Kupang, VoxNTT.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan pidato satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Johanis Asadoma (Melki- Johni) di Ruang Sidang Utama Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT pada Jumat, 20 Februari 2026.
Menurut Melki, tahun pertama kepemimpinannya bersama Johni Asadoma dicanangkan sebagai tahun fondasi untuk menata arah pembangunan, memperbaiki sistem, dan memperkuat tata kelola guna memberikan pelayanan yang lebih presisi pada tahun-tahun berikutnya.
Pemerintah Provinsi NTT mengusung visi NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan melalui “7 Pilar Strategis” dan “10 Program Dasar Cita”.
Implementasinya difokuskan pada sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, kelautan dengan prinsip ekonomi biru, serta pariwisata berbasis komunitas melalui hilirisasi dan pemberian nilai tambah produk lokal.
Dalam pidatonya, Melki memaparkan sejumlah capaian, di antaranya perlindungan jaminan sosial bagi 100.000 pekerja rentan sektor informal yang disebut sebagai skema perlindungan terbesar di Indonesia oleh pemerintah daerah.
Pertumbuhan ekonomi NTT juga diklaim mencapai 5,14 persen pada 2025 dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 17,50 persen.
Program One Village One Product (OVOP) disebut telah diterapkan pada 44 produk unggulan dan 190 UMKM, didukung pembentukan NTT Mart di 22 kabupaten/kota sebagai simpul pemasaran produk lokal.
Di sektor pertanian, produksi padi meningkat 36,81 persen dibandingkan 2024 hingga mendekati 1 juta ton gabah kering giling, serta meraih penghargaan Pin Swasembada Pangan.
Pada sektor peternakan, populasi sapi meningkat dari 581.918 ekor pada 2023 menjadi 622.276 ekor pada 2025 atau tumbuh sekitar 6,9 persen dalam dua tahun terakhir.
Sementara sektor pariwisata tumbuh 17,99 persen yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Tour de EnTeTe (TDE) dengan dampak ekonomi Rp10,21 miliar, serta sejumlah festival daerah.
Dari sektor kelautan, subsektor perikanan tangkap disebut menyumbang 15,7 persen dari total produksi daerah dengan komoditas utama tuna, cakalang, dan tongkol.
Di bidang kesehatan, prevalensi stunting berdasarkan data sensus alamat (by address) turun dari 21,2 persen menjadi 20,2 persen pada 2025, didukung inovasi Gerakan Anti-Meridian.
Pemprov NTT juga mengalokasikan Rp2,69 miliar untuk membantu 1.154 siswa miskin agar tetap bersekolah, serta membangun sekolah vokasi berasrama di 10 kabupaten.
Di sektor infrastruktur, pemerintah menganggarkan Rp96,53 miliar untuk peningkatan kemantapan jalan provinsi serta program elektrifikasi bagi 150 kepala keluarga di enam kabupaten.
Selain itu, Pemprov menginisiasi Program MeJa Rakyat (Melki Johni Melayani Rakyat) sebagai layanan pengaduan publik tingkat provinsi.
Hingga 2025, pemerintah mengklaim 100 persen dari 429 pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dengan standar respons maksimal 3×24 jam.
Namun pidato tersebut menuai kritik dari anggota DPRD NTT. Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Nelson Matara menuding gubernur menyembunyikan data stunting saat rapat paripurna.
“Pidato gubernur sangat luar biasa tapi data stunting itu disembunyikan, data program nasional tidak disampaikan. Artinya, tidak sambung program nasional dan program daerah,” kata Ketua Badan Kehormatan DPRD itu.
Menurut Nelson, dalam pidatonya gubernur menyampaikan jika data kemiskinan di NTT menurun. Namun ia menilai kondisi tersebut tidak selaras dengan persoalan stunting yang masih tinggi.
“Kalau data kemiskinan itu menurun tapi data stunting tinggi, nah itu kan tidak matching. Kalau stunting meningkat kan artinya tetap miskin,” ujarnya.
Nelson menyatakan, Gubenur NTT seharusnya jujur menyampaikan data-data tersebut ke masyarakat. Selain data stunting, Nelson juga menilai gubernur tidak transparan dalam penyampaian data sektor lain, termasuk pertanian.
“Contoh lain soal petani kan disampaikan angka produksinya naik tapi daya beli masyarakat rendah itu kan tidak pas. Data yang disampaikan tidak transparan. Harapannya gubenur harus perbaiki dan harus transparan,” ujar politisi PDIP itu.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD NTT, Kasmirus Kolo, berharap pidato tahunan gubernur konsisten dengan laporan perangkat daerah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
“Yang saya khawatirkan saat pidato kelihatannya bagus-bagus saja, kemudian pada saat penyampaian LKPJ yang disampaikan oleh OPD lain, itu artinya ada yang salah di situ,” katanya.
Menurut Kasmirus, pidato gubernur merupakan gambaran capaian seluruh perangkat daerah karena program kepala daerah dieksekusi oleh organisasi perangkat daerah.
“Tapi kalau nanti saat LKPJ tahun pertama ternyata DPRD membentuk pansus dan mengkritisi kinerja OPD berbeda itu bagaimana,” tegasnya.
Kasmirus menilai laporan gubernur terkesan menunjukkan semua capaian berjalan baik, padahal kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dinilai kecil.
“Tapi kok capaiannya luar biasa. Lalu belanja infrastruktur itu minus 0,17 persen, itu bagaimana bisa katakan itu berhasil,” kritiknya.
Ia juga menyoroti data stunting yang disampaikan gubernur serta klaim penurunan kemiskinan. Menurut dia, perbandingan harus dilakukan dengan data beberapa tahun sebelumnya agar terlihat tren yang jelas.
“Kita tidak bisa melihat hanya dari satu tahun,” katanya.
Selain itu, Kasmirus menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,8 triliun yang disebut gubernur belum dilaporkan progresnya, meski telah memasuki triwulan pertama 2026.
“Kekuatan utama untuk bisa mengeksekusi semua program visi misi gubernur itu ada di anggaran,” pungkasnya. [VoN]