Borong, Vox NTT– Tokoh muda asal Borong Manggarai Timur (Matim), Edy Dahal angkat bicara soal dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum ASN di Dinas Perhubungan kepada sejumlah pengguna lapak di Terminal Borong.
Kepada VoxNtt.com, Edy menanyakan dasar hukum oknum ASN tersebut melakukan pungutan kepada sejumlah pengguna lapak Terminal Borong itu.
Kata dia, berdasarkan pemberitaan media, kwitansi retribusi yang diterima pedagang itu tanpa ada nomor Perda dan logo Pemda Matim.
“Itu kan kwitansi pribadi. Apa motifnya dia memungut retribusi kepada pedagang tanpa menggunakan kwitansi yang dasar hukumnya tidak jelas. Ini kan kategori pungli. Masa retribusi pemerintah tidak berlogo Pemda Matim. Padahal kan jelas, Terminal Borong itu milik Pemda berarti kwitansi retribusi yang jelas dari pemerintah,” tegas Edy.
Kata dia, Pemda pasti menyediakan kwitansi pungutan berlogo Pemda berdasarkan Perdanya.
“Setiap pungutan retribusi harus surat ketetapan retribusi daerah. Tidak bisa kwitansi pungutan retribusi dari pemerintah menggunakan kwitansi pribadi. Apa pun alasaanya, itu sudah menyalahi aturan. Saya pikir, setiap pungutan retribusi pasti ada regulasi yang mengaturnya. Apalagi kwitansi dinas, harus berdasarkan regulasinya. Apapun alasannya, kwitansi tanpa logo Pemda itu sudah salah,” tegas Edi.
Sebagai anak muda Matim dia merasa resah dengan dugaan praktik pungli oleh oknum ASN itu kepada para pedagang kecil.
“Karena itu pula, mewakili kaum muda Matim saya meminta kepada Pemda Matim agar menindak tegas oknum yang nakal itu yang diduga melakukan pungli terhadap para pedagang di pasar Borong,” tegas Edy.
Dia juga meminta agar Pemkab Matim harus memperhatikan khusus terhadap kwitansi yang menjadi dasar legalitas atau yang akan menjadi bukti setiap kali melakukan pungutan retribusi di sejumlah pedagang di pasar Borong.
Selain itu, dia juga mengimbau kepada para pedagang di pasar Borong agar selalu memperhatikan kwitansi setiap kali melakukan pemungutan retribusi oleh petugas.
Sehingga nantinya tidak terjadi praktik pungli oleh petugas yang melakukan pungutan retribusi.
“Saya harap agar uang yang sudah dipungut oleh oknum ASN tersebut agar dikembalikan lagi ke pedagang yang sudah diberikan itu,” katanya.
Penulis: Nansianus Taris
Editor: Adrianus Aba