Para pimpinan dan anggota Fraksi Gerindra, PAN, Golkar dan NasDem DPRD Sikka (Foto: Are De Peskim/VoxNtt.com)
alterntif text

Maumere, Vox NTT- Paripurna penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Sikka pada Jumat (01/11/2019) lalu berlangsung alot.

Selain ditunda dari jadwal semula, Bupati dan Wakil Bupati Sikka sempat terlibat pertemuan dengan pimpinan fraksi terkait AKD.

Meskipun demikian, pembentukan AKD berakhir dengan walk out 4 fraksi.

Perebutan AKD terjadi antara 9 fraksi. Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sikka antara lain Fraksi PDIP (PDIP dan PKPI), Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Demokrasi Sejahtera (Partai Demokrat dan PKS) serta Fraksi Perindo. Sisanya adalah Fraksi NasDem, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar.

Sementara itu, AKD yang diperebutkan antara lain Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Badan Kehormatan (BK) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Sisanya Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus) bersifat ex officio atau dipimpin langsung pimpinan DPRD.

Formasi Awal Hasil ‘Nego’

Nama Bupati Sikka Robi Idong dan Wakil Bupati Romanus Woga turut disebut terkait pembentukan AKD.

Pasalnya, keduanya sempat terlibat diskusi bersama para pimpinan fraksi pada Jumat pagi (01/11/2019). Jadwal paripurna pun bergeser ke malam hari.

Menurut Ketua Fraksi PAN Philip Fraksiskus, Robi dan Romanus mengundang para pimpinan fraksi mendiskusikan soal AKD.

Substansinya, kedua pimpinan eksekutif tersebut ingin agar semua AKD didistribusikan secara merata ke semua fraksi.

“Bahasanya kan sama-sama urus Sikka, jadi kami pun mengikuti demi nian tana,” ujarnya di pelataran belakang Kantor DPRD Sikka pada Jumat siang.

Ketua Fraksi Gerindra Stef Say mengaku awalnya sempat mempertanyakan maksud keterlibatan Robi dan Romanus dalam urusan internal DPRD, namun kemudian dimaklumi.

Alhasil, tercapailah kesepakatan. Informasi yang diperoleh VoxNtt.com sudah ada kesepakatan di siang harinya soal distribusi kepemimpinan AKD.

Komisi 1 akan dipimpin Fraksi Hanura dengan wakil PAN, dan Fraksi Demokrat di posisi sekretaris.

Komisi 2 akan dipimpin Gerindra, bersama NasDem di posisi wakil dan PKB pada posisi sekretaris.

Sementara itu, Komisi 3 dipimpin Fraksi PDIP, bersama Golkar di posisi wakil dan Perindo pada posisi sekretaris.

Selanjutnya, Bapemperda akan dipimpin utusan Fraksi PAN bersama Fraksi PDIP. Sementara BK akan pimpin Perindo dan PKB.

Meskipun demikian, Ketua DPRD Sikka Donatus David yang diwawancarai VoxNtt.com pada Jumat (01/11/2019) malam, sebelum paripurna membantah keterlibatan Robi dan Romanus dalam negosiasi soal AKD.

“Tidak. Tidak ada. Tadi siang itu kita tidak skors karena sidang belum dibuka. Ada persoalan pada beberapa fraksi yang belum final terkait utusan sehingga harus kembali untuk membicarakan di masing-masing dan kami sepakat untuk lanjutkan malam ini,” ujarnya di ruangan kerjanya kala itu.

Dalih Walk Out Demi Harga Diri

SK yang dibacakan oleh Sekwan Chris Gagi belum memuat nama-nama pimpinan AKD.

SK hanya menyebutkan nama-nama anggota setiap AKD sesuai usulan masing-masing Fraksi. Pimpinan akan dipilih di masing-masing AKD.

Inilah yang lantas menghadirkan hujan protes dari Philip Fransikus (PAN), Stef Say (Gerindra), Nong Sony (Nasdem) dan Hendrik Rebu (Golkar). Mereka merasa dipermainkan.

Sementara itu, Donatus David dan Alfridus Aeng (PKPI) berdalih pemilihan di setiap AKD sudah sesuai Tatib.

Empat Fraksi yakni PAN, Golkar, Gerindra dan Nasdem lantas meninggalkan ruangan sidang.

“Kami tidak mempersoalkan jabatan. Tapi yang terpenting bagi kami adalah harga diri. Jangan pagi omong lain siang omong lain,” tegas Philip Fransiskus.

Dalam konferensi pers usai walk out, Stef Say mewakili rekan-rekannya menyatakan walk out sebagai puncak kekecewaan.

“Ada skenario untuk menggagalkan proses ini. Jadi pertama kami diundang tetapi banyak yang tidak hadir terutama teman-teman fraksi pendukung pemerintah. Kali kedua batal karena Bupati meminta bertemu pimpinan fraksi. Kali ketiga malam ini,” terangnya.

Keempat fraksi merasa dibohongi. Formasi hasil rembug bersama Bupati dan Wabup ternyata tak berjalan mulus.

Dalih pimpinan mengembalikan proses pemilihan ke masing-masing AKD dinilai sebagai bentuk kebohongan. Alhasil, AKD didominasi oleh 5 fraksi lain.

Politisi Hanura Anton Bata menyatakan hasil tersebut dikarenakan 4 fraksi tersebut walk out dan tak mengikuti proses, sehingga utusan fraksi tidak bisa dipilih.

Sementara itu, Donatus David beralasan AKD harus segera dibentuk sebab sudah molor dan banyak tugas agenda sudah menanti di depan.

Di sisi lain, mereka yang walk out menyatakan sudah siap tak kebagian memimpin AKD. Itu merupakan komitmen mereka mengawal pemerintahan tanpa harus mendapat jabatan.

Penulis: Are De Peskim
Editor: Ardy Abba

 

alterntif text