Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»HUKUM DAN KEAMANAN»Kasus Terminal Kembur, PMKRI Ruteng Pertanyakan Alasan FJ Tidak Ditetapkan sebagai Tersangka
HUKUM DAN KEAMANAN

Kasus Terminal Kembur, PMKRI Ruteng Pertanyakan Alasan FJ Tidak Ditetapkan sebagai Tersangka

By Redaksi31 Oktober 20222 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Ketua PMKRI Cabang Ruteng, Yohanes Nardi Nandeng
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Ruteng, Vox NTT-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng menyoroti penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Terminal Kembur di Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, tahun 2012/2013 yang menelan anggaran sebesar 3,6 miliar.

Ketua PMKRI Ruteng Yohanes Nardi Nandeng mengatakan, Kejari Manggarai sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Keduanya yakni BAM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur, tahun anggaran 2012 dan GJ sebagai pemilik lahan. Keduanya sudah masuk dalam tahanan di Polres Manggarai.

Nardi sendiri mempertanyakan alasan Kejari Manggarai tidak menetapkan FJ, Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur kala itu sebagai tersangka.

“Mengapa mantan Bupati Manggarai Timur Yoseph Tote tidak ditahan dalam kasus ini, karena waktu itu dialah menjadi bupatinya tentu ada keterkaitan tupoksi sebagai kepala daerah waktu tahun 2012,” tanya Nardi dalam keterangan tertulis yang diterima VoxNtt.com, Senin (31/10/2022) malam.

Sebab itu, ia meminta Kejari Manggarai harus menunjukan integritas. Tidak boleh masuk angin dan menerima intimidasi dari pihak manapun.

Nardi juga mendesak Kejari Manggarai segera mengungkap semua pelaku yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Terminal Kembur secara terang menderang.

“PMKRI Ruteng mendorong Kejaksaan Manggarai agar secepatnya kasus  ini segera diproses hukum,” tegasnya.

“PMKRI Ruteng berkomitmen tidak akan diam dalam mengkritisi hal ini, apabila dalam waktu dekat tidak diurus maka akan melakukan demonstrasi secara besar-besaran,” imbuh Nardi.

Nardi sendiri merasa prihatin dengan adanya dugaan korupsi yang menelan uang negara sebesar 3,6 miliar oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

“Berdasarkan advokasi yang dilakukan oleh PMKRI Cabang Ruteng bahwa bukan hanya dua orang yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Ada juga tersangka lain, yang saat ini belum ditahan oleh Kejaksaan Manggarai,” kata Nardi.

Nardi menegaskan, semestinya Kejari Manggarai menelusuri dengan baik terhadap kasus ini dengan menggunakan asas keadilan. [VoN]

Kejari Manggarai Manggarai PMKRI Cabang Ruteng
Previous ArticleBupati Simon Nahak Pikul Ina Maria Nain Feto Malaka
Next Article Tak Ada Lagi Lomba Pacuan Kuda, Penghobi di Manggarai Bawa Kuda Ikut Kejuaraan di Sikka

Related Posts

Kejari Manggarai Barat Pulihkan Kerugian Negara Rp2,09 Miliar dari Dua Kasus Korupsi

4 Juni 2026

Edi Hardum Minta Menteri HAM Awasi Penanganan Laporan Bupati Hery Nabit di Polres Manggarai

4 Juni 2026

LBH GAMKI NTT Buka Layanan Konsultasi Hukum Gratis untuk Masyarakat

3 Juni 2026
Terkini

Jejak Skandal AKP Serfolus Tegu: Istri Simpanan, Dugaan Kekerasan hingga Laporan ke Propam

5 Juni 2026

Menteri Transmigrasi RI Serahkan Bantuan Sembako untuk Masyarakat Translok di Manggarai Barat

4 Juni 2026

Alarm dari Kupang: Reformasi Radikal Pengendalian PAD

4 Juni 2026

Pemkab Manggarai Barat Usulkan Satgas Perizinan untuk Perkuat Pengawasan Usaha

4 Juni 2026

Menteri Transmigrasi RI Tinjau Pembangunan Sanitasi dan Lokasi HPL di Manggarai Barat

4 Juni 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.