Borong, Vox NTT-Data keluarga miskin penerima beras sejahtera (Rastra) tahun 2017 dinilai tidak akurat oleh sejumlah anggota DPRD Manggarai Timur (Matim).
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Matim, Yustinus Siga saat dikonfirmasi VoxNtt.com di ruang kerjanya, Rabu (14/4/2017) mengatakan, data keluarga miskin yang dipakai tahun tahun 2017 ini adalah data tahun 2015 lalu.
Baca: Data Miskin Tidak Akurat, DPRD Matim Sorot Kinerja BPS
“Data ini kan 2015. Perubahan di lapangan kita tidak tahu. Mungkin pada saat disurvei keluarga yang sekarang PNS belum jadi PNS. Begitu juga yang punya mobil. Ini situasional sekali,” kata Siga.
Dikatakannya, data BPS tidak bisa dimanipulasi. Karena pengumpulan data oleh masyarakat. Ada forum masyarakat yang dibentuk di tingkat desa.
“Ada BPD, RT, tokoh adat, agama dan elemen penting lainnya di masyarakat. Mereka ini yang menentukan siapa yang paling miskin di desa. Mereka yang tahu kondisi riil masyarakat,” ungkapnya.
Lanjut dia, setelah mendapat hasil itu, petugas BPS turun ke lapangan untuk mencek kondisi riilnya.
“Data yang dipakai adalah data masyarakat. Kami tidak bisa mengubah data itu. Tugas kami adalah mencek dan mencatat kondisi keluarga yang ada dalam data,” jelas Siga.
Dikatakan, pihak BPS Matim mengakui kerja mereka tidak sempurna. Tetapi, bukan kerja main-main.
“Hasil kerja kami tidak sempurna, itu kita akui. Tapi kalau kerja main-main itu tidak. Karena tenaga kami sudah dites dan dilatih bahkan sudah diuji kompetensinya. Hal itu penting untuk menjaga kualitas kerja,” katanya.
Disampaikannya juga, dalam mengambil data BPS mengalami kendala di lapangan.
“Masyarakat tidak jujur menyampaikan data. Karena menurut mereka data diambil selalu dikaitkan dengan bantuan. Inilah kendala yang dihadapi petugas lapangan kami,” aku Siga.
Menurut dia, meskipun begitu pihak BPS tetap melakukan persuasif dengan masyarakat.
“Pada intinya, masyarakat adalah mitra kami selamanya. Jadi, kami harus tetap persuasif dengan masyarakat”, kata Siga
Dikatakan Siga, pengambilan data oleh BPS tidak berkaitan dengan bantuan. Namun, dalam perjalanan waktu dijadikan sumber data oleh pemerintah.
“Memang masyarakat selalu berpikir kalau ambil data berarti mau dapat bantuan. Data ini dijadikan sumber oleh pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat,” tutupnya. (Nansianus Taris/VoN)