Massa aksi dari Ampera Kupang saat menuju kantor Kejati NTT, Kamis, 14 November 2019 (Foto: Dok. Ampera Kupang)
alterntif text

Kupang, Vox NTT – Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) Flores Timur- Kupang kembali menggelar aksi demonstrasi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi (NTT), Kamis (14/11/2019).

Aksi itu untuk menyampaikan informasi dan dokumen tambahan terkait dugaan korupsi SPAM IKK Ile Boleng dan Penjarangan Jambu Mete di Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2018.

Sebanyak 60-an anggota Ampera Kupang melakukan long march dari titik kumpul depan Jao Cafe menuju Kantor Kejati NTT.

Massa aksi juga membentangkan sejumlah spanduk salah satunya bertuliskan “Periksa Ketua DPRD dan Sekda Flotim”.

Saat tiba di Kejati NTT, Ampera Kupang diterima oleh Kasie Penkum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim.

Koordinator Aksi, Yeremias Dere Lasan dalam orasinya menuntut Kejati NTT untuk segera meminta pertanggungjawaban Ketua DPRD selaku Ketua Badan Anggaran dan Sekda Flores Timur selaku Ketua TAPD dalam penyusunan APBD 2018 yang diduga sarat masalah.

“Segera periksa Ketua Banggar dan TAPD Kabupaten Flores Timur yang terlibat langsung dalam proses penganggaran SPAM IKK Ile Boleng dan kegiatan penjarangan jambu mete pada tahapan penyempurnaan hasil evaluasi RAPBD tahun 2018,” teriak Lasan.

Aksi kali ini kata dia, selain menuntut segera mengusut dugaan korupsi dalam proses pembahasan APBD tahun 2018, juga ada informasi dan dokumen tambahan.

Hal itu berupa beberapa dokumen perencanaan dan anggaran, serta sebuah flash disk berisi rekaman audio risalah sidang pembahasan APBD 2018.

“Kejati NTT merespon baik tuntutan Ampera untuk memeriksa Ketua Banggar dan TAPD Flores Timur, dugaan korupsi SPAM IKK Ile Boleng dan Penjarangan Jambu Mete sedang dalam penyelidikan oleh bagian Pidsus Kejati NTT setelah seluruh dokumen dipelajari akan melakukan pemeriksaan terhadap para pihak,” jelas Dere Lasan usai aksi.

Ampera dalam laporan ke Kejati NTT pada 29 Agustus 2019 lalu jelas dia, mendeskripsikan telaahan terhadap dokumen risalah sidang rapat gabungan komisi tahun 2017.

Hasil evaluasi RAPBD tahun 2018 dan dokumen APBD 2018 tegas dia, ada indikasi kuat korupsi dalam penganggaran.

Itu terutama dalam kegiatan SPAM IKK Ile Boleng dan kegiatan penjarangan jambu mete pada tahapan penyempurnaan hasil evaluasi RAPBD tahun 2018.

Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba