Ruteng, Vox NTT- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Fotunatus Hamsah Manah mengatakan, konsep demokrasi Indonesia saat ini tidak ada bedanya dengan orde lama.
Dulu saat orde lama mengedepankan stabilitas politik dan ekonomi, demokrasi saat ini juga masih bicara tentang stabilitas politik dan ekonomi.
“Kalau stabilitas politik itu aman maka KPU, Bawaslu tentu menciptakan pemilu adil dan transparans,” ujarnya saat membawakan materi pada kegiatan seminar nasional dalam rangka pembukaan Konferensi Studi Regional Regio Flores PMKRI St. Thomas Aquinas di Aula Missio Kampus Unika St Paulus Ruteng Sabtu (04/11/2023).
Ia juga mengatakan pemilu jujur tergantung sumber daya dan anggaran.
“Hasil dari proses pemilu itu kemudian menjadi rule of law. Pemilu jujur itu tergantung sumber daya dan anggaran,” kata Alfan sapaan akrabnya.
“Kalau politik itu dari rakyat untuk rakyat. Apakah ekonomi juga dari rakyat untuk rakyat?” tanya mantan ketua GMNI cabang Manggarai dua periode itu.
Alfan menambahkan, saat ini demokrasi dikendalikan oleh kelompok-kelompok elit atau oligarki. Mereka yang mengendalikan semua, baik sumber daya politik, sumber daya ekonomi, maupun sumber daya kekuasaan.
Sementara itu, pengamat politik sekaligus dosen asal Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, menegaskan dalam konteks memilih pemimpin di Indonesia tak ada demokrasi tanpa Pemilu.
Ia menyambung, tidak ada Pemilu juga tanpa ada partai politik.
Atang menegaskan, Pemilu sesungguhnya merupakan proses menyeleksi pemimpin bangsa dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Sebab itu, dalam hajatan besar tersebut rakyat memiliki kedaulatan tertinggi.
Sehingga di dalam demokrasi kita itu rakyat punya hak politik, yaitu hak memilih dan dipilih,” jelas Atang yang juga hadir sebagai pemateri pada seminar tersebut.
Ia juga meminta agar rakyat tidak hanya menjadi suporter politik dalam Pemilu.
Namun rakyat menurut Atang, merupakan tulang punggung dari Pemilu yang demokratis. [VoN]