Labuan Bajo, Vox NTT- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (21/02/2020).
Acara yang digelar di depan Kantor Bupati Manggarai Barat itu dihadiri juga oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno beserta Ibu Siti Faridah Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra.
Selain itu, hadir pula Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, dan Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menjelaskan alasan pemerintah terus mendistribusikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Salah satunya, masih maraknya konflik dan sengketa tanah yang terjadi di seluruh Tanah Air.
“Dulu 2015 setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, setiap saya ke daerah, apa yang saya dengar? Sengketa tanah, konflik tanah, konflik lahan, sengketa lahan, di mana-mana di seluruh Indonesia. Apa penyebabnya? Masyarakat kita memiliki lahan, memiliki tanah, tapi belum pegang sertifikat,” kata Presiden Jokowi.
Pada 2015, kata dia, dari 126 juta bidang tanah yang harusnya bersertifikat, baru 46 juta bidang tanah yang rampung. Sisanya, sebanyak 80 juta lahan belum memiliki tanda bukti hak hukum berupa sertifikat tersebut.
“Artinya punya tanah tapi gak pegang sertifikat, kemudian tumpang tindih akhirnya sengketa di mana-mana,” lanjutnya.
Minimnya penyerahan sertifikat kepada masyarakat juga dikarenakan sebelumnya pemerintah hanya mengeluarkan sekitar 500-600 ribu sertifikat setiap tahunnya. Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Saat itu saya perintah pada menteri, siapkan, 2017 saya minta 5 juta harus keluar dari Kantor BPN, bukan 500 ribu lagi. Caranya seperti apa? Pak Menteri yang cari agar 5 juta itu keluar. Tahun 2018, 7 juta minta keluar sertifikat, 2019 9 juta harus keluar. Mungkin ini Kantor BPN enggak tidur semua, enggak apa, yang jelas rakyat harus dilayani. Sertifikat harus dipegang oleh rakyat. Kalau enggak terus sengketa lahan,” paparnya.
PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Penulis: Sello Jome
Editor: Ardy Abba