaga kepatuhan terhadap regulasi serta meningkatkan kualitas perencanaan daerah agar kepercayaan fiskal pemerintah pusat tetap terjaga.
Dari sisi belanja, total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,380 triliun, didominasi oleh belanja operasi sebesar Rp4,433 triliun.
Di dalamnya termasuk belanja pegawai yang mencapai Rp2,722 triliun, lebih dari setengah total belanja operasional.
Sementara itu, belanja modal tercatat sebesar Rp186 miliar yang dinilai masih relatif kecil dan perlu diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat.
Terkait keseimbangan anggaran, Debora Lende menyampaikan, “Struktur belanja ini menghasilkan surplus/defisit sebesar Rp238,47 miliar, yang kemudian ditutup melalui skema pembiayaan, termasuk penggunaan Pembiayaan Netto sebesar Rp238,47 miliar sehingga APBD berada pada posisi balance.”
Fraksi PSI menekankan bahwa komposisi pendapatan dan belanja tersebut harus diimbangi dengan strategi yang realistis, inovatif, dan terukur.
Pemerintah daerah diminta untuk memastikan pencapaian target PAD melalui digitalisasi penerimaan daerah, penegakan hukum atas potensi kebocoran, serta pembenahan tata kelola BUMD agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan.
Selain itu, struktur belanja juga diminta untuk dievaluasi agar menjadi lebih proporsional dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PSI kemudian menyampaikan sembilan catatan penting sebagai rekomendasi terhadap RAPBD 2026: pertama, Peningkatan PAD: Pemerintah diminta melaksanakan strategi peningkatan PAD secara konsisten mengingat target tahun 2026 yang sangat ambisius. Seluruh potensi pendapatan harus dikelola berdasarkan regulasi yang kuat, data valid, dan pelaksanaan yang akuntabel.
Kedua, Percepatan Regulasi: Regulasi pendukung PAD, baik Perda maupun Pergub, harus segera diselesaikan agar mekanisme pemungutan dan pengelolaan pendapatan dapat berjalan efektif sejak awal 2026.
Ketiga, Digitalisasi Pendapatan: Fraksi mendorong percepatan digitalisasi sistem penerimaan daerah, pendataan ulang objek pajak, integrasi data, serta penegakan hukum untuk mencegah kebocoran pendapatan, termasuk penanganan rokok ilegal, galian C ilegal, dan aktivitas ekonomi ilegal lainnya.
Keempat, Pembenahan BUMD: Tata kelola BUMD harus dibenahi, mulai dari manajemen hingga audit kinerja. Penyertaan modal harus memberikan kontribusi nyata dan tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.
Kelima, Efisiensi Belanja Pegawai: Fraksi mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam belanja, terutama karena belanja pegawai telah melewati proporsi ideal. Efisiensi harus meningkatkan kualitas program, bukan sekadar mengurangi alokasi.
Keenam, Program Rumah Layak Huni: Pelaksanaannya harus melibatkan pendataan tepat sasaran, verifikasi objektif, serta kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar manfaat tidak salah sasaran.
Ketujuh, Roadmap Sekolah Vokasi Unggulan: Pemerintah diminta menjelaskan roadmap secara detail, termasuk kurikulum, relevansi dunia kerja, lokasi sekolah, dan konsistensi pembiayaan.
Kedelapan, Program Prioritas Ekonomi: Program seperti OVOP, OCOP, OSOP, dan NTT Mart diminta memiliki arah kebijakan yang jelas dan saling terhubung agar memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Kesembilan, Disiplin Perencanaan: Fraksi menekankan pentingnya sinkronisasi dokumen perencanaan seperti KUA-PPAS, RAPBD, dan Pergub Penjabaran APBD untuk menghindari munculnya kegiatan tanpa dasar perencanaan yang sah.
Melalui catatan tersebut, Fraksi PSI berharap RAPBD 2026 dapat menjadi instrumen fiskal yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat NTT.
Penulis: Ronis Natom