Kupang, VoxNTT.com – Beredarnya surat yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelang pelantikan kepala sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB memicu kegelisahan di kalangan kepala sekolah. Surat tersebut berisi arahan untuk melakukan koordinasi dengan pihak tertentu yang disebut memiliki kewenangan dalam urusan kepegawaian.
Salinan surat yang diterima VoxNtt.com pada Selasa, 24 Maret 2026, ditujukan kepada salah satu kepala sekolah di Sumba Timur. Dalam surat itu, kepala sekolah diminta melakukan koordinasi dengan seseorang bernama Drs. Rudi Darmawan, SH, menjelang pelantikan.
Kepala BKD NTT, Kanisius Mau, membantah keaslian dokumen tersebut. Ia menegaskan bahwa surat yang beredar luas itu tidak pernah dikeluarkan oleh institusinya.
“Itu hoaks,” katanya.
Kanisius menyatakan pihaknya telah menyebarluaskan klarifikasi untuk mencegah kesalahpahaman yang lebih luas. Ia juga menyoroti nama yang tercantum dalam surat, yakni Drs. Rudi Rahmadan, S.H, yang disebut menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, Promosi, dan Pemberhentian ASN.
“Tidak ada nama itu (Drs. Rudi Rahmadan) di BKD NTT,” katanya.
Menurut dia, seluruh isi surat, termasuk permintaan koordinasi kepada pihak tertentu, tidak benar dan tidak memiliki dasar administratif. Dokumen tersebut dinilai tidak hanya palsu secara bentuk, tetapi juga menyesatkan dari sisi substansi.
BKD NTT, lanjut Kanisius, telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memastikan klarifikasi tersampaikan kepada seluruh kepala sekolah.
Ia juga mengimbau agar setiap informasi terkait mutasi dan penataan aparatur selalu diverifikasi kepada instansi berwenang.
Di sisi lain, proses penataan kepala sekolah di NTT tetap berjalan sesuai tahapan resmi. Sebanyak 104 calon kepala sekolah dinyatakan siap dilantik pada 25 Maret 2026 setelah melalui proses seleksi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, mengatakan seluruh calon telah melewati tahapan penting, termasuk tes kejiwaan di RSKD Jiwa Naimata Kupang.
Menurut Ambrosius, proses seleksi dilakukan secara ketat dan transparan dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memastikan standar kompetensi dan integritas terpenuhi.
Ia menambahkan, dari seluruh calon yang diusulkan, baru 104 orang yang telah mengantongi persetujuan teknis (Pertek). Calon lainnya yang belum memperoleh Pertek akan mengikuti pelantikan pada tahap berikutnya.
Pemerintah menegaskan, di tengah beredarnya informasi yang menyesatkan, seluruh proses pengangkatan kepala sekolah tetap berjalan sesuai prosedur resmi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis: Ronis Natom