Harapannya, keterlibatan masyarakat secara aktif akan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat Labuan Bajo.
Hasan menekankan, proses Clerance In sangat penting karena berkaitan dengan keselamatan dalam pelayaran. Ada kaitannya dengan manajemen risiko.
Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina menjelaskan, ide menggelar Rakor di Desa Wisata sebenarnya sudah dibahas sejak Januari 2020 lalu saat launching Pajoreja sebagai Desa Digital oleh KemendesPDTT, namun terkendala situasi pandemi Covid-19.
BPOLBF sendiri menjadi salah satu instansi dari 102 unit kerja peraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 2022.
Kemeriahan acara ini tidak saja berhenti pada Opening Ceremony kemarin, namun terus berlanjut hingga hari minggu mendatang.
Labuan Bajo, Vox NTT- Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dan PT Asuransi Jasa Raharja Putra menandatangani Perjanjian Kerja…
Labuan Bajo, Vox NTT- Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dalam waktu dekat akan menggelar Festival Maritim Labuan Bajo…
Labuan Bajo, Vox NTT- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores ( BPOLBF),…
BPOLBF sebagai satuan kerja di bawah Kemenparekraf sudah tentu akan memastikan pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM yang mumpuni dan memadai.
Labuan Bajo, Vox NTT- Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF) mulai mengelola kawasan otorita di Hutan Bowosie, Manggarai…