Jubir Fraksi Demokrat DPRD NTT, Reni Marlina Un, membacakan pendapat akhir Fraksi atas RAPBD NTT tahun anggaran 2019 di ruangan Kelimutu, lantai 2 Kantor DPRD NTT, Selasa 20 Agustus 2019. (Foto: Tarsi Salmon/Vox NTT).

Kupang, Vox NTT-Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mempertanyakan konsep Pemerintah Provinsi NTT di balik rencana penutupan dan merelokasi pulau Komodo.

Sorotan itu disampaikan Fraksi Demokrat dalam pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) NTT tahun anggaran 2019 yang dibacakan Juru bicara fraksi, Reni Marlina Un di ruangan Kelimutu, lantai 2 Kantor DPRD NTT, Selasa (20/08/2019).

Reni mengatakan, Fraksi Partai Demokrat sangat ingin menikmati ajakan pemerintah, bahwa pada saatnya bersama pemerintah menyaksikan “tawa ria, suka cita dan genangan air mata kebahagiaan” .

“Namun sekali-kali tidak dengan cara “mengusir” mereka dari lingkungan mereka hidup dan bertumbuh, bahkan menyatakan mereka sebagai penduduk liar,” kata Reni.

Catatan Fraksi Partai Demokrat tegas dia, belum mendapatkan penjelasan lengkap dari pemerintah provinsi ke DPRD tentang konsep di balik rencana penutupan Pulau Komodo dan relokasi warganya.

Fraksi Demokrat NTT Tolak Penutupan dan Relokasi Penduduk Pulau Komodo

Pemprov NTT Tanggapi Pernyataan Fraksi Demokrat Terkait TP2

“Kami hanya mendapat informasi di media bahwa waktu penutupan pada awal 2020, rencana alokasi anggaran Rp 100 miliar. Dan deretan statement keras bahwa warga NTT yang tinggal di Komodo sebagai penduduk liar yang harus direlokasi, serta tentang tidak berlakunya Hak Asasi Manusia (HAM) di komodo hanya animal right saja,” ujarnya.

Fraksi Partai Demokrat juga ujar Reni, mempertanyakan kejelasan kewenangan terkait Taman Nasional Komodo (TNK) yang hingga saat ini masih kewenangan pusat.

“Begitu banyak kewenangan yang harusnya kita urus, belum kita lakukan secara baik termasuk quick win yang ‘digembar-gemborkan’ sejak awal pemerintahan ini,” ungkapnya.

Ia mengatakan, Fraksi Partai Demokrat tidak merasa keberatan dengan sikap tidak terpengaruhnya pemerintah terhadap Pemandangan politik Fraksi Partai Demokrat. Menurutnya, Fraksi Demokrat menjalankan tugasnya untuk membela kepentingan rakyat.

“Karena kami memang tidak perlu “cari muka” di depan pemerintah. Tugas kami adalah membela kepentingan 2000-an warga Pulau Komodo yang terancam kehilangan hak dan kemanusiaannya. Dan  karena urusan ini, Fraksi Partai Demokrat tidak disukai bahkan dibenci, tidak apa-apa. Ini harga yang harus kami bayar untuk pilihan sikap politik demi membela rakyat, ” tegasnya.

Penulis: Tarsi Salmon

Editor: Boni J

alterntif text