Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»NTT NEWS»GP Ansor Minta Gubernur NTT Serius Tangani Radikalisme
NTT NEWS

GP Ansor Minta Gubernur NTT Serius Tangani Radikalisme

By Redaksi9 November 20192 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Ketua GP Ansor NTT, Ajhar Jowe (Foto: Istimewa)
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Kupang, Vox NTT – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan para Bupati se- provinsi itu untuk lebih serius menyikapi keberadaan kelompok radikalime.

Permintaan GP Ansor itu sesuai hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang berlangsung selama dua hari di Jakarta.

Itu sebagai merespon atas berbagai isu yang berkembang akhir-akhir ini, baik di daerah maupun secara nasional.

Menindaklanjuti hasil Rakornas tersebut, GP Ansor Wilayah Provinsi NTT berharap kepada pemerintah, khusus kepada Menteri Agama Fachrul Razi agar berkomitmen melibas radikalisme.

Hal itu bukan semata-mata dari aspek simbolik-parsialistik yang digunakan. Namun konsentrasi gerakan pada aspek ideologi dan sistem.

”Agar bisa mendukung secara gamblang tujuan Presiden Jokowi memberantas radikalisme,” kata Ketua GP Ansor NTT Ajhar Jowe kepada VoxNtt.com, Sabtu (09/11/2019).

GP Ansor NTT juga mendesak pemerintah daerah agar harus berkomitmen dalam memberantas gerakan-gerakan kelompok yang menentang ideologi pancasila.

Menurut Ajhar, organisasi yang dianggap radikal, bergerak secara masif. Mereka terus melakukan agenda-agenda yang mengatasnamakan agama. Sebab itu, perlu ada antisipasi di lingkungan masyarakat.

“Apapun gerakan yang mengatasnamakan agama dengan menolak pancasila sebagai ideologi bangsa wajib untuk diperangi kelompok tersebut,” ujar Ajhar.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi di periode kedua ini serius memberantas radikalisme melalui empat Kementrian.

Keempat Kementerian itu sama-sama mendorong secara total untuk memberantas radikalisme.

GP Ansor, kata Ajhar, berjalan sesuai misi pemerintah. Sebab pemerintah memiliki kekuatan melalui birokrasi yang bisa mendeteksi dengan benar tentang keberadaan kelompok radikal.

“Memang kelompok radikal hari ini, mendesain berbabagai cara untuk melakukan gerakan-gerakan tidak mudah dibaca oleh masyarakat,” ujarnya.

“Salah satunya melakukan kegiatan mengusung tema tentang Nasionalisme, tetapi tetap saja memberikan penguatan tentang visi dan misi gerakan ideologi terlarang di republik ini,” tambah Ajhar.

Ia menjelaskan, sejauh ini kelompok – kelompok anti pancasila sudah mengubah desain mereka dengan berani mengusung tema pancasila.

“Ini kami melihat pola baru akan dilakukan tetapi isi kegiatan tetap soal perjuangan serta misi utama adalah khilafah,” kata Ajhar.

Ia menegaskan, apapun ormasnya, kalau yang berbau radikal, pemerintah harus tegas memberantas.

“Karena itu, jika tegas maka akan menjadi persoalan- persoalan di masyarakat,” tutupnya.

Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba

Kota Kupang
Previous ArticleFilsafat Perenial dan Ancaman Radikalisme Agama
Next Article GMNI Manggarai Lantik 49 Anggota Baru

Related Posts

Menteri Transmigrasi RI Serahkan Bantuan Sembako untuk Masyarakat Translok di Manggarai Barat

4 Juni 2026

Pemkab Manggarai Barat Usulkan Satgas Perizinan untuk Perkuat Pengawasan Usaha

4 Juni 2026

Menteri Transmigrasi RI Tinjau Pembangunan Sanitasi dan Lokasi HPL di Manggarai Barat

4 Juni 2026
Terkini

Menteri Transmigrasi RI Serahkan Bantuan Sembako untuk Masyarakat Translok di Manggarai Barat

4 Juni 2026

Alarm dari Kupang: Reformasi Radikal Pengendalian PAD

4 Juni 2026

Pemkab Manggarai Barat Usulkan Satgas Perizinan untuk Perkuat Pengawasan Usaha

4 Juni 2026

Menteri Transmigrasi RI Tinjau Pembangunan Sanitasi dan Lokasi HPL di Manggarai Barat

4 Juni 2026

Kejari Manggarai Barat Pulihkan Kerugian Negara Rp2,09 Miliar dari Dua Kasus Korupsi

4 Juni 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.