Kupang, VoxNtt.com-Meski Labuan Bajo sudah ditetapkan sebagai daerah Pariwisata Super Premium, namun tidak boleh dilepaskan-pisahkan dari karakter geografi-kepemerintahan Manggarai Barat sebagai desa.
“Karena itu desa-desa di Manggarai Barat harus didorong ke arah desa global” demikian pandangan sosiolog Universitas Nusa Cendana Kupang, Lasarus Jehamat.
Desa global yang dimaksudkan Jehamat adalah desa yang terbuka dan terhubung melalui jaringan internet dan infrastruktur transportasi yang memadai.
Dengan demikian, akses informasi, perpindahan manusia, modal dan barang dari dan keluar desa, dapat dengan mudah menjangkau desa-desa di Mabar.
Muara akhir dari konsep desa global tentu dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat Manggarai Barat.
Jehamat menambahkan, jika berbicara tentang desa maka selanjutnya perlu dicermati keunggulan desa yang mayoritas masyarakatnya sebagai petani.
Pertanian, kata dia, merupakan nadi ekonomi rakyat di desa. Itu terbukti dari Data PDRB Manggarai Barat lima (5) tahun terakhir di mana kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan rata-rata 27,22 persen.
Jebolan pascasarjana Universitas Gajah Madah ini pun menyambut positif gagasan zonasi pertanian yang dicanangkan paket Edi Endi-Yulianus Weng (Edi-Weng).
Dalam konsep ini, pengembangan pertanian harus berbasis keunggulan masing-masing zona/wilayah yang terdiri dari zonasi persawahan, perkebunan, sayur-buah dan peternakan. Tujuannya agar pariwisata super premium Labuan Bajo memiliki koneksi ekonomi dengan pertanian Manggarai Barat.
“Saya melihat itu program bagus. Pertanian Mabar harus dihidupkan agar tidak ada disparitas antara kota dan desa” ungkapnya.
Meski demikian, program ini, kata dia, harus dikerjakan secara fokus, sistematis dan terukur jika Edi-Weng maupun oleh paket-paket lain yang nantinya terpilih.
“Koneksi antarwilayah itu menjadi keharusan agar dampak pariwisata super premium bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Mabar,” ungkapnya.
Satu lagi yang menjadi catatan Jehamat yakni paket Edi-Weng harus membuat peta keunggulan desa/wilayah. Jika belum ada, maka riset ilmiah harus dilakukan sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat dan dampaknya signifikan.
“Peta keunggulan desa/wilayahnya harus ada biar masyarakat tahu dan setelah itu bersama pemerintah bisa mulai mengembangkan desa,” ungkapnya. (VoN).