Anggota DPR RI dapil NTT II, Yohanis Fransiskus Lema
alterntif text

JAKARTA, Vox NTT-Anggota DPR RI Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema turut prihatin setelah menonton dan mendengar pengakuan pasien pertama positif pandemi Corona (Covid-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia mengaku sangat mendukung dan mengapresiasi kejujuran dan optimisme pasien untuk sembuh yang secara terbuka disampaikan melalui akun Youtube, Kamis (9/4/2020) malam.

Dengan berbagi informasi, pasien telah menunjukkan semangat berbela rasa kepada masyarakat NTT agar terhindar dari Covid-19.

“Hari ini, pengakuan pasien sudah diikuti dengan konfirmasi Kepala Dinas kesehatan Provinsi NTT. Artinya, ini kasus pertama pasien positif Pandemi Corona di NTT. Saya sangat mengapresiasi keterbukaan pasien untuk jujur tentang status positif Covid-19 yang dialaminya. Tujuannya baik untuk kepentingan seluruh masyarakat NTT. Ini didasarkan semangat bela rasa pasien agar masyarakat NTT terhindar dari Covid-9.” ujar Ansy Lema di Jakarta, Jumat (10/4/2020).

Pasien Positif Covid-19 di NTT Diperkirakan Sudah Berinteraksi dengan 60 Orang

Dengan adanya kasus pertama Covid-19, mantan Dosen ini mengajak masyarakat NTT semakin konsisten menaati protokol pencegahan Pandemi Corona yang disampaikan pemerintah, seperti menjaga jarak berupa pembatasan sosial (sosial distancing), pembatasan fisik (physical distancing), dan menerapkan pola hidup sehat seperti rutin mencuci tangan memakai sabun, mengonsumsi gizi seimbang, rajin berolahraga dan istirahat cukup. Masyarakat NTT berusaha sedapat mungkin untuk tinggal di rumah agar rantai penyebaran Covid-19 dapat diputus.

“Mari kita konsisten ikuti himbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Karena tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, tetap memastikan kesehatan dan keselamatan hidup keluarga, sahabat, dan sesama warga Indonesia. Terlebih mari kita menghabiskan waktu dengan keluarga di rumah; selain memutus mata rantai penyebaran Covid-19, juga mempererat tali persaudaraan,” ujar Ansy.

Secara khusus, Ansy mengajak masyarakat NTT untuk memakai masker setiap hari, terutama ketika keluar rumah. Jika sudah terdapat gejala-gejala awal Covid-19, maka sesuai protokol penanganan Covid-19 harus secepatnya mendatangi rumah sakit untuk diperiksa.

Keterbukaan dan kejujuran masyarakat dan penderita Covid-19 sangat diharapkan agar ditangani secepatnya serta dicegah penyebarannya.

“Masyarakat yang merasa tidak sehat dan mengalami gejala seperti demam, batuk/pilek, sakit tenggorokan, gangguan pernapasan, dihimbau untuk terbuka mengenai kondisinya, mulai melakukan isolasi mandiri hingga memeriksakan diri ke rumah sakit. Terlebih yang mengalami gejala ini harus secara sadar memakai masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar, mengindari kerumunan, serta tidak menggunakan transportasi massal atau umum,” imbuh Ansy.

Ansy berharap Pemerintah Provinsi melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19 NTT memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD), kesiapan SDM (dokter dan perawat), dan memberi atensi terhadap penanganan limbah medis bekas penanganan pasien positif Corona.

Terkait limbah, 11 Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di NTT harus bisa mengikuti prosedur penanganan limbah medis yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

“Jika limbah tidak dikelola sesuai prosedur, maka ada potensi virus menyebar ke warga terutama para melalui pemungut sampah dan petugas kebersihan. Saat ini banyak rumah sakit yang belum memiliki teknologi pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memadai. Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Siti Nurbaya, saya secara pribadi telah mendesak KLHK agar membantu penanganan sampah limbah Covid-19 di seluruh Indonesia, termasuk di NTT,” kata anggota Komisi IV DPR RI tersebut.

Akhirnya, Ansy menyuarakan dukungannya kepada pasien perdana Covid-19 agar secepatnya sembuh. Ia berharap petugas medis mengerahkan segala upaya untuk merawat pasien.

Kesembuhan pasien Covid-19 tidak hanya menguatkan harapan dan menenangkan masyarakat NTT, tetapi semakin menyemangati para petugas medis dan pemerintah dalam penanganan (dampak) Covid-19. (VoN).