Ribuan masa pendukung Jokowi-Ma'ruf mengikuti kampanye terbuka di lapangan SItarda, Kota Kupang, Senin 08 April 2019

Kupang, Vox NTT-Pidato calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, saat berkampanye terbuka di Lapangan Sitarda Kupang Senin 08 April 2019, menyebutkan sejumlah pembangunan yang dilakukan selama kepemimpinannya.

“Ingat ada tujuh bendungan besar di NTT. Air merupakan kunci pertumbuhan ekonomi di NTT. Dengan air nanti kita bisa tanam jagung, singkong, padi,” kata Jokowi di hadapan sekitar puluhan ribu massa dukungan.

Jokowi juga menyampaikan pembangunan tersebut adalah bukti kecintaannya terhadap NTT.

Namun ucapan Jokowi tersebut, mendapat sorotan dari Pengamat Sosial Politik dan Akademisi asal Kupang, Didimus Dhedi Dhosa.

Satu sisi, Didimus mengapresiasi kunjungan Presiden Joko Widodo ke NTT kali ini.

Menurutnya, puluhan ribu massa yang hadir di Lapangan Sitarda Kupang menunjukkan antusiasme dan respek warga NTT terhadap Jokowi.

Hal itu kata Didimus, karena pembangunan infrastruktur di NTT yang begitu masif di era kepemiminan Jokowi.

“Karena itu, salah satu alasan mengapa membludaknya massa dalam kampanye akbar Jokowi di Kupang perlu dibaca dalam perspektif kunjungan dan pembangunan,” jelas Dosen Fisip Unika tersebut.

Akan tetapi di sisi lain, kata Didimus, pembangunan infrastruktur, termasuk bendungan-bendungan yang disebutkan Jokowi itu tidak sepenuhnya menyentuh problem kemiskinan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik maupun budaya di NTT.

Didimus terutama menyoroti masalah buruh migran di NTT yang kian meningkat dari tahun ke tahun dan kepemimpinan Jokowi belum mampu menekan angka buruh migran tersebut.

“Pembangunan bendungan tidak sepenuhnya menekan angka buruh migran asal NTT. Hal ini, salah satunya disebabkan oleh akses atas lahan produktif yang tidak merata,” imbuh peneliti di Institute Shopia tersebut.

Pembagian sertifikat tanah kepada para petani, misalnya, membuka peluang bagi swasta untuk mengambil alih lahan warga.

Selain itu, pemerintah daerah di NTT kata dia cenderung membiarkan lahan-lahan potensial diambil oleh swasta untuk tujuan investasi.

“Hal seperti ini justru melahirkan problem-problem baru, meski pembangunan infrastruktur terus digenjot, khususnya ketika masyarakat semakin terlempar dari basis produksi mereka,” jelasnya.

Terkait masalah buruh migran sebagaimana disoroti Didimus, empat tahun terakhir NTT mengalami masalah yang sangat serius.

Hal itu bisa dibuktikan dengan jumlah buruh migran asal NTT yang meninggal di luar negeri meningkat drastis.

Data yang dihimpun media ini, pada tahun 2015 terdapat 28 buruh migran asal NTT yang meninggal. Tahun 2016 terdapat 46 korban.

Trend ini semakin naik dua tahun belakangan yakni 2017 dan 2018.

Pada tahun 2017, terdapat 62 korban dan di tahun 2018 jumlahnya sangat tinggi yakni 105 korban.

Sementara di Tahun 2019 hingga 31 Maret, jumlah buruh migran asal NTT yang meninggal di luar negeri sudah mencapai 31 orang.

BACA JUGA: Kampanye di Kupang, Jokowi Yakin NTT Sumbang Minimal 80% Suara

Penulis: Ronis Natom

Editor: Boni J