Boy Angga

Oleh: Boy Angga

Topik seputar dimensi ekonomi telah lama dikaji oleh para ekonom. Bahkan jauh sebelum Adam Smith, pembahasan seputar masalah-masalah ekonomi telah banyak mendapat ruang.

Pada zaman Yunani Kuno, pemikiran seputar pembangunan ekonomi kerap dikaitkan dengan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan. Bukti tentang pemikiran tersebut tertuang dalam buku Republika yang ditulis oleh Plato dengan fokus pengkajian seputar masalah uang, bunga, dan tenaga kerja.

Patung Plato (Foto: independent.co.uk)

Selanjutnya perkembangan pemikiran pembangunan ekonomi diperkuat oleh munculnya pemikiran kaum Skolastik dengan penekanan pada keadilan, era merkantilisme dengan konsep perdagangan sebagai sumber kekayaan, mazhab fisiokratis dengan keselarasan dan keharmonisan sampai kepada munculnya pemikiran ekonomi klasik yang dipelopori Adam Smith.

Karya fenomenal Adam Smith The Wealth of Nations tahun 1776 melegitimasi kehadiran ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu yang independen. Dalam perkembangannya, kajian seputar ekonomi menjadi sangat kompleks. Akibat sifatnya yang kompleks, maka perlu langkah yang adaptif dan antisipatif.

Salah satu bagian penting dari sekian banyak cakupan dalam ilmu ekonomi adalah masalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi oleh semua negara menjadi sangat diprioritaskan karena menyangkut eksistensi negara yang yang bersangkutan.

Efek dari pembangunan ekonomi bukan hanya menyasar pada ranah yang bersifat ekonomi tetapi juga pada bidang sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Konsep ini secara sederhana dipahami dengan melihat hubungan kausalitas antara berbagai aspek dalam kehidupan negara.

Diskursus tentang makna pembangunan ekonomi telah menyisir jalan yang cukup panjang. Berbagai “permenungan” telah banyak dilakukan oleh para pengambil kebijakan, ekonom, dan lembaga kemasyarakatan yang lainnya.

Mereka menemukan bahwa tidak terdapat konsensus yang dapat diterima secara universal tentang pembangunan ekonomi. Sejalan dengan itu, teori yang termaktub dalam pembangunan ekonomi tidak cukup mampu menyusun kerangka dasar tentang pembangunan ekonomi secara umum.

Kondisi ini didasari oleh kenyataan bahwa pembangunan ekonomi memiliki ruang lingkup yang sangat luas sehingga kecenderungan melebar dalam pola analisisnya menjadi sangat terbuka.

Dalam pembangunan ekonomi persoalan seputar pertumbuhan ekonomi, masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, pembentukan modal, transformasi ekonomi, dan tabungan domestik menjadi “menu” wajib dalam kajian seputar ekonomi (Lincolin Arsyad, 2010:5).

Perjalanan panjang pendefinisian tentang pembangunan ekonomi mengalami kebangkitan setelah berakhirnya perang dunia II. Pada era sebelum berakhirnya perang dunia II, perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi kurang begitu diperhatikan.

Meier dan Rouch mengemukakan beberapa alasan berikut. Pertama, era sebelum perang dunia II sebagian besar negara berkembang masih merupakan negara jajahan. Tidak terdapat perhatian dari negara penjajah terhadap pembangunan ekonomi negara terjajah karena negara penjajah hanya berupaya menumpuk kekayaan dengan mengais sumber daya negara yang dikuasainya.

Kedua, kurangnya usaha dari pemimpin masyarakat negara jajahan untuk membahas masalah-masalah pembangunan ekonomi. Para pemimpin hanya berupaya untuk keluar dari situasi terjajah.

Ketiga, minimnya penelitian dan analisis dari para ekonom. Bagaimanapun peran akademisi dalam menyusun kerangka dasar teori sangat penting. Konsepsi teoretis selanjutnya akan menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan. Paling tidak sebuah teori pasti memiliki manfaat praktis.

Setelah perang dunia II berakhir, perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi meningkat. Terdapat beberapa faktor yang melatarinya.

Pertama, cita-cita negara dunia ketiga untuk meningkatkan pembangunan ekonominya menyusul negara maju semakin meninggi.

Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara sedang berkembang melalui peningkatan sektor industri, peningkatan penelitian dan analisis pembangunan ekonomi dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam, penentuan sektor unggulan dan rancangan pembangunan ekonomi lainnnya.

Kedua, meningkatnya keterlibatan negara-negara maju dalam mengusahakan pembangunan ekonomi negara dunia ketiga. Keterlibatan ini diejawantahkan melalui bantuan luar negeri, hibah, pembiayaan,bantuan teknisi dan bantuan yang bersifat non durable goods.

Di Indonesia, redefinisi pembangunan ekonomi telah beberapa kali terjadi. Redefinisi ini sealur dengan siapa eksekutif yang menjabat.

Pada era orde lama, situasi sosial, politik, dan keamanan negara yang tidak kondusif menyebabkan pemaknaan terhadap pembangunan ekonomi menjadi kurang begitu diperhatikan.

Joko Widodo, Presiden Indonesia (Foto: Ist)

Pada era orde baru, kepercayaan yang berlebihan terhadap trickle down effect menyebabkan ketimpangan yang begitu besar antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Pola pembangunan Jawasentris ternyata tidak meretas sampai kepada wilayah timur Indonesia.

Ketimpangan pembangunan pun menjadi sangat lebar. Pemerintahan selanjutnya pun nyaris tak menciptakan pemaknaan yang lebih baik tentang pembangunan ekonomi. Ditambah lagi dengan gejolak ekonomi pada tahun 2005 dan 2008 menyebabkan kondisi pembangunan ekonomi menjadi kurang kondusif.

Jokowinomics: Suatu Kebangkitan Kembali

Era pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 ini akan menggenapi masa kepemimpinannya selama 5 tahun seturut aturan konstitusi.

Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, sama seperti pemerintahan sebelumnya tentu ada sejumlah kebijakan yang sukses diimplementasikan namun ada juga yang tidak mencapai pemenuhannya. Bagaimanapun, sebuah pemerintahan selalu menghadirkan sisi dikotomis.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Hari Suprayogi dalam acara pengisian awal (Impounding) bendungan Rotiklot, Kamis (13/12/2018). Hari didampingi wakil gubernur NTT, Josef Nai Soi.

Untuk keduanya, selalu terdapat indikator penilaian. Indikator secara kuantitatif menjadi sangat lazim digunakan selama ini Misalnya dalam konteks demokrasi, kita mengenal indeks demokrasi.

Dalam bidang ekonomi, kuantifikasi menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja pembangunan sebuah pemerintahan. Data yang disajikan menjadi acuan dalam penilaian. Dalam ekonomi dikenal tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, rasio ketimpangan (Rasio Gini), inflasi, tingkat pengangguran dan sebagainya.

Pemerintahan Jokowi selama kurang lebih 5 tahun belakangan mencetuskan neologi baru: Jokowinomcs. Jokowinomics merujuk kepada pola kebijakan Presiden Jokowi dalam pembangunannya.

Pembangunan infrastruktuk seperti jalan tol, jembatan, bendungan, LRT, MRT, bandar udara, pelabuhan, peningkatan elektrifikasi, dan pengaplikasian satu harga BBM untuk seluruh wilayah Indonesia, penurunan tingkat kemiskinan nasional, indeks ketimpangan yang semakin menurun, dan peningkatan jaring pengaman sosial.

Beberapa hal yang disebutkan menjadi bagian kecil dari keseluruhan indikator yang terafiliasi dalam gaya pembangunan Jokowinomics.

Data yang dirilis dalam Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencatat beberapa pencapaian berikut.

Pertumbuhan ekonomi relatif stabil di 5 persen. Pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2015 dengan tingkat pertumbuhan 4,88 persen.

Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen cukup baik karena Indonesia cukup resisten terhadap situasi perekonomian global yang cenderung fluktuatif. Tingkat penangguran yang terus menurun. Pada Februari 2018 tercatat penurunannya mencapai 5,13 persen.

Tingkat kemiskinan nasional nasional yang terus mnurun hingga mencapai 9,82 persen pada Maret 2018. Angka rasio Gini yang memiliki tren menurun. Pada Maret 2014 tercatat 0,389.

Peringkat Easy of Doing Business Indonesia terus meningkat. Pada 2017 menduduki posisi 72. Pada sektor Pariwisata, Indonesia mengusung pariwisata sebagai primadona. Daya saing pariwisata Indonesia terus membaik. Tahun 2017, indeks daya saing pariwisata Indonesia menempati posisi 42.(https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Laporan-4-Tahun-Jokowi-JK.pdf)

Di bidang infrastruktur jalan, pemerintahan Jokowi telah membangun jalan sepanjang 3.432 km, jalan tol sepanjang 947 km, jembatan sepanjang 39,8 km dan jembatan gantung sebanyak 134.

Kepemimpinan Jokowi juga telah membangun 10 bandar udara baru dan 19 pelabuhan baru. Pada bidang infrastruktur pendukung ketahanan pangan, terdapat 43 bendungan yang dibangun hingga 2017 dan ditargetkan mencapai 65 bendungan di tahun 2019, membangun 846.

Pada infrastruktur telekomunikasi, Indonesia bagian barat telah “kebagian” 74 persen jaringan, 35 persen untuk Indonesia Tengah, dan 18 persen jaringan untuk Indonesia Timur.(Kompas.com, 20/10/18).

Jokowinomics adalah sebuah kebangkitan baru dari pembangunan ekonomi. Gaya pembangunan Jokowi tidak memusatkan pada pertumbuhan ekonomi semata. Tetapi lebih jauh dari itu bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat akar rumput (grass-root).

Konsep pemerataan ini menjadi cita-cita besar untuk negara yang besar seperti Indonesia. Sehingga konsep pemerataan akan menjembatani orang berpendapatan rendah dan menengah untuk mendapat bagian dari pertumbuhan ekonomi.

Dalam literatur ekonomi pembangunan, evolusi makna pembangunan telah mencapai pada titik meingkatnya perhatian terhadap masalah di luar pertumbuhan ekonomi seperti pemerataan, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berikut menyasar pada perubahan struktur perekonomian. Realitas yang ditunjukkan oleh Jokowinomics sedang mengarah pada pencapaian pemaknaan tersebut.

Terdapat beberapa alasan yang turut “melegitimasi” kebangkitan pemaknaan pembangunan ekonomi versi Jokowinomics.

Pertama, Presiden Jokowi telah mengubah paradigma pembangunan yang pro pertumbuhan ekonomi menjadi pro pemerataan pie of economics.

Pertumbuhan ekonomi pada tataran praksis tidak selalu mewakilkan konsep pemerataan. Pertumbuhan ekonomi dapat saja dinikmati oleh segelintir orang dengan pendapatan yang tinggi.

Kondisi ini terjadi karena mereka memiliki akses yang lebih luas dalam mendapatkan bagian terbesar dari pertumbuhan ekonomi.

Kedua pertumbuhan yang pro kemiskinan. Artinya pertumbuhan ekonomi memihak kepada orang miskin jika dibarengi dengan suatu pengurangan kesenjangan atau dalam perkataan lain pangsa pendapatan dari kelompok miskin meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi (Tambunan,2009:93).

Ada hubungan kausalitas antara meningkatnya pemerataan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hubungan kausalitas ini bersifat negatif. Semakin tinggi pemerataan pembangunan, maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun. Kondisi yang sebaliknya juga berlaku.

Ketiga, masifnya pembangunan infrastruktur menjadi keutamaan dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam hal ini mencakup juga konsep pemerataan, pengurangan kemiskinan, menyingkap keisolasian dan marginalisasi. Infrastruktur yang lebih baik niscaya akan mempertinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Keempat, seturut data laporan 4 tahun pemerintahan Jokowi, pada tahun 2018 menjadi titik balik pembangunan ekonomi nasional. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terus digenjot.

Menanti Jokowinomics Lokal

Jika paradigma pembangunan Presiden Joko Widodo menyasar wilayah nasional Indonesia, maka harapan besar kita semua di daerah lokal (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) adalah lahirnya pemimpin yang memiliki semangat membangun. Pemimpin yang mampu memaknai pembangunan secara lebih baik.

Potret bendungan Rotiklot di Belu yang dibangun selama pemerintahan Jokowi (Foto: VoxNtt.com)

Pembangunan akan ideal jika hasilnya mampu dinikmati oleh seluruh masyarakat dalam wilayah yang bersangkutan. Tidak hanya didominasi oleh mereka yang memiliki pendapatan tertinggi.

Dalam kenyataannya, masyarakat dengan tingkat pendapatan tertinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik untuk menikmati pembangunan. Bila kondisi ini yang terjadi maka afek dominonya akan mencuat. Kue pembangunan yang tidak merata akan melanggengkan kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang rendah, dan kesehatan yang buruk.

Di sisi lain, sangat penting bagi sebuah wilayah otonom untuk mengintensifkan pembangunan infrastrukturnya. Infrastruktur akan menjadi “jembatan” bagi upaya untuk meningkatkan pemerataan.

Aksesibilitas dan keterjangkauan yang lebih baik akan mempercepat proses pemerataan pembangunan ekonomi. Selain itu imbal hasil dari infrastruktur memiliki efek pengganda yang besar. Dengan demikian maka infrastruktur menjadi sangat penting untuk diintensifkan pembangunannya.

Paradigma pembangunan yang pro pemerataan, pro kemiskinan, perbaikan bidang infrastruktur akan menyingkap dosa pembangunan.

*Penulis adalah pemerhati isu-isu ekonomi