Kupang, Vox NTT- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang menilai gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan kontradiktif sekaligus provokatif yang sangat tidak mendidik masyarakat. Gerakan itu hanya melahirkan konflik horizontal di tengah masyarakat.
Ketua Umum PMII Kupang, Hasnu Ibrahim mengatakan, gerakan ini sebagai gerakan kontradiktif. Artinya, tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap masyarakat. Apalagi, kata dia, mobilisasi massa seperti ini akan melahirkan konflik-konflik yang berkepanjangan.
“Saya malah lebih berpikir, gerakan ini merupakan suatu bentuk proses pembodohan terstruktur terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pihak oposisi,” tegas Hasnu kepada VoxNtt.com, Rabu (29/8/2018)
Hasnu mengungkapkan, dirinya tidak mempersoalkan deklarasi ganti presiden dan gerakan presiden tetap Jokowi, selama dalam konteks koridor etik atau batas kewajaran, yang kemudian membicarakan bagaimana upaya pengentasan kemiskinan dan mensejahteraan rakyat.
“Menurut saya, gerakan tersebut telah keluar dari batas kewajaran atau telah keluar dari substansi persoalan konstruktif, sehingga gerakan ini wajar untuk ditolak, karena akan menjadi ancaman bagi keutuhan suatu bangsa yang berdemokrasi seperti Indonesia,”ujar Hasnu.
Hastag ganti presiden atau tetap presiden, kata dia, wacana atau narasi yang dibangun itu lebih kepada substansi. Bagaimana membicarakan persoalan pengentasan kemiskinan kultural dan struktural yang kian menjamur di negeri ini, mendiskusikan persoalan pendidikan secara merata, mendiskusikan bagaimana untuk membangun Indonesia dari potensi kelautan dan perikanan, bagaimana untuk mendiskusikan kajian ekonomi dan stabilitas keuangan nasional atau nilai tukar rupiah.
“Nah persoalan-persoalan di atas yang semestinya harus didiskusikan dan mencari tahu goalnya seperti apa. Entah pihak Pak Jokowi dan pihak Pak Prabowo tidak mendiskusikan persoalan itu, malah lebih menjurus kepada persoalan yang menimbulkan pemecah bela persatuan kita dalam bingkai NKRI,” katanya.
Dia juga menilai, gerakan tagar ganti presiden itu jika masih sebatas wacana atau narasi tentu masih dinilai suatu hal kewajaran. Sebab konstitusi mengatur itu.
Namun kata dia, gerakan tagar ganti presiden sudah sampai ke lapangan dan sebagian besar dari gerakan ini yang digelar di beberapa titik telah memicu, mengacam dan membuat pecah belah antar sesama anak bangsa.
“Saya berharap agar masyarakat tidak terpancing dan terprovokasi dengan gerakan ganti presiden, masyarakat harus lebih fokus melihat pada visi misi calon presiden dan wakil presiden, agar dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam menjatuhkan pilihan politik demi terciptanya Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya pada Pilpres mendatang,” jelasnya.
Dikatakan, apabila titik fokus Masyarakat Indonesia lebih kepada visi misi kedua Paslon, maka masyarakat betul-betul tahu akan siapa pemimpin yang pantas di masa mendatang
Hasnu melanjutkan, gerakan ini dinilai kontradiktif dan provokatif disebabkan beberapa alasan mendasar yakni:
Pertama: gerakan #2019GantiPresiden dapat dinilai sarat akan pesan kontradiktif antar oposisi dan rival. Kemudian terjadinya konflik di tengah kehidupan sosial masyarakat.
Kedua: gerakan #2019GantiPresiden bagi PMII sebagai upaya provokasi di tengah masyarakat.
Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba