Betun, Vox NTT- Keluarga penerima manfaat atau KPM Bansos Sembako (BPNT) Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka mengeluhkan saldo rekening mereka yang kosong selama sebulan terakhir ini.
“Ada sejumlah KPM penerima BPNT atau Bansos Sembako yang tidak menerima haknya seperti beras. Hal itu karena ada beberapa poin persoalan, seperti nama di rekening tidak sepadan dengan nama di kartu BPNT atau Bansos NIK beda,” ungkap Sekretaris Desa Wehali Roni Seran, Selasa (02/03/2021).
Roni mengaku, di Desa Wehali sudah ada 75 KPM yang bermasalah. Selama ini mereka tidak menerima beras.
“Tidak tahu seluruh Malaka 127 desa, jumlah KPM bermasalahnya berapa banyak. Itu berarti masyarakat kita yang rugi,” imbuhnya.
Ia pun berharap agar Dinas Sosial Kabupaten Malaka mengadakan rapat koordinasi bersama untuk mevalidasi data di seluruh desa yang bermasalah tersebut, selanjutnya dikirim ke DTKS Kemensos RI di Jakarta.
“Paling tidak harus ada sosialisasi ke tingkat desa agar ada sinkronisasi data dan validasi data yang melibatkan pemerintah desa agar tukar informasi terhadap penerima bantuan dan yang bermasalah dapat diselesaikan bersama oleh pemerintah di tingkat desa,” jelas Roni.
Keterbukaan Informasi ini menurut dia, sangatlah penting demi perbaikan data.
Hal tersebut agar KPM yang tidak sempat menerima dengan peluang persoalannya dapat menerima kembali haknya sebagai KPM.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka Fulgentinus Fahik menjelaskan, masalah yang dikeluhkan KPM di Desa Wehali bersumber dari Kementerian Sosial.
Menurut Fulgentinus, pihaknya sudah mendapat surat dari Kementerian Sosial. Surat tersebut pun sudah diteruskan ke Plh. Bupati Malaka.
Dinsos sendiri masih menunggu disposisi dari Plh. Bupati Malaka. Setelah itu Dinsos akan bersurat ke Disdukcapil Malaka untuk meminta data kependudukan yang terbaru.
“Setelah itu, KPM akan mengumpulkan kembali dokumen mereka untuk kita validasi dan setelah itu kami akan kirim ke kementerian, sehingga bisa aktif lagi,” kata Fulgentinus melalui sambungan telepon seluler.
Terkait nihilnya saldo di rekening menurut Fulgentinus, itu disebabkan karena KPM melakukan transaksi di agen yang di luar penentuan pihak Dinsos Malaka.
“Transaksi itu harus registrasi, sehingga kita bisa kirim ke kementerian bahwa ada transaksi oleh KPM di agen yang sudah ditentukan oleh dinas sosial,” ungkapnya.
Ia mengaku keluhan serupa bukan hanya terjadi di Desa Wehali, namun hampir semua desa di Kabupaten Malaka.
“Karena menterinya baru, jadi data yang ada kita verifikasi ulang. Mudah-mudahan, bulan depan sudah normal kembali,” kata Fulgentinus.
Ia berpesan untuk para penerima manfaat dari BPNT, apabila menemui kejanggalan di lapangan, sesegera mungkin datang berkonsultasi ke Dinsos Malaka.
“Datang sampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten Malaka, karena solusinya ada di dinas. Kami melayani 24 jam untuk segala bentuk keluhan. Jangan mengeluh di orang atau oknum lain. Datanglah ke Dinas Sosial, kita terbuka,” pesan Fulgentinus.
Penulis: Frido Umrisu Raebesi
Editor: Ardy Abba