Kupang, VoxNTT.com – Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan, Nelson Matara, menuding Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyembunyikan data stunting saat rapat paripurna penyampaian pidato satu tahun kepemimpinan Melki–Johni di ruang sidang DPRD NTT, Jumat, 20 Februari 2026.
“Pidato gubernur sangat luar biasa tapi data stunting itu disembunyikan, data program nasional tidak disampaikan. Artinya, tidak sambung program nasional dan program daerah,” kata Ketua Badan Kehormatan DPRD itu.
Menurut Nelson, dalam pidatonya gubernur menyampaikan jika data kemiskinan di NTT menurun. Namun ia menilai kondisi tersebut tidak selaras dengan persoalan stunting yang masih tinggi.
“Kalau data kemiskinan itu menurun tapi data stunting tinggi, nah itu kan tidak matching. Kalau stunting meningkat kan artinya tetap miskin,” ujarnya.
Nelson menyatakan, Gubenur NTT seharusnya jujur menyampaikan data-data tersebut ke masyarakat.
Selain data stunting, Nelson juga menilai gubernur tidak transparan dalam penyampaian data sektor lain, termasuk pertanian.
“Contoh lain soal petani kan disampaikan angka produksinya naik tapi daya beli masyarakat rendah itu kan tidak pas. Data yang disampaikan tidak transparan. Harapannya gubenur harus perbaiki dan harus transparan,” ujar politisi PDIP itu.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD NTT, Kasmirus Kolo berharap pidato tahunan gubernur konsisten dengan laporan yang akan disampaikan perangkat daerah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
“Yang saya khawatirkan saat pidato kelihatannya bagus-bagus saja, kemudian pada saat penyampaian LKPJ yang disampaikan oleh OPD lain, itu artinya ada yang salah di situ,” katanya.
Menurut Kasmirus, pidato gubernur merupakan gambaran capaian seluruh perangkat daerah karena program kepala daerah dieksekusi oleh organisasi perangkat daerah.
“Tapi kalau nanti saat LKPJ tahun pertama ternyata DPRD membentuk pansus dan mengkritisi kinerja OPD berbeda itu bagaimana,” tegasnya.
Kasmirus menilai laporan gubernur terkesan menunjukkan semua capaian berjalan baik, padahal kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dinilai kecil.
“Tapi kok capaiannya luar biasa. Lalu belanja infrastruktur itu minus 0,17 persen, itu bagaimana bisa katakan itu berhasil,” kritiknya.
Ia juga menyoroti data stunting yang disampaikan gubernur serta klaim penurunan kemiskinan.
Menurut dia, perbandingan harus dilakukan dengan data beberapa tahun sebelumnya agar terlihat tren yang jelas.
“Kita tidak bisa melihat hanya dari satu tahun,” katanya.
Selain itu, Kasmirus menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,8 triliun yang disebut gubernur belum dilaporkan progresnya, meski telah memasuki triwulan pertama 2026.
“Kekuatan utama untuk bisa mengeksekusi semua program visi misi gubernur itu ada di anggaran,” pungkasnya.
Penulis: Ronis Natom